Demokrat Minta Pemprov DKI Lebih Perhatikan Penyediaan Rusunawa Dibanding Rumah DP Nol Rupiah

Kompas.com - 05/11/2020, 21:10 WIB
Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). DEAN PAHREVI/KOMPAS.comRusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (Raperda APBD-P) 2020, dana pembangunan rusun mengalami rasionalisasi dari Rp 1,05 triliun menjadi Rp 327,83 miliar.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI lebih fokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah.

"Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih terfokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah dengan sasaran MBR dengan penghasilan yang berkisar antara Rp 4 juta-Rp 7 juta," tutur Afni di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: 3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

Dia berpandangan, penyediaan rusunawa merupakan bentuk intervensi Pemprov DKI terhadap penyediaan akses permukiman, khususnya bagi MBR.

Demokrat juga meminta penjelasan Pemprov DKI mengenai terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 606 Tahun 2020 tentang Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR.

Dalam kepgub tersebut, batasan harga jual rumah susun bagi MBR di Ibu Kota meningkat. Afni menilai, hal ini semakin memberatkan masyarakat untuk memiliki hunian.

"Bukankah kebijakan tersebut akan semakin memperberat MBR untuk dapat memiliki rumah? Padahal backlog perumahan di Provinsi DKI Jakarta per tahun sebesar 50.000 unit," tutur Afni.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Program Rumah DP Rp 0 Dianggap Belum Penuhi Kebutuhan Warga akan Rumah Murah

Afni mengatakan pinjaman tersebut semestinya untuk pemulihan ekonomi bukan untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, menurut Demokrat, dana PEN bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi dengan cara memutarnya di sektor UMKM.

Dia menjelaskan, DKI Jakarta melakukan pinjaman daerah melalui skema program PEN yang disalurkan oleh PT Saran Multi Infrastruktur sebesar Rp 3,26 triliun.

Adapun pinjaman tersebut, kata Afni, dipakai untuk kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp 1 triliun, peningkatan layanan air minum sebesar Rp 14,9 miliar, pengolahan sampah sebesar Rp 91,67 miliar, transportasi sebesar Rp 768,14 miliar.

"Kemudian di sektor pariwisata dan kebudayaan TIM sebesar Rp 200 miliar dan infrastruktur olahraga JUS sebesar 1,18 triliun," tutur Afni.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Megapolitan
IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

Megapolitan
RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

Megapolitan
Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Megapolitan
Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Megapolitan
Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Megapolitan
50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Megapolitan
18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

Megapolitan
UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Megapolitan
Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Megapolitan
Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X