Akan Gugat UU Cipta Kerja, Buruh Sampaikan 5 Poin Pernyataan Sikap untuk Hakim MK

Kompas.com - 02/11/2020, 21:02 WIB
Massa buruh mrmenuhi lokasi aksi monumen Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020). Buruh menuntut dicabut omnibus law dan kenaikan upah minimum pada tahun 2021. KOMPAS.com/SONYA TERESAMassa buruh mrmenuhi lokasi aksi monumen Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020). Buruh menuntut dicabut omnibus law dan kenaikan upah minimum pada tahun 2021.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok buruh yang berdemonstrasi di Jakarta, Senin (2/11/2020) hari ini menyerahkan pernyataan sikap ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pernyataan sikap itu, buruh membeberkan lima poin yang pada intinya meminta hakim MK memutus uji materi terhadap UU Cipta Kerja dengan seadil-adilnya.

Bersama pernyataan sikap itu, buruh semula berniat untuk sekaligus mengajukan uji materi UU Cipta Kerja.

Namun, pengajuan uji materi belum bisa dilakukan karena sampai hari ini UU Cipta Kerja belum diundangkan dan diberi nomor.

"Padahal gugatan sudah kami siapkan. Tapi karena UU Cipta Kerja belum diberi nomor maka belum bisa didaftarkan uji materinya. Jadi kami hanya menyampaikan pernyataan sikap yang berisi harapan buruh kepada majelis hakim konstitusi," kata Said Iqbal kepada Kompas.com, Senin malam.

Baca juga: Buruh: 2 Juta Buruh yang Mogok Nasional Akan Lumpuhkan Produksi

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dihubungi terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengonfirmasi sudah menerima pernyataan sikap dari buruh itu.

Fajar menyebut, perwakilan buruh dalam pertemuan tadi diterima oleh Sekjen MK, Panitera Muda I, dan Kepala bagian Humas MK.

"Tadi kami terima untuk menyampaikan pernyataan sikap ke MK," kata Fajar.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Berikut isi lengkap pernyataan sikap buruh yang diserahkan ke MK:

PERNYATAAN SIKAP

Pada hari ini, Senin, tanggal 2 November 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani Nena Wea, SH.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. Said Iqbal, M.E.

Atas nama Kaum Buruh Indonesia

Yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dan dilanggar hak asasinya oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan ini,

MENYATAKAN SIKAP

1. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, melandasi diri pada keyakinan terhadap hati nurani, yaitu keyakinan yang mendalam berdasarkan keimanan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Kaum Buruh Indonesia merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, bahwa sebelum menduduki jabatannya para Hakim Konstitusi Yang Mulia telah bersumpah dihadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan diawali perkataan suci: Demi Allah. Semua putusan Mahkamah Konstitusi pun diawali dengan kata-kata: demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, tidak sekedar berorientasi pada kebenaran yang bersifat formalistik.

Sebab, jika Yang Mulia Hakim Konstitusi hanya bersandarkan pada kebenaran yang bersifat formal, maka kebenaran yang berada di balik layar (the underlying truth) atau kebenaran yang sejati tidak akan pernah dapat ditemukan.

Oleh sebab itu, Kaum Buruh Indonesia menaruh harapan yang besar kepada Mahkamah Konstitusi, untuk mampu menggali, menyingkap, dan menemukan kebenaran yang hakiki dari proses pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, tidak sekedar mengandalkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, melainkan Yang Mulia Hakim Konstitusi juga perlu mengambil inisiatif, dan secara aktif dapat menggali sendiri kebenaran materiil dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kelak akan diuji.

Sebab, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusional tingkat pertama dan terakhir yang putusan yang bersifat final and binding, sehingga tidak ada lagi instrumen hukum yang bisa digunakan untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks ini Kaum Buruh Indonesia mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran yang maksimal sebagai ‘judex factie’.

4. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi yang telah disuarakan oleh berjuta-juta Kaum Buruh Indonesia, yang dengan segala risiko terpaksa harus turun ke jalan di tengah masa Pandemi Covid-19, hanya demi menyuarakan kebulatan tekad rakyat, untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Suara Kaum Buruh Indonesia bersama masyarakat yang lain sudah sewajarnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta dipandang sebagai nilai-nilai moral dan politik yang hidup di tengah masyarakat.

Nilai-nilai yang disebut sebagai konstitusi yang tidak tertulis itu, tempatnya diatas, atau setidaknya disamping konstitusi tertulis.

5. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, benar-benar dapat menunjukan kekuasaanya sebagai penjaga marwah konstitusi (the guardian of the constitution), sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens constitutional right), dan sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human right).

Sebab, sebagaimana telah disuarakan oleh banyak pihak, Undang-Undang Cipta Kerja telah sungguh-sungguh mengangkangi Undang-Undang Dasar 1945, melanggar hak-hak konstitusional kaum buruh dan masyarakat, serta telah benar-benar menista hak asasi manusia. 

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Megapolitan
Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Megapolitan
Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

Megapolitan
UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Megapolitan
UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Rumah Produksi Furniture di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Rumah Produksi Furniture di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Megapolitan
Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.