Demokrat Minta Pemprov DKI Lebih Perhatikan Penyediaan Rusunawa Dibanding Rumah DP Nol Rupiah

Kompas.com - 05/11/2020, 21:10 WIB
Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). DEAN PAHREVI/KOMPAS.comRusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (Raperda APBD-P) 2020, dana pembangunan rusun mengalami rasionalisasi dari Rp 1,05 triliun menjadi Rp 327,83 miliar.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI lebih fokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah.

"Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih terfokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah dengan sasaran MBR dengan penghasilan yang berkisar antara Rp 4 juta-Rp 7 juta," tutur Afni di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: 3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

Dia berpandangan, penyediaan rusunawa merupakan bentuk intervensi Pemprov DKI terhadap penyediaan akses permukiman, khususnya bagi MBR.

Demokrat juga meminta penjelasan Pemprov DKI mengenai terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 606 Tahun 2020 tentang Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR.

Dalam kepgub tersebut, batasan harga jual rumah susun bagi MBR di Ibu Kota meningkat. Afni menilai, hal ini semakin memberatkan masyarakat untuk memiliki hunian.

"Bukankah kebijakan tersebut akan semakin memperberat MBR untuk dapat memiliki rumah? Padahal backlog perumahan di Provinsi DKI Jakarta per tahun sebesar 50.000 unit," tutur Afni.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Program Rumah DP Rp 0 Dianggap Belum Penuhi Kebutuhan Warga akan Rumah Murah

Afni mengatakan pinjaman tersebut semestinya untuk pemulihan ekonomi bukan untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, menurut Demokrat, dana PEN bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi dengan cara memutarnya di sektor UMKM.

Dia menjelaskan, DKI Jakarta melakukan pinjaman daerah melalui skema program PEN yang disalurkan oleh PT Saran Multi Infrastruktur sebesar Rp 3,26 triliun.

Adapun pinjaman tersebut, kata Afni, dipakai untuk kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp 1 triliun, peningkatan layanan air minum sebesar Rp 14,9 miliar, pengolahan sampah sebesar Rp 91,67 miliar, transportasi sebesar Rp 768,14 miliar.

"Kemudian di sektor pariwisata dan kebudayaan TIM sebesar Rp 200 miliar dan infrastruktur olahraga JUS sebesar 1,18 triliun," tutur Afni.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Megapolitan
240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Megapolitan
Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

Megapolitan
PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 8 Maret: Bertambah 35, Kasus Covid-19 di Tangsel Capai 8.045

UPDATE 8 Maret: Bertambah 35, Kasus Covid-19 di Tangsel Capai 8.045

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah Masih Mahal, Operasi Pasar Akan Digelar di 3 Pasar di Jakbar

Harga Cabai Rawit Merah Masih Mahal, Operasi Pasar Akan Digelar di 3 Pasar di Jakbar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X