Akan Dengar Suara Pekerja dan Pengusaha, Depok Buka Kans UMK 2021 Naik

Kompas.com - 02/11/2020, 19:42 WIB
Ilustrasi kenaikan gaji. SHUTTERSTOCK/Andrii YalanskyiIlustrasi kenaikan gaji.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok Manto Jorghi menyebutkan, terbuka peluang upah minimum kota ( UMK) 2021 bakal naik dari tahun ini.

Hal ini bakal bertolak belakang dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menghendaki agar upah minimum regional tak naik tahun depan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha.

"Kami sedang melakukan komunikasi dengan teman-teman serikat pekerja dan teman-teman Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), bagaimana kesepakatannya menyikapi surat edaran Menaker," ujar Manto ketika dihubungi Kompas.com, Senin (2/11/2020).

"Sepertinya suara-suara mereka juga harus kita dengar juga," imbuhnya.

Baca juga: UMK Kota Bekasi 2021 Kemungkinan Tak Naik, tapi Pemkot Akan Buka Dialog

Manto bilang, pihaknya punya waktu hingga pekan ketiga November sebelum Pjs Wali Kota Depok, Dedi Supandi menyerahkan usulan/rekomendasi UMK 2021 kepada Ridwan Kamil.

Dalam tempo 2-3 pekan itu, ia akan berdiskusi dengan pihak pekerja maupun pengusaha soal naik atau tidaknya UMK, sebelum memutuskannya di rapat Dewan Pengupahan Kota.

"Kita lihat nanti hasil kesepakatan seperti apa, kan gitu. Kalau kita sepakat tetap melaksanakan sesuai dengan surat menaker, kami siap. Pemerintah Kota Depok pun akan merekomendasikan kepada gubernur," ujar Manto.

"Namun kalau ada kenaikan, kenaikannya berapa? Apakah menyesuaikan dengan yang dilakukan DKI? Nah gimana nanti, kita bicarakan dulu dengan teman-teman Apindo dan serikat pekerja," jelasnya.

Baca juga: Pemkot Tangerang Selatan Belum Putuskan Besaran UMK 2021

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia, memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," sebut Ida dalam surat edaran itu, dikutip pada Selasa (27/10/2020).

Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada wali kota dan bupati melalui Surat Edaran 561/4795/Hukham.

"Untuk proses penetapan UMK 2021, bupati/wali kota harus menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai UMK yang direkomendasikan sama dengan nilai UMK tahun 2020," kata Ridwan Kamil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Megapolitan
Live Musik Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Live Musik Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apapun

Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apapun

Megapolitan
Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Megapolitan
F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

Megapolitan
Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Megapolitan
Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Megapolitan
Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Megapolitan
Bocah 5 Tahun Diserang Monyet Liar di Perumahan Puspitek, Luka 23 Jahitan

Bocah 5 Tahun Diserang Monyet Liar di Perumahan Puspitek, Luka 23 Jahitan

Megapolitan
Jadi Penyintas Covid-19, Wali Kota Depok Donasikan Plasma Konvalesen

Jadi Penyintas Covid-19, Wali Kota Depok Donasikan Plasma Konvalesen

Megapolitan
Jasad Perempuan Mengambang di Danau Kabupaten Bekasi, Korban Alami Gangguan Jiwa

Jasad Perempuan Mengambang di Danau Kabupaten Bekasi, Korban Alami Gangguan Jiwa

Megapolitan
Pimpinan Komisi E Nilai Pemprov DKI Tak Miliki Langkah Konkret Penanganan Covid-19

Pimpinan Komisi E Nilai Pemprov DKI Tak Miliki Langkah Konkret Penanganan Covid-19

Megapolitan
Jakarta Berpotensi Banjir Bandang 2 Hari ke Depan, Ini Panduan Kesiapsiagaan Menghadapinya

Jakarta Berpotensi Banjir Bandang 2 Hari ke Depan, Ini Panduan Kesiapsiagaan Menghadapinya

Megapolitan
Dalam Tiga Hari, Tambah 1.418 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi

Dalam Tiga Hari, Tambah 1.418 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X