Pembahasan APBD-P DKI Molor, Fraksi PDI-P: Itu Langgar Ketentuan PP

Kompas.com - 05/11/2020, 13:54 WIB
Suasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSuasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyinggung soal keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020.

Dalam rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020, Fraksi PDI-P mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah melanggar batas ketentuan penyampaian KUPA PPAS 2020.

"Akan dibahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan selesai pada tanggal 16 November 2020 berarti melanggar ketentuan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 177," kata anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto sebagai penyampai pandangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI Ingatkan, Tak Boleh Lagi Ada Guru Rasial di Jakarta

Panji mengatakan, tidak hanya pembahasan KUPA-PPAS 2020 yang terlambat, tetapi juga pembahasan KUA-PPAS dan Raperda tentang APBD tahun 2021.

Padahal, kata dia, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi sorotan tersendiri ketimbang daerah-daerah lainnya yang bukan bagian dari ibukota negara.

"Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan sangat berharap kiranya pelanggaran waktu tidak terjadi lagi tahun depan," kata dia.

Baca juga: DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

Diketahui Pasal yang dilanggar dalam tenggat waktu tentang perubahan APBD tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 177.

Dalam pasal tersebut tertulis setiap Kepala Daerah wajib menyampaikan rancnagan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas.

Penyampaian tersebut diserahkan paling lambat minggu kedua bulan September di tahun sama dengan tahun anggaran yang akan diubah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Megapolitan
Hotel Kapsul Futuristik Kini Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Biaya Menginap Mulai dari Rp 200.000

Hotel Kapsul Futuristik Kini Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Biaya Menginap Mulai dari Rp 200.000

Megapolitan
Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan, Okupansi Hotel Meningkat

Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan, Okupansi Hotel Meningkat

Megapolitan
Menilik Proyek Rumah DP 0 Andalan Anies yang Terganjal Korupsi

Menilik Proyek Rumah DP 0 Andalan Anies yang Terganjal Korupsi

Megapolitan
Kebakaran di Dekat Polsek Tanjung Priok, Diduga Korsleting Listrik

Kebakaran di Dekat Polsek Tanjung Priok, Diduga Korsleting Listrik

Megapolitan
5 Ruko Dilanda Kebakaran di Tanjung Priok

5 Ruko Dilanda Kebakaran di Tanjung Priok

Megapolitan
Terperosok dan Terseret Arus di Saluran Air, Bocah 4 Tahun Diselamatkan

Terperosok dan Terseret Arus di Saluran Air, Bocah 4 Tahun Diselamatkan

Megapolitan
Wagub DKI : Belum Ada Laporan Penyalahgunaan Vaksin Covid-19 di Tanah Abang

Wagub DKI : Belum Ada Laporan Penyalahgunaan Vaksin Covid-19 di Tanah Abang

Megapolitan
300 ASN Pemkot Jakpus Ikut Vaksinasi Covid-19

300 ASN Pemkot Jakpus Ikut Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
UPDATE 8 Maret: RS Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Rawat 3.748 Pasien

UPDATE 8 Maret: RS Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Rawat 3.748 Pasien

Megapolitan
Penyelundupan Ribuan Ekor Benih Lobster dari Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan

Penyelundupan Ribuan Ekor Benih Lobster dari Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan

Megapolitan
Ketua Komisi B DPRD DKI Sebut Dirut PD Sarana Jaya Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Ketua Komisi B DPRD DKI Sebut Dirut PD Sarana Jaya Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Megapolitan
Pemprov DKI Mulai Data Penerima KJP Plus, Ini Tahapannya

Pemprov DKI Mulai Data Penerima KJP Plus, Ini Tahapannya

Megapolitan
Penggemar Berduyun-duyun Datang, Pembukaan Restoran Milik Artis Rizky Billar Dibubarkan Karena Langgar Prokes

Penggemar Berduyun-duyun Datang, Pembukaan Restoran Milik Artis Rizky Billar Dibubarkan Karena Langgar Prokes

Megapolitan
Saat Air Kali Ciliwung Dijadikan Miras dan Laku di Pasaran. . .

Saat Air Kali Ciliwung Dijadikan Miras dan Laku di Pasaran. . .

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X