Kompas.com - 04/11/2020, 20:35 WIB
Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menilai ada kesengajaan bahwa publik tidak dilibatkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.

Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya. Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas, juga belum bisa diakses publik.

"Berarti ada kesengajaan bahwa memang sengaja publik tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu," tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Padahal jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses oleh masyarakat secara bebas, publik bisa memberikan kritik serta masukan.

Baca juga: Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Bahkan Misbah menyebut, keterlibatan masyarakat dalam pembahasan anggaran terjadi saat dokumen tersebut masih berupa rancangan.

Bukan hanya itu, jadwal pembahasan KUA-PPAS 2021 molor. Agenda pembahasan baru mulai dilaksanakan pada awal November 2020. Sedangkan menurut Misbah, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada pertengahan Juli atau Agustus.

Dengan demikian, proses pembahasan hanya memiliki waktu singkat. Misbah meyakini, pembahasan KUA-PPAS 2021 nantinya tidak optimal.

"Saya tidak yakin optimal pembahasannya karena waktunya terlalu pendek untuk pembahasan anggaran apalagi sampai ke RAPBD nantinya. Jadi saya enggak yakin kualitas KUA-PPAS ataupun APBD yang dihasilkan nanti itu berkualitas," kata Misbah.

Misbah menambahkan, ketiadaan transparansi dalam pembahasan anggaran merupakan kemunduran.

Baca juga: Pembahasan KUA-PPAS 2021 Dianggap Tidak Transparan, FITRA: Ada Aturan yang Dilanggar

Selain itu, pembahasan yang baru dimulai pada November, rentan terhadap penyusupan anggaran-anggaran yang tidak jelas. Hal ini disebut berpotensi sebagai ladang korupsi karena publik tidak bisa memantau.

Padahal sebenarnya, DPRD DKI Jakarta bisa menggunakan teknologi seperti live streaming agar masyarakat dapat mengetahui proses pembahasan anggaran.

"Kita kan punya pengalaman tahun lalu ramai sekali ada item komponen anggaran yang kemudian disusupkan ke program kegiatan, ada lem aibon dan bolpoin yang nilainya puluhan miliar," ucap Misbah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 14 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 14 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari Kedua, 14 April 2021, di Bekasi

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari Kedua, 14 April 2021, di Bekasi

Megapolitan
Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Megapolitan
Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Megapolitan
2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Megapolitan
Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Megapolitan
Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Megapolitan
Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Megapolitan
[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

Megapolitan
Jadwal Azan Subuh di Kota Bekasi Selama Ramadhan 2021

Jadwal Azan Subuh di Kota Bekasi Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Soal Varian Baru Virus Corona, Dinkes DKI: Enggak Mungkin Enggak Ada di Jakarta

Soal Varian Baru Virus Corona, Dinkes DKI: Enggak Mungkin Enggak Ada di Jakarta

Megapolitan
Listrik di Sejumlah Titik di Pasar Minggu Masih Padam

Listrik di Sejumlah Titik di Pasar Minggu Masih Padam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X