JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Jupiter menilai pembahasan Kebijakan Umum Anggara Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak cukup hanya digelar dua hari.
"Menurut saya tidak cukup dua hari," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/11/2020).
Pasalnya, lanjut Jupiter, ada banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta yang akan melakukan pembahasan dalam dua hari tersebut.
Belum lagi anggaran yang akan dibahas tidak sedikit, yaitu sebanyak Rp 77,7 triliun.
Baca juga: Pembahasan KUA-PPAS 2021 Dianggap Tidak Transparan, FITRA: Ada Aturan yang Dilanggar
"Tentunya (anggaran) Rp 77 triliun ini kita gunakan uang rakyat, harus ada pertanggungjawaban," kata dia.
Mustahil rasanya harus menyisir begitu banyak anggaran yang diusulkan ratusan SKPD yang ada di DKI Jakarta dalam waktu dua hari.
Jupiter memberi contoh, kegiatan strategis banjir yang memiliki banyak kegiatan penaggulangan banjir dan anggaran yang dibutuhkan juga tidak sedikit.
"Kita harus sisir satu persatu dan kami harus pertanyakan, anggaran digunakan apakah betul-betul digunakan untuk kegiatan yang nyata untuk rakyat DKI Jakarta," kata dia.
Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021
Dia menilai, kemungkinan ada tambahan waktu dalam pelaksanaan pembahasan nanti.
"Menurut saya dua hari sangat mepet. Kemungkinan ada tambahan waktu," kata dia.
Seperti diketahui dalam keputusan rapat Badan Musyawarah ditetapkan jadwal pembahasan KUA-PPAS bersama setiap komisi hanya diberikan waktu dua hari yaitu 16-17 November 2020.
Namun, dalam keputusan Bamus tersebut terdapat catatan jadwal bisa terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan melalui persetujuan Bamus.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.