Mengingat Kembali Sistem Smart E-Budgeting untuk Susun Anggaran yang Dijanjikan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya menagih realisasi janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penggunaan sistem smart e-budgeting untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2021.

Sebab, tahun lalu, Anies berjanji akan memperbarui sistem e-budgeting dengan sistem smart e-budgeting.

Apa itu smart e-budgeting?

Sistem smart e-budgeting digadang-gadang akan lebih canggih dari sistem e-budgeting sebelumnya.

Menurut Anies, sistem e-budgeting yang lama tak dapat mengecek data anggaran secara digital. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Sistem e-budgeting sendiri mulai diperkenalkan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi PSI Tagih Sistem Smart E-budgeting yang Dijanjikan Anies

Kemudian, sistem e-budgeting diterapkan Ahok saat menjabat sebagai gubernur DKI.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran di Pemprov DKI dapat diinput secara digital ke dalam sistem.

Pembaruan sistem e-budgeting menjadi smart e-budgeting kemudian digaungkan.

Semua berawal ketika Pemprov DKI Jakarta menggunakan e-budgeting dalam penyusunan rancangan APBD 2020.

Baca juga: Anies Baswedan: Kelemahan E-Budgeting Kami Ketahui Sejak Tahun Lalu

Melalui sistem e-budgeting tersebut, publik menemukan anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI 2020, di antaranya pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pembelian penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar.

Anggaran itu tercantum dalam program pengadaan alat tulis kantor dalam rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun saling lempar argumen tentang alasan pengadaan lem Aibon tersebut.

Baca juga: Anies Sebut Pembaruan E-Budgeting Era Ahok Disiapkan Sebelum Heboh Anggaran 2020

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat itu menyatakan, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena salah ketik.

Pernyataan berbeda disampaikan Syaefuloh Hidayat yang saat itu menjadi pelaksana tugas kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Syaefuloh mengatakan, tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

Baca juga: Soal Lem Aibon Puluhan Miliar Rupiah, Ketua KPK: E-planning dan E-budgeting Harusnya Dibuka

Kemudian, Kasubbag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I Sudarman mengakui asal pilih ketika memasukkan lem Aibon dalam dokumen rancangan KUA-PPAS.

Sementara itu, Anies menyalahkan sistem e-budgeting yang ada karena dinilai tak dapat mendeteksi anggaran-angaran janggal.

"Yang begitu-begitu (anggaran janggal) oleh sistem seharusnya bisa ditolak. Itu penting supaya kita bisa membedakan antara kekeliruan dengan manipulasi," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, 1 November 2019.

Baca juga: Anies Salahkan Sistem E-budgeting Ahok, Inggard: Kan Ada TGUPP, Gunakan Dong...

Oleh karena itu, Anies memutuskan memperbarui e-budgeting dengan smart system yang memiliki algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.

Keunggulan smart e-budgeting 

Anies mengatakan, dengan smart e-budgeting, publik bisa ikut mengomentari anggaran dalam sistem tersebut.

"Anggaran itu nanti bisa diakses, bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi juga publik bisa memberikan komentar langsung di situ," ujar Anies.

Anies menuturkan, sistem e-budgeting diperbarui untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Luncurkan Smart Sistem E-Budgeting Februari 2020, Ini Keunggulannya

Sistem e-budgeting yang baru juga diklaim akan dibuat lebih canggih sehingga bisa mendeteksi anggaran-anggaran janggal yang dimasukkan ke dalam sistem itu.

"(Ada) faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi," kata dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan hal serupa.

Masyarakat bisa memberikan komentar dan rating terhadap seluruh kegiatan Pemprov DKI.

Baca juga: E-Budgeting Akan Diperbarui, Anies Sebut Publik Bisa Komentari Anggaran dalam Sistem

Untuk mengakses smart e-budgeting itu, masyarakat harus mengajukan permohonan akses kepada Pemprov DKI untuk pembuatan akun.

Nantinya, pembuatan akun akan divalidasi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan email.

Atika memastikan sistem budgeting yang baru itu dapat mengatasi permasalahan proses penganggaran yang dilakukan Pemprov DKI sehingga tak muncul anggaran-anggaran janggal.

Tak kunjung diluncurkan

Sistem smart e-budgeting ala Anies awalnya akan diluncurkan pada akhir 2019 dan digunakan mulai Januari 2020.

Namun, hingga akhir Januari 2020, belum ada tanda-tanda peluncuran smart e-budgeting.

Atika Nur Rahmania saat itu mengatakan, pembaruan dari sistem elektronik budgeting baru diluncurkan pada awal Februari 2020.

Baca juga: Anies Sebut Sistem E-Budgeting yang Baru Harus Bisa Ikat Seluruh Penyusun Anggaran

"E-budgeting sekarang posisinya masih dalam proses. Awal Februari (akan launching)," ujar Atika, 21 Januari 2020.

Faktanya, Pemprov DKI hingga kini belum juga meluncurkan sistem smart e-budgeting itu.

Jangankan mengomentari anggaran dalam smart e-budgeting, warga malah belum pernah tahu wujud sistem tersebut.