Pembahasan APBD-P DKI Molor, Fraksi PDI-P: Itu Langgar Ketentuan PP

Kompas.com - 05/11/2020, 13:54 WIB
Suasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSuasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyinggung soal keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020.

Dalam rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020, Fraksi PDI-P mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah melanggar batas ketentuan penyampaian KUPA PPAS 2020.

"Akan dibahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan selesai pada tanggal 16 November 2020 berarti melanggar ketentuan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 177," kata anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto sebagai penyampai pandangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Ingatkan, Tak Boleh Lagi Ada Guru Rasial di Jakarta

Panji mengatakan, tidak hanya pembahasan KUPA-PPAS 2020 yang terlambat, tetapi juga pembahasan KUA-PPAS dan Raperda tentang APBD tahun 2021.

Padahal, kata dia, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi sorotan tersendiri ketimbang daerah-daerah lainnya yang bukan bagian dari ibukota negara.

"Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan sangat berharap kiranya pelanggaran waktu tidak terjadi lagi tahun depan," kata dia.

Baca juga: DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

Diketahui Pasal yang dilanggar dalam tenggat waktu tentang perubahan APBD tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 177.

Dalam pasal tersebut tertulis setiap Kepala Daerah wajib menyampaikan rancnagan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas.

Penyampaian tersebut diserahkan paling lambat minggu kedua bulan September di tahun sama dengan tahun anggaran yang akan diubah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Bertambah, Ini Daftar Pejabat Pemprov DKI yang Positif Covid-19

Terus Bertambah, Ini Daftar Pejabat Pemprov DKI yang Positif Covid-19

Megapolitan
Pemutusan Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Diduga Ulah Pemulung, Bukan Sabotase

Pemutusan Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Diduga Ulah Pemulung, Bukan Sabotase

Megapolitan
500 Ton Sampah Kota Bekasi Tak Terangkut ke TPA Setiap Hari

500 Ton Sampah Kota Bekasi Tak Terangkut ke TPA Setiap Hari

Megapolitan
Ditemukan Kerumunan sampai 100 Orang, Hotel California Jakpus Disegel

Ditemukan Kerumunan sampai 100 Orang, Hotel California Jakpus Disegel

Megapolitan
Jasa Marga: Tumpukan Sampah di Bekasi Barat Bukan Buangan Pengguna Jalan Tol

Jasa Marga: Tumpukan Sampah di Bekasi Barat Bukan Buangan Pengguna Jalan Tol

Megapolitan
PSBB Ketat Belum Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Jumlah Kasus Justru Melonjak

PSBB Ketat Belum Mampu Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Jumlah Kasus Justru Melonjak

Megapolitan
Polisi Jakbar Tangkap Bandar Sabu di Terminal Bus Palembang

Polisi Jakbar Tangkap Bandar Sabu di Terminal Bus Palembang

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Pandemi Covid-19 Memburuk, Wali Kota Bogor: Sangat Darurat

Megapolitan
Seniman IKJ Bikin Mural di Kolong Jembatan yang Didatangi Risma

Seniman IKJ Bikin Mural di Kolong Jembatan yang Didatangi Risma

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, 2 Aturan Pembatasan Diubah Jadi Lebih Longgar

PSBB Diperpanjang, 2 Aturan Pembatasan Diubah Jadi Lebih Longgar

Megapolitan
Anies Perlihatkan Foto Jenazah Pasien Covid-19 dan Tegaskan Pandemi Ini Bukan Fiksi

Anies Perlihatkan Foto Jenazah Pasien Covid-19 dan Tegaskan Pandemi Ini Bukan Fiksi

Megapolitan
Penggali Makam di TPU Bambu Apus Ditambah Seiring Lonjakan Kematian Akibat Covid-19

Penggali Makam di TPU Bambu Apus Ditambah Seiring Lonjakan Kematian Akibat Covid-19

Megapolitan
Seminggu Terakhir, Kasus Baru Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah 2.075

Seminggu Terakhir, Kasus Baru Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah 2.075

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, DKI Tambah Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi

Pandemi Covid-19 Memburuk, DKI Tambah Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi

Megapolitan
Anies Akan Perkuat Satgas Covid-19 Tingkat RW di DKI

Anies Akan Perkuat Satgas Covid-19 Tingkat RW di DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X