DPRD Kritik Rancangan APBD-P DKI 2020, dari Formula E sampai Dana PEN

Kompas.com - 06/11/2020, 10:37 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Lobi Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Lobi Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2020 menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD DKI.

Tidak hanya karena waktu pembahasan yang molor, beragam perubahan dari sisi isi dikritik anggota DPRD.

Sorotan yang paling sering disebut fraksi-fraksi di DPRD DKI adalah penggunaan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang justru dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Tak Setuju Dana PEN Digunakan untuk Proyek Bersifat Mercusuar seperti JIS dan TIM

Berikut berbagai kritik DPRD DKI Jakarta atas rancangan APBD-P DKI Jakarta 2020:

1. Terlambat dan melanggar peraturan pemerintah

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyinggung soal keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PASS) 2020.

Dalam rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi rancangan APBD-P 2020, Fraksi PDI-P mengatakan Pemprov DKI Jakarta melanggar batas ketentuan penyampaian KUPA PPAS 2020.

"Akan dibahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dijadwalkan selesai pada tanggal 16 November 2020, berarti melanggar ketentuan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 177," kata anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Panji Virgianto, sebagai penyampai pandangan fraksi itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Dia mengatakan, tidak hanya pembahasan rancangan APBD-P 2020 yang terlambat, pembahasan mengenai KUA-PPAS dan Raperda tentang APBD tahun 2021 juga terlambat.

Panji menyayangkan hal tersebut. Jakarta sebagai Ibu Kota negara tidak semestinya melakukan keterlambatan pembahasan APBD-P 2020.

Menurut PDI-P, aturan yang dilanggar terkait  tenggat waktu tentang perubahan APBD tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 177. Dalam aturan tersebut tertulis setiap kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 13 Persen

Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 13 Persen

Megapolitan
Hari Ini, Tenaga Medis di RSD Wisma Atlet Mulai Divaksinasi Covid-19

Hari Ini, Tenaga Medis di RSD Wisma Atlet Mulai Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Tawuran di Manggarai yang Berulang Kali Terjadi

Tawuran di Manggarai yang Berulang Kali Terjadi

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Megapolitan
4.284 Pasien Covid-19 Tersebar di Semua Kecamatan di Depok, Ini Rinciannya

4.284 Pasien Covid-19 Tersebar di Semua Kecamatan di Depok, Ini Rinciannya

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Komplotan Pemalsu Surat Tes Covid-19

4 Fakta Penangkapan Komplotan Pemalsu Surat Tes Covid-19

Megapolitan
Ragam Hukuman 'Nyeleneh' bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Ragam Hukuman "Nyeleneh" bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Update: 34 Jenazah Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Salah Satunya Bayi 11 Bulan

Update: 34 Jenazah Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Salah Satunya Bayi 11 Bulan

Megapolitan
5 Fakta Terbaru Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182, Diperpanjang 3 Hari hingga 34 Korban Teridentifikasi

5 Fakta Terbaru Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182, Diperpanjang 3 Hari hingga 34 Korban Teridentifikasi

Megapolitan
Pengelola Gedung Tidak Kantongi Izin, Resepsi Pernikahan di Koja Dibubarkan

Pengelola Gedung Tidak Kantongi Izin, Resepsi Pernikahan di Koja Dibubarkan

Megapolitan
Update Kondisi Pandemi di Jakarta: Antre di RS Rujukan hingga Prosedur Isolasi Mandiri

Update Kondisi Pandemi di Jakarta: Antre di RS Rujukan hingga Prosedur Isolasi Mandiri

Megapolitan
Kesulitan TPU Jombang Kelola Limbah APD, Tak Diperhatikan Pemkot hingga Dibakar Mandiri

Kesulitan TPU Jombang Kelola Limbah APD, Tak Diperhatikan Pemkot hingga Dibakar Mandiri

Megapolitan
Hingga Akhir Bulan Ini, Ada Uji Emisi Gratis di Kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakbar

Hingga Akhir Bulan Ini, Ada Uji Emisi Gratis di Kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakbar

Megapolitan
Polisi Diminta Tangkap Pelaku Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Polisi Diminta Tangkap Pelaku Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Megapolitan
Dihukum Berdoa di Makam Jenazah Pasien Covid-19, Warga: Mendingan Disuruh Push Up!

Dihukum Berdoa di Makam Jenazah Pasien Covid-19, Warga: Mendingan Disuruh Push Up!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X