Kompas.com - 04/11/2020, 21:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj. ANTARAFOTO/Deka Wira SGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yang tidak melibatkan publik.

Draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD belum bisa diakses publik.

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan mengatakan, jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses publik, masyarakat dapat memberikan kritik serta masukan yang substansial.

"Kalau dokumennya sudah final, masyarakat ngapain juga memberi masukan sesuatu yang sudah final?" tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Kendati demikian, rancangan yang dapat diakses publik haruslah draf yang telah disepakati untuk dibahas, agar tidak menimbulkan polemik.

"Jangan sampai ada beberapa versi seperti UU Cipta kerja, yang banyak versi," kata Misbah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misbah menilai, ada kesengajaan publik tidak dilibatkan. Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak Bogor, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas, juga belum bisa diakses publik.

"Berarti ada kesengajaan bahwa memang sengaja publik tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu," tutur Misbah.

Misbah menekankan, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada pertengahan Juli atau Agustus 2020.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

Jika pembahasan baru dilakukan hari ini, maka DPRD dan Pemprov DKI hanya memiliki waktu singkat.

Misbah meyakini, pembahasan KUA-PPAS 2021 nantinya tidak optimal.

"Saya tidak yakin optimal pembahasannya karena waktunya terlalu pendek untuk pembahasan anggaran apalagi sampai ke RAPBD nantinya. Jadi saya enggak yakin kualitas KUA-PPAS ataupun APBD yang dihasilkan nanti itu berkualitas," kata Misbah.

Misbah menambahkan, ketiadaan transparansi dalam pembahasan anggaran merupakan kemunduran.

Baca juga: PSI Kritik Pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2021 Rp 77,7 Triliun di Komisi Hanya Dua Hari

Selain itu, pembahasan yang baru dimulai pada November, rentan terhadap penyusupan anggaran-anggaran yang tidak jelas.

Hal ini disebut berpotensi sebagai ladang korupsi karena publik tidak bisa memantau. Padahal sebenarnya, DPRD DKI Jakarta bisa menggunakan teknologi seperti live streaming agar masyarakat dapat mengetahui proses pembahasan anggaran.

"Kita kan punya pengalaman tahun lalu ramai sekali ada item komponen anggaran yang kemudian disusupkan ke program kegiatan, ada lem aibon dan bolpoin yang nilainya puluhan miliar," ucap Misbah.

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Tambah 155 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,2 Persen

Jakarta Tambah 155 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,2 Persen

Megapolitan
Soal 'Commitment Fee' Formula E di Jakarta yang Mahal, Wagub DKI Sebut Itu Sesuai Aturan

Soal "Commitment Fee" Formula E di Jakarta yang Mahal, Wagub DKI Sebut Itu Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi: Korban Penembakan di Pinang Tangerang Ahli Pengobatan Alternatif dan Ketua Majelis Taklim

Polisi: Korban Penembakan di Pinang Tangerang Ahli Pengobatan Alternatif dan Ketua Majelis Taklim

Megapolitan
Tersangka pada Kasus Korupsi Damkar Depok Diharapkan Bukan sebagai Tumbal

Tersangka pada Kasus Korupsi Damkar Depok Diharapkan Bukan sebagai Tumbal

Megapolitan
Polisi Uji Proyektil pada Kasus Penembakan di Pinang, Kota Tangerang

Polisi Uji Proyektil pada Kasus Penembakan di Pinang, Kota Tangerang

Megapolitan
Pengacara Sebut Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Diduga Dibunuh, Polisi: Belum Mengarah ke Sana

Pengacara Sebut Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Diduga Dibunuh, Polisi: Belum Mengarah ke Sana

Megapolitan
Pengacara Duga Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Korban Pembunuhan Berencana

Pengacara Duga Pria yang Gantung Diri Saat 'Live' di Tiktok Korban Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Pengelola Sebut TMII Saat Weekend Sudah Didatangi Ribuan Pengunjung

Pengelola Sebut TMII Saat Weekend Sudah Didatangi Ribuan Pengunjung

Megapolitan
Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dicorat-coret Saat Baru Dipamerkan, Wagub DKI Prihatin

Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dicorat-coret Saat Baru Dipamerkan, Wagub DKI Prihatin

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Usut Pelaku Vandalisme Tugu Sepatu di Jalan Jenderal Sudirman

Pemprov DKI Akan Usut Pelaku Vandalisme Tugu Sepatu di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
Seorang Pemuda Terpeleset dan Tenggelam di Kali Kawasan Sunter Jaya

Seorang Pemuda Terpeleset dan Tenggelam di Kali Kawasan Sunter Jaya

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan Wisata Pengaruhi Jumlah Pegunjung TMII

Ganjil Genap di Kawasan Wisata Pengaruhi Jumlah Pegunjung TMII

Megapolitan
Polisi Selidiki Kematian Seorang Pria di Tangerang yang Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi Selidiki Kematian Seorang Pria di Tangerang yang Ditembak Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Antisipasi Ganjil Genap Kawasan Wisata, Ancol Siapkan Dua Kantong Parkir

Antisipasi Ganjil Genap Kawasan Wisata, Ancol Siapkan Dua Kantong Parkir

Megapolitan
Seorang Pemuda Curi Motor Milik Temannya di Tambora

Seorang Pemuda Curi Motor Milik Temannya di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.