JAKARTA, KOMPAS.com - Selasa, 29 Oktober 2019, publik dikejutkan dengan temuan anggaran fantastis dan tidak masuk akal dalam rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.
Anggaran itu adalah anggaran pembelian lem Aica Aibon sebesar Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Baca juga: Mencla-mencle Pejabat DKI Seputar Munculnya Anggaran Lem Aibon Rp 82 M
Informasi soal anggaran itu diunggah oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana melalui akun Twitter-nya.
Pencarian kata kunci "Aica Aibon" di mesin pencari Google melonjak drastis.
Pada 30 Oktober 2019, pencarian kata "Aibon dan "lem Aibon" meningkat menjadi 50 pencarian per menit.
Baca juga: Mengingat Kembali Sistem Smart E-Budgeting untuk Susun Anggaran yang Dijanjikan Anies
Mayoritas warganet yang mencari kata kunci tersebut berasal dari Papua, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa tengah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons temuan anggaran janggal tersebut dengan menyalahkan sistem e-budgeting yang digunakan.
Anggaran janggal seperti pembelian lem Aibon bisa lolos karena sistem tersebut memiliki kelemahan.
"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies, 3 November 2019.
Baca juga: Pemprov DKI Akan Luncurkan Smart Sistem E-Budgeting Februari 2020, Ini Keunggulannya
Setelah peristiwa tersebut, Anies berjanji akan membuat sistem smart e-budgeting.
Sistem yang dijanjikan Anies akan disusun dengan algoritma yang bisa mendeteksi setiap anggaran janggal.
Dia mengklaim smart e-budgeting yang dijanjikan akan lebih canggih dengan keamanan data yang lebih terjamin.
"Ada faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi," tutur dia.
Baca juga: Fraksi PSI Tagih Sistem Smart E-budgeting yang Dijanjikan Anies
Dia juga mengatakan bahwa smart e-budjeting yang akan dibuat Pemprov DKI bisa menampung aspirasi dan komentar langsung dari masyarakat.
"Anggaran itu nanti bisa diakses, bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi juga publik bisa memberikan komentar langsung di situ," kata dia.