Kompas.com - 06/11/2020, 10:37 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Lobi Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Lobi Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2020 menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD DKI.

Tidak hanya karena waktu pembahasan yang molor, beragam perubahan dari sisi isi dikritik anggota DPRD.

Sorotan yang paling sering disebut fraksi-fraksi di DPRD DKI adalah penggunaan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang justru dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Tak Setuju Dana PEN Digunakan untuk Proyek Bersifat Mercusuar seperti JIS dan TIM

Berikut berbagai kritik DPRD DKI Jakarta atas rancangan APBD-P DKI Jakarta 2020:

1. Terlambat dan melanggar peraturan pemerintah

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyinggung soal keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PASS) 2020.

Dalam rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi rancangan APBD-P 2020, Fraksi PDI-P mengatakan Pemprov DKI Jakarta melanggar batas ketentuan penyampaian KUPA PPAS 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Akan dibahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan selesai pada tanggal 16 November 2020, berarti melanggar ketentuan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 177," kata anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Panji Virgianto, sebagai penyampai pandangan fraksi itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Dia mengatakan, tidak hanya pembahasan rancangan APBD-P 2020 yang terlambat, pembahasan mengenai KUA-PPAS dan Raperda tentang APBD tahun 2021 juga terlambat.

Panji menyayangkan hal tersebut. Jakarta sebagai Ibu Kota negara tidak semestinya melakukan keterlambatan pembahasan APBD-P 2020.

Menurut PDI-P, aturan yang dilanggar terkait  tenggat waktu tentang perubahan APBD tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 177. Dalam aturan tersebut tertulis setiap kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Megapolitan
Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Megapolitan
KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Megapolitan
Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Megapolitan
Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Megapolitan
Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Megapolitan
Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Megapolitan
Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Megapolitan
Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Megapolitan
Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Megapolitan
Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.