Pembahasan APBD-P DKI Molor, Fraksi PDI-P: Itu Langgar Ketentuan PP

Kompas.com - 05/11/2020, 13:54 WIB
Suasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSuasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyinggung soal keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020.

Dalam rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020, Fraksi PDI-P mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah melanggar batas ketentuan penyampaian KUPA PPAS 2020.

"Akan dibahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan selesai pada tanggal 16 November 2020 berarti melanggar ketentuan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 177," kata anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto sebagai penyampai pandangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Ingatkan, Tak Boleh Lagi Ada Guru Rasial di Jakarta

Panji mengatakan, tidak hanya pembahasan KUPA-PPAS 2020 yang terlambat, tetapi juga pembahasan KUA-PPAS dan Raperda tentang APBD tahun 2021.

Padahal, kata dia, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi sorotan tersendiri ketimbang daerah-daerah lainnya yang bukan bagian dari ibukota negara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan sangat berharap kiranya pelanggaran waktu tidak terjadi lagi tahun depan," kata dia.

Baca juga: DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

Diketahui Pasal yang dilanggar dalam tenggat waktu tentang perubahan APBD tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 177.

Dalam pasal tersebut tertulis setiap Kepala Daerah wajib menyampaikan rancnagan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas.

Penyampaian tersebut diserahkan paling lambat minggu kedua bulan September di tahun sama dengan tahun anggaran yang akan diubah.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangerang Menipis, Gedung Sekolah Dijadikan Tempat Isolasi

Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangerang Menipis, Gedung Sekolah Dijadikan Tempat Isolasi

Megapolitan
Detik-detik Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru, Terdengar 2 Letusan Senjata

Detik-detik Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru, Terdengar 2 Letusan Senjata

Megapolitan
PPDB SMA di Kota Tangerang dan Tangsel Digelar Besok, Simak Jadwal Lengkapnya

PPDB SMA di Kota Tangerang dan Tangsel Digelar Besok, Simak Jadwal Lengkapnya

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru, Polisi Temukan 2 Selongsong Peluru

Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru, Polisi Temukan 2 Selongsong Peluru

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Dekat Kompleks Pati Polri, Kebayoran Baru

Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Dekat Kompleks Pati Polri, Kebayoran Baru

Megapolitan
PPDB SD Jalur Zonasi di Kota Tangerang Dibuka Besok, Simak Tata Cara dan Syaratnya

PPDB SD Jalur Zonasi di Kota Tangerang Dibuka Besok, Simak Tata Cara dan Syaratnya

Megapolitan
Pemkot Tangerang Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas secara Door to Door, Ini Alasannya

Pemkot Tangerang Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas secara Door to Door, Ini Alasannya

Megapolitan
Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Kota Tangerang Digelar Besok, Petugas Bakal Jemput Bola

Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Kota Tangerang Digelar Besok, Petugas Bakal Jemput Bola

Megapolitan
Hanya Tersisa Empat Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Tangsel

Hanya Tersisa Empat Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Kampung di Gandaria Selatan Di-lockdown, Warga Buat Dapur Umum, Aparat Jaga Akses Masuk

Kampung di Gandaria Selatan Di-lockdown, Warga Buat Dapur Umum, Aparat Jaga Akses Masuk

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Rel KA di Bogor, Diduga Tertabrak Kereta

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Rel KA di Bogor, Diduga Tertabrak Kereta

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Setelah Tabrakkan Diri ke KRL di Gunung Sahari

Seorang Pria Tewas Setelah Tabrakkan Diri ke KRL di Gunung Sahari

Megapolitan
Kompleksnya Protokol Kesehatan di Proyek MRT Bundaran HI-Kota, Wajib Tes GeNose Tiap Hari

Kompleksnya Protokol Kesehatan di Proyek MRT Bundaran HI-Kota, Wajib Tes GeNose Tiap Hari

Megapolitan
Pecah Rekor Tiga Hari Berturut-turut, Grafik Kasus Covid-19 Jakarta Naik Drastis

Pecah Rekor Tiga Hari Berturut-turut, Grafik Kasus Covid-19 Jakarta Naik Drastis

Megapolitan
Lagi-lagi Tertinggi, Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini Tembus 5.582

Lagi-lagi Tertinggi, Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini Tembus 5.582

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X