FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Kompas.com - 04/11/2020, 20:35 WIB
Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menilai ada kesengajaan bahwa publik tidak dilibatkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) 2021.

Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya. Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas, juga belum bisa diakses publik.

"Berarti ada kesengajaan bahwa memang sengaja publik tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu," tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Padahal jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses oleh masyarakat secara bebas, publik bisa memberikan kritik serta masukan.

Baca juga: Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Bahkan Misbah menyebut, keterlibatan masyarakat dalam pembahasan anggaran terjadi saat dokumen tersebut masih berupa rancangan.

Bukan hanya itu, jadwal pembahasan KUA-PPAS 2021 molor. Agenda pembahasan baru mulai dilaksanakan pada awal November 2020. Sedangkan menurut Misbah, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada pertengahan Juli atau Agustus.

Dengan demikian, proses pembahasan hanya memiliki waktu singkat. Misbah meyakini, pembahasan KUA-PPAS 2021 nantinya tidak optimal.

"Saya tidak yakin optimal pembahasannya karena waktunya terlalu pendek untuk pembahasan anggaran apalagi sampai ke RAPBD nantinya. Jadi saya enggak yakin kualitas KUA-PPAS ataupun APBD yang dihasilkan nanti itu berkualitas," kata Misbah.

Misbah menambahkan, ketiadaan transparansi dalam pembahasan anggaran merupakan kemunduran.

Baca juga: Pembahasan KUA-PPAS 2021 Dianggap Tidak Transparan, FITRA: Ada Aturan yang Dilanggar

Selain itu, pembahasan yang baru dimulai pada November, rentan terhadap penyusupan anggaran-anggaran yang tidak jelas. Hal ini disebut berpotensi sebagai ladang korupsi karena publik tidak bisa memantau.

Padahal sebenarnya, DPRD DKI Jakarta bisa menggunakan teknologi seperti live streaming agar masyarakat dapat mengetahui proses pembahasan anggaran.

"Kita kan punya pengalaman tahun lalu ramai sekali ada item komponen anggaran yang kemudian disusupkan ke program kegiatan, ada lem aibon dan bolpoin yang nilainya puluhan miliar," ucap Misbah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tembak 2 Jambret Handphone yang Beraksi di JPO Kalideres

Polisi Tembak 2 Jambret Handphone yang Beraksi di JPO Kalideres

Megapolitan
Pencarian hingga Hari ke-7, Basarnas Evakuasi 272 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air

Pencarian hingga Hari ke-7, Basarnas Evakuasi 272 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
4 Hari PPKM, Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Sebanyak Rp 17,45 Juta

4 Hari PPKM, Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Sebanyak Rp 17,45 Juta

Megapolitan
Disdik Tangsel Persilahkan Penggunaan Sekolah untuk Distribusi Bansos Selama Penuhi Prokes

Disdik Tangsel Persilahkan Penggunaan Sekolah untuk Distribusi Bansos Selama Penuhi Prokes

Megapolitan
KRI Parang Serahkan 3 Kantong Serpihan dan Turbin Pesawat Sriwijaya Air ke Basarnas

KRI Parang Serahkan 3 Kantong Serpihan dan Turbin Pesawat Sriwijaya Air ke Basarnas

Megapolitan
Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Bekasi

Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Lengkap, Tim DVI Telah Terima Sampel DNA 62 Keluarga Korban Sriwijaya Air

Lengkap, Tim DVI Telah Terima Sampel DNA 62 Keluarga Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
Remaja yang Mutilasi Pemuda di Bekasi Divonis 7 Tahun Penjara

Remaja yang Mutilasi Pemuda di Bekasi Divonis 7 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Musnahkan 1,2 Kg Sabu Hasil Penangkapan Bandar Narkoba Serpong Utara

Polisi Musnahkan 1,2 Kg Sabu Hasil Penangkapan Bandar Narkoba Serpong Utara

Megapolitan
Penerima BST di Kota Tangerang Menurun Sebanyak 32.417 Orang

Penerima BST di Kota Tangerang Menurun Sebanyak 32.417 Orang

Megapolitan
Mural di Genteng Rumah Sekitar Flyover Lenteng Agung Selesai, Ada Gambar Ondel-ondel

Mural di Genteng Rumah Sekitar Flyover Lenteng Agung Selesai, Ada Gambar Ondel-ondel

Megapolitan
BNN Soroti Tingginya Peredaran Sabu dan Ganja di Ciputat

BNN Soroti Tingginya Peredaran Sabu dan Ganja di Ciputat

Megapolitan
Tim SAR Masih Cari Memori CVR Sriwijaya Air SJ 182

Tim SAR Masih Cari Memori CVR Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Relief Era Soekarno yang Ditemukan di Sarinah Akan Dipamerkan ke Publik

Relief Era Soekarno yang Ditemukan di Sarinah Akan Dipamerkan ke Publik

Megapolitan
5 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Jumat Ini, Total 17 Jenazah

5 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Jumat Ini, Total 17 Jenazah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X