Kompas.com - 06/11/2020, 16:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai pidato tanggapan pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta,Jumat (6/10/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai pidato tanggapan pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta,Jumat (6/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada lonjakan sebesar 2.752 persen untuk anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2020.

BTT dalam APBD DKI 2020 sebesar Rp 188 miliar. Namun dalam rancangan APBD-P yang kini dibahas di DPRD DKI Jakarta angkanya membengkak jadi Rp 5,19 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, anggaran BTT yang membengkak itu dialokasikan di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaringan pengamanan sosial akibat Covid-19.

"Penanganan kesehatan antara lain pemberian honor tenaga kesehatan, pembelian alat penanganan Covid-19 yang diajukan oleh Dinas Kesehatan," kata Anies saat pidato untuk menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI  di Gedung DPRD DKI, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: DPRD Kritik Rancangan APBD-P DKI 2020, dari Formula E sampai Dana PEN

Anies menambahkan, anggaran itu juga akan digunakan untuk pengadaan masker bagi masyarakat yang diajukan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), pemberian honor relawan tenaga kesehatan yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dan pemberian akomodasi bagi tenaga kesehatan yang diajukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain itu, kata Anies, ada juga alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk penyediaan jaring pengaman sosial, Anies mengatakan ada dua kegiatan yaitu pemberian sembako buat masyarakat yang diajukan oleh Dinas Sosial serta beasiswa yang diajukan Dinas Pendidikan.

"Pemberian beasiswa anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19 yang diajukan oleh Dinas Pendidikan," kata Anies.

Dia juga menyatakan, anggaran yang membengkak tersebut dalam pelaksanaannya sudah mendapat pengawasan dari pihak terkait untuk proses transparansi anggaran.

"SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) telah mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi, BPKP dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk pengawasan agar penggunaan belanja bansos (bantuan sosial) dan BTT dimanfaatkan secara efektif untuk penanganan pandemi Covid-19," ujar Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Megapolitan
Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Megapolitan
21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

Megapolitan
Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Megapolitan
Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Megapolitan
Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Megapolitan
Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Megapolitan
Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Megapolitan
Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Megapolitan
Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.