Kompas.com - 05/11/2020, 13:54 WIB
Suasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSuasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyinggung soal keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020.

Dalam rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020, Fraksi PDI-P mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah melanggar batas ketentuan penyampaian KUPA PPAS 2020.

"Akan dibahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan selesai pada tanggal 16 November 2020 berarti melanggar ketentuan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 177," kata anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto sebagai penyampai pandangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Ingatkan, Tak Boleh Lagi Ada Guru Rasial di Jakarta

Panji mengatakan, tidak hanya pembahasan KUPA-PPAS 2020 yang terlambat, tetapi juga pembahasan KUA-PPAS dan Raperda tentang APBD tahun 2021.

Padahal, kata dia, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi sorotan tersendiri ketimbang daerah-daerah lainnya yang bukan bagian dari ibukota negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan sangat berharap kiranya pelanggaran waktu tidak terjadi lagi tahun depan," kata dia.

Baca juga: DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

Diketahui Pasal yang dilanggar dalam tenggat waktu tentang perubahan APBD tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 177.

Dalam pasal tersebut tertulis setiap Kepala Daerah wajib menyampaikan rancnagan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas.

Penyampaian tersebut diserahkan paling lambat minggu kedua bulan September di tahun sama dengan tahun anggaran yang akan diubah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Megapolitan
Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Megapolitan
Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Megapolitan
Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Megapolitan
Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Megapolitan
6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

Megapolitan
Pengakuan Debt Collector Pinjol Edit Foto Nasabah Jadi Pornografi Saat Tagih Utang

Pengakuan Debt Collector Pinjol Edit Foto Nasabah Jadi Pornografi Saat Tagih Utang

Megapolitan
Alasan Polisi Jerat 6 Pegawai Pinjol Ilegal di Cengkareng Pakai UU ITE dan Pornografi

Alasan Polisi Jerat 6 Pegawai Pinjol Ilegal di Cengkareng Pakai UU ITE dan Pornografi

Megapolitan
20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

Megapolitan
Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.