Bagaimana Publik Beri Masukan jika Dokumen KUA-PPAS APBD Jakarta Dibuka Ketika Final?

Kompas.com - 04/11/2020, 21:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj. ANTARAFOTO/Deka Wira SGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yang tidak melibatkan publik.

Draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD belum bisa diakses publik.

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan mengatakan, jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses publik, masyarakat dapat memberikan kritik serta masukan yang substansial.

"Kalau dokumennya sudah final, masyarakat ngapain juga memberi masukan sesuatu yang sudah final?" tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Kendati demikian, rancangan yang dapat diakses publik haruslah draf yang telah disepakati untuk dibahas, agar tidak menimbulkan polemik.

"Jangan sampai ada beberapa versi seperti UU Cipta kerja, yang banyak versi," kata Misbah.

Misbah menilai, ada kesengajaan publik tidak dilibatkan. Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak Bogor, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas, juga belum bisa diakses publik.

"Berarti ada kesengajaan bahwa memang sengaja publik tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu," tutur Misbah.

Misbah menekankan, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada pertengahan Juli atau Agustus 2020.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Megapolitan
Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Megapolitan
Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Megapolitan
Banyak yang Tak Pakai Masker di TPU Sawangan, Peziarah: Kayak Gak Takut Covid-19

Banyak yang Tak Pakai Masker di TPU Sawangan, Peziarah: Kayak Gak Takut Covid-19

Megapolitan
Petugas Cegat Warga yang Gunakan Ambulans untuk Jalan-jalan

Petugas Cegat Warga yang Gunakan Ambulans untuk Jalan-jalan

Megapolitan
Pengunjung Membeludak, Pintu Timur Ancol Ditutup Sementara

Pengunjung Membeludak, Pintu Timur Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengguna KRL Naik Selama Libur Lebaran, KCI Tambah 6 Jadwal Perjalanan

Pengguna KRL Naik Selama Libur Lebaran, KCI Tambah 6 Jadwal Perjalanan

Megapolitan
SMA Negeri 12 Bekasi Dibobol Maling Saat Malam Takbiran, Laptop dan Ponsel Raib

SMA Negeri 12 Bekasi Dibobol Maling Saat Malam Takbiran, Laptop dan Ponsel Raib

Megapolitan
Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Megapolitan
TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

Megapolitan
Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Megapolitan
Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Megapolitan
Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X