DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

Kompas.com - 04/11/2020, 15:01 WIB
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio ketika ditemui usai sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPengamat kebijakan publik, Agus Pambagio ketika ditemui usai sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta semestinya dilakukan di Gedung DPRD, bukan di hotel.

"Dalam kondisi ini menurut saya itu kecerobohan, karena bahas itu (RAPBD) ya di kantor DPRD, dibuat (oleh) eksekutif yang harus dipresentasikan di DPRD," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).

Terlebih lagi, kata Agus, hotel yang dipilih bukan hotel yang berada di DKI Jakarta, melainkan di Hotel Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Demi Alasan Ketenangan, DPRD DKI Bahas RAPBD 2021 di Puncak

Dengan demikian, lanjut Agus, seolah-olah DPRD DKI Jakarta justru membahas RAPBD wilayah yang menjadi tempat mereka melakukan pembahasan, yaitu di Jawa Barat.

"Kan yang dibahas APBD DKI Jakarta, bukan Jabar kan," kata Agus.

Agus mengatakan, jika alasannya karena Covid-19, semestinya Gedung DPRD jauh lebih steril daripada hotel.

Pasalnya, lanjut Agus, hotel bisa saja dimasuki siapa pun, termasuk pengunjung yang tidak memiliki kepentingan dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2021.

Baca juga: Pemprov dan DPRD DKI Kembali Gelar Rapat KUPA-PPAS di Puncak, Hari Ini

"Kan tidak bisa sembarang orang masuk, kalau di luar kan bebas," tutur dia.

Belum lagi setiap kantor pemerintahan memang sudah disterilisasi sehingga alasan Covid-19 dinilai sebagai alasan yang mengada-ada.

"Alasannya enggak pas," kata dia.

Diketahui DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS di Hotel Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor.

Pembahasan tersebut dimulai hari ini dengan agenda penyampaian penjelasan eksekutif mengenai KUA-PPAS 2021 dan dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi pada 16-17 November mendatang.

Baca juga: Demi Alasan Ketenangan, DPRD DKI Bahas RAPBD 2021 di Puncak

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, rapat tersebut digelar di Puncak, Bogor, demi ketenangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

"Pertimbangannya adalah menjaga ketenangan dari anggota Banggar," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).

Dia mengemukakan, ketenangan yang dimaksud karena Jakarta merupakan klaster penularan Covid-19 yang masih tinggi.

"Jadi supaya fokus, kami selenggarakan pembahasannya di sana," ujar dia.

Dia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS 2021 sulit dilakukan jika melalui Zoom. Jika diselenggarakan secara tatap muka di Gedung DPRD DKI Jakarta, masih tidak memungkinkan karena tempat yang sempit.

Baca juga: Menanti Smart E-Budgeting ala Anies untuk Saring Anggaran Janggal...

"Pertimbangannya itu, makanya Bamus (Badan Musyawarah) memutuskan menyelenggarakan di sana (Puncak)," kata dia.

Adapun saat ini DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas Rancangan  APBD DKI Jakarta 2021. Pembahasan ini sudah molor dari jadwal.

Adapun agenda kegiatan yang seharusnya tercantum dalam situs DPRD DKI Jakarta juga tidak selalu dicantumkan, seperti yang terjadi hari ini.

Rapat anggaran di Puncak pun tidak disiarkan melalui live streaming. Hal ini membuat akses informasi menjadi serba terbatas.

Padahal, soal transparansi proses penganggaran di DPRD DKI tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaraan.

Akhir tahun lalu, contohnya, proses penganggaran RAPBD DKI Jakarta 2020 menjadi heboh gara-gara alokasi anggaran lem Aibon sebesar Rp 82 miliar dalam pos anggaran Dinas Pendidikan.

Jumlah itu dinilai tidak realistis, apalagi dituliskan untuk dialokasikan kepada 37.500 siswa. Satu bulan, satu siswa mendapat jatah dua lem Aibon.

Temuan itu pertama kali diungkap oleh anggota dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. Setelah itu, PSI dan sejumlah fraksi lain mulai membuka anggaran-anggaran fantastis lain dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

Megapolitan
Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Megapolitan
Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Megapolitan
Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Megapolitan
Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

Megapolitan
Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Megapolitan
Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Megapolitan
Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Megapolitan
Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Megapolitan
Bupati Kepulauan Seribu: Destinasi Wisata Kampung Jepang Siap Dibangun di Untung Jawa

Bupati Kepulauan Seribu: Destinasi Wisata Kampung Jepang Siap Dibangun di Untung Jawa

Megapolitan
Warga Cilincing Mulai Perbaiki Atap Rumah yang Rusak Diterpa Angin Kencang

Warga Cilincing Mulai Perbaiki Atap Rumah yang Rusak Diterpa Angin Kencang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X