Bawaslu: 3 ASN Kota Depok Diduga Terlibat Kampanye Pilkada

DEPOK, KOMPAS.com - Tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kota Depok, Jawa Barat, terindikasi terlibat kampanye Pilkada Depok 2020.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pengamanan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet.

"(Persoalannya) keterlibatan dalam kampanye, hadir dalam kampanye, yang terlibat tiga ya," kata Dede kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).

Dede menambahkan, pihaknya "belum bisa bercerita banyak" soal dugaan itu, termasuk soal kampanye kandidat mana yang dihadiri hingga status ASN tersebut.

Baca juga: Pilkada Depok: KPU Berencana Gelar Debat Paslon Akhir November

Ia berujar, Bawaslu Kota Depok masih menghimpun berbagai keterangan dan bukti untuk memperkuat dugaan tersebut.

Ketika kelak bukti dan keterangan yang dihimpun cukup kuat untuk mengarahkan dugaan tersebut sebagai pelanggaran netralitas ASN, persoalan ini akan ditangani Komisi ASN.

"Bawaslu ini akan meneruskan pelanggaran ini ke Komisi ASN. Komisi ASN yang nanti merekomendasikan sesuai dengan kewenangannya, apa itu sanksinya," kata Dede.

"(Bawaslu) sifatnya penerusan. Jadi sanksi untuk ASN bukan dari Bawaslu, (melainkan) nanti Komisi ASN. Kami hanya menerangkan bahwa menurut penilaian Bawaslu, ini memenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan kewenangan yang ada di Bawaslu," ungkapnya.

Gara-gara bersaing sesama petahana?

Pilkada Depok 2020 menjadi ajang persaingan dua kandidat petahana yang memilih pisah ranjang untuk berebut kekuasaan pada pemungutan suara 9 Desember mendatang.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya meraih periode kedua kekuasaannya. Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono, yang telah dua periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha mendepak Idris lewat pilkada. Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019.

Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno jauh-jauh hari memprediksi, rebutan kekuasaan antarpetahana ini rentan bermuara pada politisasi ASN.

"Gontok-gontokan di dalam pasti, perang dingin di internal ASN pasti ada. Di satu kantor departemen di Depok, misalnya, itu pasti isinya sudah terbelah antara yang ke Pradi dan ke Idris," kata Adi kepada Kompas.com pada 7 September lalu.

Menurut Adi, ASN dianggap punya modal yang cukup kuat untuk mempromosikan salah satu calon di jejaring akar rumput.

Di samping itu, dalam beberapa hal, sebagian ASN cenderung "genit" ketika pemilu menjelang, dengan merapat ke salah satu kubu yang dianggap berpeluang besar menang demi keberlangsungan kariernya.

"Ada (sikap politik ASN) yang ditunjukkan dan tidak ditunjukkan. Namun, biasanya di level teknis dan praktis, bisa dilihat seberapa sering mereka nongkrong dengan siapa. Itu sudah terlihat mereka mendukung siapa," ungkap Adi.