Menyoal Pembahasan APBD DKI 2021 yang Tertutup, Molor, dan Singkat...

Kebijakan tersebut dikritik oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.

Agus menilai, gedung pemerintahan, termasuk Gedung DPRD DKI Jakarta, mestinya jauh lebih steril dari Covid-19 ketimbang hotel yang bisa didatangi siapa saja.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Sebut Pandemi Covid-19 Berimbas Molornya Pembahasan KUA-PPAS APBD 2021

Dia juga mempertanyakan alasan DPRD DKI Jakarta memilih tempat yang jauh untuk membahas anggaran.

"Kan yang dibahas APBD DKI Jakarta, bukan Jabar (Jawa Barat) kan," tutur dia.

Selain itu, Agus juga menyoroti draf KUA-PPAS yang tidak diunggah ke situs web sehingga tak bisa diakses publik.

Dia menilai, tidak semestinya Pemprov DKI Jakarta menutup akses publik terhadap draf KUA-PPAS.

"Kalau sedang pembahasan, terbukalah, biar input bisa tetap masuk. Ini bisa menyaring soal pendapat," kata dia.

Pembahasan molor dan singkat

Pembahasan rancangan anggaran 2021 jauh dari kata ideal jika dilihat dari sisi waktu.

Hal tersebut diungkapkan Jupiter.

Dia mengatakan, rancangan KUA-PPAS 2021 mestinya sudah mulai dibahas pada pertengahan Oktober lalu. Itu pun sudah termasuk tenggat waktu paling mepet.

Namun nyatanya, rancangan KUA-PPAS 2021 baru mulai dibahas Rabu (4/11/2020) kemarin.

Jupiter mengatakan, Kemendagri memberi peringatan karena pembahasan rancangan anggaran yang molor ini.

"Dari Mendagri sudah warning juga, ini sudah mepet sekali," kata Jupiter.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

Pemprov DKI Jakarta tidak membantah keterlambatan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Sujono mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi alasan utama yang membuat banyaknya perubahan anggaran dalam APBD 2020.