Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

Kompas.com - 04/11/2020, 15:01 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta semestinya dilakukan di Gedung DPRD, bukan di hotel.

"Dalam kondisi ini menurut saya itu kecerobohan, karena bahas itu (RAPBD) ya di kantor DPRD, dibuat (oleh) eksekutif yang harus dipresentasikan di DPRD," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).

Terlebih lagi, kata Agus, hotel yang dipilih bukan hotel yang berada di DKI Jakarta, melainkan di Hotel Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Demi Alasan Ketenangan, DPRD DKI Bahas RAPBD 2021 di Puncak

Dengan demikian, lanjut Agus, seolah-olah DPRD DKI Jakarta justru membahas RAPBD wilayah yang menjadi tempat mereka melakukan pembahasan, yaitu di Jawa Barat.

"Kan yang dibahas APBD DKI Jakarta, bukan Jabar kan," kata Agus.

Agus mengatakan, jika alasannya karena Covid-19, semestinya Gedung DPRD jauh lebih steril daripada hotel.

Pasalnya, lanjut Agus, hotel bisa saja dimasuki siapa pun, termasuk pengunjung yang tidak memiliki kepentingan dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2021.

Baca juga: Pemprov dan DPRD DKI Kembali Gelar Rapat KUPA-PPAS di Puncak, Hari Ini

"Kan tidak bisa sembarang orang masuk, kalau di luar kan bebas," tutur dia.

Belum lagi setiap kantor pemerintahan memang sudah disterilisasi sehingga alasan Covid-19 dinilai sebagai alasan yang mengada-ada.

"Alasannya enggak pas," kata dia.

Diketahui DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS di Hotel Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor.

Pembahasan tersebut dimulai hari ini dengan agenda penyampaian penjelasan eksekutif mengenai KUA-PPAS 2021 dan dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi pada 16-17 November mendatang.

Baca juga: Demi Alasan Ketenangan, DPRD DKI Bahas RAPBD 2021 di Puncak

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, rapat tersebut digelar di Puncak, Bogor, demi ketenangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

"Pertimbangannya adalah menjaga ketenangan dari anggota Banggar," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).

Dia mengemukakan, ketenangan yang dimaksud karena Jakarta merupakan klaster penularan Covid-19 yang masih tinggi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com