Demo di Depan Kedubes Perancis Selesai, Polisi Pastikan Aksi Berlangsung Tertib

JAKARTA, KOMPAS.com - Unjuk rasa digelar di depan Kedutaan Besar Perancis, pada Senin (2/11/2020). Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto menyatakan aksi dilaksanakan secara baik dan tertib.

"Beberapa elemen dari Islam alhamdulilah sampaikan aspirasi dengan baik dan tertib. Mereka sudah bubar juga jadi arus akan segera kami buka," ujar Heru.

Heru menyatakan bahwa massa yang terlibat dalam aksi diperkirakan terdiri dari 1.000 sampai 1.500 orang. Mereka terdiri dari beberapa organisasi yang berbeda.

Heru menyampaikan aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Berdasarkan pantauan Kompas.com, massa aksi mulai meninggalkan lokasi pada pukul 16.00 WIB.

Baca juga: Polisi Amankan Pelajar Bawa Pistol Mainan ke Demo Kedubes Perancis

Beberapa massa aksi mengaku kecopetan dan kehilangan telepon genggamnya.

Salah seorang massa aksi, Yasir, mengaku kehilangan handphone ketika hendak memindahkan motor, usai aksi selesai dilaksanakan.

"Mulai sadar saat ada ramai-ramai terus saya pindahkan motor saya. Saat saya periksa HP enggak ada. Jadi saat pindahkan motor sadarnya," ujar Yasir.

Meski demikian, Heru menyatakan belum mendapatkan laporan terkait copet.

"Belum, kami belum dapet laporan. Nanti polsek dan jajaran akan kami cek. Memang kalau copet paling gampang di kerumunan," ujar Heru.

Heru pun mengimbau massa untuk dapat menjaga dirinya dari bahaya copet.

Baca juga: Demo Protes Presiden Perancis, Massa Dilarang Mendekat ke Gedung Kedubes

"Karena ini situasi rapat sekali maka kami imbau warga saat ada aksi ini jangan sampai tas ada di belakang atau resleting gampang dibuka atau hp di kantong belakang gampang diambil. Maka diharapkan para aksi demo bisa jaga diri sendiri dari bahaya copet ," tutup Heru.

Selain unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Prancis, terdapat aksi dari elemen buruh yang juga digelar pada hari ini.

Aksi buruh tersebut terpusat di Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan diikuti oleh buruh dari Jakarta dan sekitarnya.

Aksi tersebut menuntut pencabutan omnibus law dan menuntut kenaikan upah minimum pada tahun 2021.