Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi Bantuan untuk Fakir Miskin, Pemprov DKI Akan Cek Data hingga Kunjungi Pendaftar

Kompas.com - 04/11/2020, 16:13 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaraan warga fakir miskin dan orang tidak mampu untuk diberikan bantuan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Santoso mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi pendaftar.

"Finalnya ketika dikunjungi ke rumahnya melakukan verifikasi dan validasi," ujar Santoso saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).

Namun sebelum sampai ke tahap verifikasi lapangan, Santoso mengatakan, ada proses yang cukup panjang.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Buka Pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Ini Kriterianya

Pemprov DKI akan melakukan pengecekan data melibatkan beragam instansi termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Direktoran Jenderal Pajak.

"Kemudian kita lanjutkan ke musyawarah kelurahan," tutur Santoso.

Jika dinilai masuk kriteria fakir miskin, nantinya akan disesuaikan bantuan apa yang cocok untuk para pendaftar.

"Data masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, ada untuk Program Keluarga Harapan, KJP (Kartu Jakarta Pintas) Plus. Nanti disesuaikan, misalnya bantuan lansia sesuaikan dengan usia," kata dia.

Baca juga: Banyak Peminat, Portal Pendaftaran Fakir Miskin DKI Jakarta Susah Diakses

Pemprov DKI membuka pendaftaraan warga fakir miskin dan orang tidak mampu melalui laman online lewat situs http://fmotm.pusdatin-dinsos.jakarta.go.id.

Lima kriteria yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai warga fakir miskin, yakni:

1. Anggota rumah tangga yang bukan pegawai tetap, BUMN, PNS, TNI, Polri, anggota DPR/DPRD.

2. Rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan roda empat (mobil).

3. Rumah tangga yang tidak memiliki tanah atau lahan dan bangunan (dengan NJOP di atas Rp 1 miliar).

4. Sumber air minum rumah tangga, air yang dimasak, atau air isi ulang tidak bermerk.

5. Dinilai miskin atau tidak mampu oleh masyarakat setempat.

Setelah pendaftaran dibuka, sejumlah orang mengaku kesulitan ketika hendak mendaftar.

Santoso mengakui memang terjadi gangguan terhadap portal pendaftaran. Menurut dia, penyebab gangguan karena peminat begitu besar.

"Mungkin karena istilahnya peminatnya banyak jadi trafiknya tinggi," tutur dia.

Dia mengatakan, untuk masyarakat yang susah mengakses laman pendaftaran bisa langsung ke kelurahan setempat.

Namun, kata Santoso, masyarakat diminta untuk tidak berbondong-bondong agar tidak terjadi kerumunan massa di satu tempat.

"Cuma jangan sampai berbondong-bondong dalam arti kerumunan masa, nanti melanggar protokol kesehatan," kata dia.

Selain mendatangi kelurahan, masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran melalui telepon.

"Bisa buka di bit.ly/pusdatinjamsosdki, nanti ada nomor-nomor petugas kami untuk membantu proses ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Aduan Masalah THR Lebaran 2024 Menurun, Kadisnaker: Perusahaan Mulai Stabil Setelah Pandemi

Aduan Masalah THR Lebaran 2024 Menurun, Kadisnaker: Perusahaan Mulai Stabil Setelah Pandemi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com