Demokrat Minta Pemprov DKI Lebih Perhatikan Penyediaan Rusunawa Dibanding Rumah DP Nol Rupiah

Kompas.com - 05/11/2020, 21:10 WIB
Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). DEAN PAHREVI/KOMPAS.comRusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (Raperda APBD-P) 2020, dana pembangunan rusun mengalami rasionalisasi dari Rp 1,05 triliun menjadi Rp 327,83 miliar.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI lebih fokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah.

"Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih terfokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah dengan sasaran MBR dengan penghasilan yang berkisar antara Rp 4 juta-Rp 7 juta," tutur Afni di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: 3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

Dia berpandangan, penyediaan rusunawa merupakan bentuk intervensi Pemprov DKI terhadap penyediaan akses permukiman, khususnya bagi MBR.

Demokrat juga meminta penjelasan Pemprov DKI mengenai terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 606 Tahun 2020 tentang Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kepgub tersebut, batasan harga jual rumah susun bagi MBR di Ibu Kota meningkat. Afni menilai, hal ini semakin memberatkan masyarakat untuk memiliki hunian.

"Bukankah kebijakan tersebut akan semakin memperberat MBR untuk dapat memiliki rumah? Padahal backlog perumahan di Provinsi DKI Jakarta per tahun sebesar 50.000 unit," tutur Afni.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Program Rumah DP Rp 0 Dianggap Belum Penuhi Kebutuhan Warga akan Rumah Murah

Afni mengatakan pinjaman tersebut semestinya untuk pemulihan ekonomi bukan untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, menurut Demokrat, dana PEN bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi dengan cara memutarnya di sektor UMKM.

Dia menjelaskan, DKI Jakarta melakukan pinjaman daerah melalui skema program PEN yang disalurkan oleh PT Saran Multi Infrastruktur sebesar Rp 3,26 triliun.

Adapun pinjaman tersebut, kata Afni, dipakai untuk kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp 1 triliun, peningkatan layanan air minum sebesar Rp 14,9 miliar, pengolahan sampah sebesar Rp 91,67 miliar, transportasi sebesar Rp 768,14 miliar.

"Kemudian di sektor pariwisata dan kebudayaan TIM sebesar Rp 200 miliar dan infrastruktur olahraga JUS sebesar 1,18 triliun," tutur Afni.

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Megapolitan
Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Megapolitan
Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Megapolitan
Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Megapolitan
Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Megapolitan
Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Megapolitan
Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Megapolitan
Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Megapolitan
Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Megapolitan
Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X