Pembahasan APBD-P DKI 2020 Molor, Pemprov Beralasan Anggaran Banyak Berubah karena Pandemi

Kompas.com - 03/11/2020, 15:29 WIB
Rapat paripurna pengesahan Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). Peraturan itu memuat tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna pengesahan Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). Peraturan itu memuat tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Kebijakan Perubahan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020 DKI Jakarta kembali molor.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, keterlambatan pembahasan KUPA-PPAS 2020 karena banyaknya perubahan nomenklatur yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Adapun, KUPA-PPAS 2020 merupakan rancangan anggaran yang nantinya akan menjadi APBD-Perubahan 2020.

"Betul (terlambat), memang karena ini ada hal-hal terkait dengan pembaruan nomenklatur, kemudian penyesuaian di SIPD (sistem informasi pembangunan daerah)," ujar Nasruddin saat dihubungi melalui telepon, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Pemprov dan DPRD DKI Tanda Tangani MoU KUPA-PPAS 2020 Jadi Rp 60,65 Triliun

Selain itu, lanjut Nasruddin, pergeseran belanja tidak terduga terjadi sebanyak lima kali akibat prioritas penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga data yang dimasukkan juga berubah.

Nasruddin mengatakan perubahan terakhir pada 28 September lalu sehingga pergeseran anggaran kembali terjadi.

Begitu juga anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga ikut dalam KUPA-PPAS.

"Jadi ada proposal pinjaman (PEN), jadi sebelumnya tidak ada PEN di perencanaan awal (APBD 2020)," kata Nasruddin.

Dia mengatakan ketiga faktor tersebut yang membuat pembahasan menjadi molor dan akhirnya baru terlaksana pada November 2020.

Baca juga: Perda Covid-19 Belum Diundangkan, DPRD DKI Tak Ikut Bahas Perpanjangan PSBB Transisi

"Dalam kondisi yang dinamis ada penyesuaian itu dan di tengah kondisi Covid-19 banyak yang tidak terduga," kata dia.

Molornya pembahasan KUPA-PPAS 2020 tersebut, kata dia, juga berdampak pada pembahasan KUA-PPAS 2021 yang pembahasannya akan digelar Rabu (4/11/2020) besok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan pembahasan lebih lanjut mengenai KUA-PPAS akan digelar di Hotel Grand Cempaka Resort Cisarua Bogor.

Dia beralasan pembahasan dilakukan di Bogor lantaran Gedung DPRD DKI tidak memadai dengan standar protokol kesehatan Covid-19.

"Karena di sini (DPRD DKI Jakarta) kan tidak memadai, anggota dewan saja 56, kalau ditambah SKPD bisa ratusan, enggak cukup," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Megapolitan
2 Kali Diperpanjang, Kelanjutan Operasi SAR Sriwijaya SJ 182 Diputuskan Kamis Sore

2 Kali Diperpanjang, Kelanjutan Operasi SAR Sriwijaya SJ 182 Diputuskan Kamis Sore

Megapolitan
Polisi Musnahkan 44 Kg Sabu yang Diduga dari Malaysia

Polisi Musnahkan 44 Kg Sabu yang Diduga dari Malaysia

Megapolitan
Tanda SOS di Pulau Laki, Basarnas Pastikan Hoax hingga Dihapus Google

Tanda SOS di Pulau Laki, Basarnas Pastikan Hoax hingga Dihapus Google

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Jabodetabek Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Jabodetabek Diguyur Hujan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Hoaks Tanda SOS di Pulau Laki | Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

[POPULER JABODETABEK] Hoaks Tanda SOS di Pulau Laki | Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
4.501 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

4.501 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Megapolitan
Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Megapolitan
Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X