Kompas.com - 02/11/2020, 19:42 WIB
Ilustrasi kenaikan gaji. SHUTTERSTOCK/Andrii YalanskyiIlustrasi kenaikan gaji.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok Manto Jorghi menyebutkan, terbuka peluang upah minimum kota (UMK) 2021 bakal naik dari tahun ini.

Hal ini bakal bertolak belakang dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menghendaki agar upah minimum regional tak naik tahun depan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha.

"Kami sedang melakukan komunikasi dengan teman-teman serikat pekerja dan teman-teman Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), bagaimana kesepakatannya menyikapi surat edaran Menaker," ujar Manto ketika dihubungi Kompas.com, Senin (2/11/2020).

"Sepertinya suara-suara mereka juga harus kita dengar juga," imbuhnya.

Baca juga: UMK Kota Bekasi 2021 Kemungkinan Tak Naik, tapi Pemkot Akan Buka Dialog

Manto bilang, pihaknya punya waktu hingga pekan ketiga November sebelum Pjs Wali Kota Depok, Dedi Supandi menyerahkan usulan/rekomendasi UMK 2021 kepada Ridwan Kamil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam tempo 2-3 pekan itu, ia akan berdiskusi dengan pihak pekerja maupun pengusaha soal naik atau tidaknya UMK, sebelum memutuskannya di rapat Dewan Pengupahan Kota.

"Kita lihat nanti hasil kesepakatan seperti apa, kan gitu. Kalau kita sepakat tetap melaksanakan sesuai dengan surat menaker, kami siap. Pemerintah Kota Depok pun akan merekomendasikan kepada gubernur," ujar Manto.

"Namun kalau ada kenaikan, kenaikannya berapa? Apakah menyesuaikan dengan yang dilakukan DKI? Nah gimana nanti, kita bicarakan dulu dengan teman-teman Apindo dan serikat pekerja," jelasnya.

Baca juga: Pemkot Tangerang Selatan Belum Putuskan Besaran UMK 2021

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia, memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," sebut Ida dalam surat edaran itu, dikutip pada Selasa (27/10/2020).

Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada wali kota dan bupati melalui Surat Edaran 561/4795/Hukham.

"Untuk proses penetapan UMK 2021, bupati/wali kota harus menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai UMK yang direkomendasikan sama dengan nilai UMK tahun 2020," kata Ridwan Kamil.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kafe hingga Tempat Karaoke di Cakung Disegel karena Langgar Aturan PPKM

Kafe hingga Tempat Karaoke di Cakung Disegel karena Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Kasus Penembakan di Pinang, Polisi Periksa Lima Saksi

Kasus Penembakan di Pinang, Polisi Periksa Lima Saksi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Commitment Fee Formula E Mahal | Pria Gantung Diri saat Live di TikTok

[POPULER JABODETABEK] Commitment Fee Formula E Mahal | Pria Gantung Diri saat Live di TikTok

Megapolitan
Munculnya Dugaan Pembunuhan dalam Kasus Pria Gantung Diri Saat 'Live' di TikTok hingga Jawaban Polisi

Munculnya Dugaan Pembunuhan dalam Kasus Pria Gantung Diri Saat "Live" di TikTok hingga Jawaban Polisi

Megapolitan
Tambah 19 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 217 Pasien Dirawat

Tambah 19 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 217 Pasien Dirawat

Megapolitan
Asap Tebal Mengepul di Area TPU Pondok Kelapa, Berasal dari Pembakaran Sampah

Asap Tebal Mengepul di Area TPU Pondok Kelapa, Berasal dari Pembakaran Sampah

Megapolitan
Kasus Covid-19 Turun, Wagub DKI Klaim Tak Ada Lagi Antrean Pasien di IGD RS di Jakarta

Kasus Covid-19 Turun, Wagub DKI Klaim Tak Ada Lagi Antrean Pasien di IGD RS di Jakarta

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 38,7 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 38,7 Persen dari Target

Megapolitan
Pabrik Sablon di Cengkareng Dilanda Kebakaran, 14 Unit Damkar Dikerahkan

Pabrik Sablon di Cengkareng Dilanda Kebakaran, 14 Unit Damkar Dikerahkan

Megapolitan
Aksi Pembegalan Terjadi Lagi di Bintaro, Dua Pengemudi Ojol Dibacok

Aksi Pembegalan Terjadi Lagi di Bintaro, Dua Pengemudi Ojol Dibacok

Megapolitan
Tangsel Catat Penambahan 12 Kasus Covid-19, 13 Pasien Sembuh

Tangsel Catat Penambahan 12 Kasus Covid-19, 13 Pasien Sembuh

Megapolitan
Pemuda yang Tenggelam di Kali Hitam Ditemukan Tewas, Diduga Tercebur karena Mabuk

Pemuda yang Tenggelam di Kali Hitam Ditemukan Tewas, Diduga Tercebur karena Mabuk

Megapolitan
Jakarta Tambah 155 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,2 Persen

Jakarta Tambah 155 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,2 Persen

Megapolitan
Soal 'Commitment Fee' Formula E di Jakarta yang Mahal, Wagub DKI Sebut Itu Sesuai Aturan

Soal "Commitment Fee" Formula E di Jakarta yang Mahal, Wagub DKI Sebut Itu Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi: Korban Penembakan di Pinang Tangerang Ahli Pengobatan Alternatif dan Ketua Majelis Taklim

Polisi: Korban Penembakan di Pinang Tangerang Ahli Pengobatan Alternatif dan Ketua Majelis Taklim

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.