FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Kompas.com - 04/11/2020, 20:35 WIB
Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menilai ada kesengajaan bahwa publik tidak dilibatkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.

Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya. Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas, juga belum bisa diakses publik.

"Berarti ada kesengajaan bahwa memang sengaja publik tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu," tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Padahal jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses oleh masyarakat secara bebas, publik bisa memberikan kritik serta masukan.

Baca juga: Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Bahkan Misbah menyebut, keterlibatan masyarakat dalam pembahasan anggaran terjadi saat dokumen tersebut masih berupa rancangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bukan hanya itu, jadwal pembahasan KUA-PPAS 2021 molor. Agenda pembahasan baru mulai dilaksanakan pada awal November 2020. Sedangkan menurut Misbah, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada pertengahan Juli atau Agustus.

Dengan demikian, proses pembahasan hanya memiliki waktu singkat. Misbah meyakini, pembahasan KUA-PPAS 2021 nantinya tidak optimal.

"Saya tidak yakin optimal pembahasannya karena waktunya terlalu pendek untuk pembahasan anggaran apalagi sampai ke RAPBD nantinya. Jadi saya enggak yakin kualitas KUA-PPAS ataupun APBD yang dihasilkan nanti itu berkualitas," kata Misbah.

Misbah menambahkan, ketiadaan transparansi dalam pembahasan anggaran merupakan kemunduran.

Baca juga: Pembahasan KUA-PPAS 2021 Dianggap Tidak Transparan, FITRA: Ada Aturan yang Dilanggar

Selain itu, pembahasan yang baru dimulai pada November, rentan terhadap penyusupan anggaran-anggaran yang tidak jelas. Hal ini disebut berpotensi sebagai ladang korupsi karena publik tidak bisa memantau.

Padahal sebenarnya, DPRD DKI Jakarta bisa menggunakan teknologi seperti live streaming agar masyarakat dapat mengetahui proses pembahasan anggaran.

"Kita kan punya pengalaman tahun lalu ramai sekali ada item komponen anggaran yang kemudian disusupkan ke program kegiatan, ada lem aibon dan bolpoin yang nilainya puluhan miliar," ucap Misbah.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Megapolitan
Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Megapolitan
KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Megapolitan
Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Megapolitan
Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Megapolitan
Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Megapolitan
Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Megapolitan
Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Megapolitan
Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Megapolitan
Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Megapolitan
Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.