Kompas.com - 02/11/2020, 20:43 WIB
Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020).Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPetugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (23/3/2020).Penyemprotan disinfektan di jalan protokol dan fasilitas umum di kota tersebut guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok, Manto Jorghi tak menutup kemungkinan meniru langkah Pemprov DKI Jakarta jika pada akhrinya memutuskan kenaikan upah minimum kota (UMK) pada tahun 2021.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2021.

Perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 diizinkan tak menaikkan UMP, sedangkan perusahaan yang tidak terdampak menaikkan UMP tahun depan sebesar 3,27 persen.

"Nah mungkin kita juga gitu, makanya kita usulkan seperti itu, jadi tidak memaksakan. Bagi perusahaan yang mampu, silakan (naikkan upah minimum kota, UMK). Bagi perusahaan yang tidak mampu, ya jangan dipaksakan," jelas Manto ketika dihubungi Kompas.com, Senin (2/11/2020).

"Karena Depok dan DKI itu kan sangat berdekatan, jadi pengaruhnya sangat besar di Depok. Kan banyak juga pekerja Depok yang ke DKI juga, dan sebaliknya," ujarnya.

Baca juga: Tentukan Naik Tidaknya UMP 2021, Pemprov DKI Pakai Data Pengawasan PSBB

Namun, ditanya soal kriteria perusahaan yang tergolong terdampak pandemi atau bukan, Manto mengembalikannya kepada kejujuran pengusaha yang tergabung dalam Apindo Kota Depok.

"Kan info-info itu adanya di Apindo. Data-data perusahaan yang tidak mampu itu kan ada, juga yang dianggap mampu. Saya harap mereka jujur mengungkapkan itu," sebut Manto.

Menurut Manto, Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok masih membuka peluang soal kenaikan UMK tahun 2021.

Pihaknya masih mau mendengar aspirasi pekerja dan pengusaha dalam kurun 2-3 pekan ke depan sebelum memutuskan rekomendasi soal naik atau tidaknya UMK 2021 ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada pekan ketiga November.

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia, memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini.

Baca juga: Anies Naikkan UMP 2021 karena Ada Usaha yang Tumbuh pada Masa Pandemi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok, Sandi: Teman-teman Diancam Dipecat jika Dukung Saya

Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok, Sandi: Teman-teman Diancam Dipecat jika Dukung Saya

Megapolitan
Diduga Akan Tawuran, Sejumlah Remaja Diamankan di Manggarai Selatan

Diduga Akan Tawuran, Sejumlah Remaja Diamankan di Manggarai Selatan

Megapolitan
Bima Arya: Rizieq Shihab Tolak Sampaikan Hasil Tes PCR

Bima Arya: Rizieq Shihab Tolak Sampaikan Hasil Tes PCR

Megapolitan
Saat Rizieq Shihab Dirawat, Bima Arya Ingatkan Dirut RS Ummi Cegah Kerumunan Massa

Saat Rizieq Shihab Dirawat, Bima Arya Ingatkan Dirut RS Ummi Cegah Kerumunan Massa

Megapolitan
Anak Anggota DPRD Bekasi Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Anak Anggota DPRD Bekasi Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Megapolitan
JPU Hadirkan 5 Saksi Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab, Salah Satunya Bima Arya

JPU Hadirkan 5 Saksi Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab, Salah Satunya Bima Arya

Megapolitan
UPDATE 14 April: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Terisa 1.308 Orang

UPDATE 14 April: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Terisa 1.308 Orang

Megapolitan
Bima Arya Siap Bersaksi dalam Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab Hari Ini

Bima Arya Siap Bersaksi dalam Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab Hari Ini

Megapolitan
Muncul Bibit Siklon Tropis 94W, BPBD DKI Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem 15-16 April

Muncul Bibit Siklon Tropis 94W, BPBD DKI Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem 15-16 April

Megapolitan
Berkah Ramadhan bagi Penjual Nasi Kapau Senen, Keuntungan Naik 5 Kali Lipat

Berkah Ramadhan bagi Penjual Nasi Kapau Senen, Keuntungan Naik 5 Kali Lipat

Megapolitan
Remaja yang Tenggelam di Sungai Bekasi Ditemukan Tewas

Remaja yang Tenggelam di Sungai Bekasi Ditemukan Tewas

Megapolitan
Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Megapolitan
Perpanjang SIM Online Lewat Ponsel, Apa Tetap Perlu Tes?

Perpanjang SIM Online Lewat Ponsel, Apa Tetap Perlu Tes?

Megapolitan
Hari Ini, PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab

Hari Ini, PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab

Megapolitan
Fakta Eks Kantor Menlu Dijual, Harga Capai Rp 400 M dan Alasan Ahli Waris Melego

Fakta Eks Kantor Menlu Dijual, Harga Capai Rp 400 M dan Alasan Ahli Waris Melego

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X