Kompas.com - 09/11/2020, 13:20 WIB
Massa buruh berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk menolak UU Cipta Kerja, Senin (9/11/2020). Kompas TVMassa buruh berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk menolak UU Cipta Kerja, Senin (9/11/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh mulai memadati Gedung DPR, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020). Mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Seperti dilaporkan Kompas TV, buruh mulai berkumpul dan memulai aksi unjuk rasa pukul 10.00 WIB. Selain menyampaikan protes, mereka juga membentangkan spanduk besar yang menutup hampir seluruh pagar Gedung DPR.

Spanduk itu bertuliskan "Batalkan Omnibus Law". Selain itu, spanduk juga bertuliskan tuntutan untuk menaikkan upah minimum tahun 2021.

Massa buruh yang berbaris di gedung DPR menutupi satu baris jalan, sehingga hanya tersisa satu baris untuk kendaraan pribadi dan satu baris untuk Transjakarta.

Baca juga: Demo Buruh di Gedung DPR, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Hal ini menimbulkan kemacetan kendaraan yang melintas di depan gedung DPR. Namun sejauh ini polisi belum melakukan rekayasa lalu lintas.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengeklaim ada 1.000 buruh yang melakukan aksi di depan gedung DPR hari ini. Mereka meminta DPR untuk melakukan peninjauan legislatif untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Jokowi.

Sebab, UU itu dinilai merugikan buruh mulai dari karena mempermudah mekanisme pemutusan hubungan kerja, mengurangi jumlah pesangon, membuat pekerja rentan dikontrak seumur hidup, serta membuat outsorcing semakin marak.

"Kami menuntut dibatalkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislative review," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2020) malam.

Baca juga: Buruh Demo Lagi Tolak UU Cipta Kerja, Kali Ini di Gedung DPR

Selain menuntut legislative review ke DPR, buruh juga telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Semula buruh juga menuntut Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU Cipta Kerja ini. Namun upaya itu kandas setelah Presiden Jokowi menandatangani UU Cipta Kerja tersebut.

Selain soal UU Cipta Kerja, buruh dalam aksi hari ini juga meminta DPR untuk mendesak Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah agar menaikkan upah minimum tahun 2021. Menaker sebelumnya menetapkan UMP tahun depan tidak naik karena alasan pandemi Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kasus KDRT Serpong, Istri Dipaksa Pompa ASI oleh Suami hingga Dianiaya

[POPULER JABODETABEK] Kasus KDRT Serpong, Istri Dipaksa Pompa ASI oleh Suami hingga Dianiaya

Megapolitan
Rantai Sepeda Motor Terkunci, Pemotor Tabrak Tiang Listrik di Cipete

Rantai Sepeda Motor Terkunci, Pemotor Tabrak Tiang Listrik di Cipete

Megapolitan
Sidang Kasus Rizieq Dilanjutkan Hari Ini, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Sidang Kasus Rizieq Dilanjutkan Hari Ini, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Megapolitan
Masih Ada 594 Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Masih Ada 594 Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Trotoar Margonda Depok Akan Diperlebar, di Atasnya Ada Jalur Sepeda

Trotoar Margonda Depok Akan Diperlebar, di Atasnya Ada Jalur Sepeda

Megapolitan
[Update 21 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 21 Pasien

[Update 21 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 21 Pasien

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Bekasi Godok Ketentuan SIKM

Mudik Dilarang, Pemkot Bekasi Godok Ketentuan SIKM

Megapolitan
Relief dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Makam Sepupu Imam Masjidil Haram di Masjid Jami Kalipasir

Relief dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Makam Sepupu Imam Masjidil Haram di Masjid Jami Kalipasir

Megapolitan
Artis Rio Reifan 4 Kali Ditangkap karena Narkoba dan Belum Pernah Direhabilitasi

Artis Rio Reifan 4 Kali Ditangkap karena Narkoba dan Belum Pernah Direhabilitasi

Megapolitan
Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Masjid Kalipasir Tangerang dan Cerita soal Pilar Pemberian Sunan Kalijaga

Masjid Kalipasir Tangerang dan Cerita soal Pilar Pemberian Sunan Kalijaga

Megapolitan
Pengusaha di Jakarta yang Terdampak Covid-19 Boleh Bayar THR Sehari Sebelum Lebaran, Ini Syaratnya

Pengusaha di Jakarta yang Terdampak Covid-19 Boleh Bayar THR Sehari Sebelum Lebaran, Ini Syaratnya

Megapolitan
Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X