DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta semestinya dilakukan di Gedung DPRD, bukan di hotel.

"Dalam kondisi ini menurut saya itu kecerobohan, karena bahas itu (RAPBD) ya di kantor DPRD, dibuat (oleh) eksekutif yang harus dipresentasikan di DPRD," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).

Terlebih lagi, kata Agus, hotel yang dipilih bukan hotel yang berada di DKI Jakarta, melainkan di Hotel Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Demi Alasan Ketenangan, DPRD DKI Bahas RAPBD 2021 di Puncak

Dengan demikian, lanjut Agus, seolah-olah DPRD DKI Jakarta justru membahas RAPBD wilayah yang menjadi tempat mereka melakukan pembahasan, yaitu di Jawa Barat.

"Kan yang dibahas APBD DKI Jakarta, bukan Jabar kan," kata Agus.

Agus mengatakan, jika alasannya karena Covid-19, semestinya Gedung DPRD jauh lebih steril daripada hotel.

Pasalnya, lanjut Agus, hotel bisa saja dimasuki siapa pun, termasuk pengunjung yang tidak memiliki kepentingan dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2021.

Baca juga: Pemprov dan DPRD DKI Kembali Gelar Rapat KUPA-PPAS di Puncak, Hari Ini

"Kan tidak bisa sembarang orang masuk, kalau di luar kan bebas," tutur dia.

Belum lagi setiap kantor pemerintahan memang sudah disterilisasi sehingga alasan Covid-19 dinilai sebagai alasan yang mengada-ada.

"Alasannya enggak pas," kata dia.

Diketahui DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS di Hotel Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor.

Pembahasan tersebut dimulai hari ini dengan agenda penyampaian penjelasan eksekutif mengenai KUA-PPAS 2021 dan dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi pada 16-17 November mendatang.

Baca juga: Demi Alasan Ketenangan, DPRD DKI Bahas RAPBD 2021 di Puncak

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, rapat tersebut digelar di Puncak, Bogor, demi ketenangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

"Pertimbangannya adalah menjaga ketenangan dari anggota Banggar," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).

Dia mengemukakan, ketenangan yang dimaksud karena Jakarta merupakan klaster penularan Covid-19 yang masih tinggi.