Buruh Tutupi Pagar Gedung DPR dengan Spanduk Tolak UU Omnibus Law

Kompas.com - 09/11/2020, 13:20 WIB
Massa buruh berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk menolak UU Cipta Kerja, Senin (9/11/2020). Kompas TVMassa buruh berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk menolak UU Cipta Kerja, Senin (9/11/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh mulai memadati Gedung DPR, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020). Mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Seperti dilaporkan Kompas TV, buruh mulai berkumpul dan memulai aksi unjuk rasa pukul 10.00 WIB. Selain menyampaikan protes, mereka juga membentangkan spanduk besar yang menutup hampir seluruh pagar Gedung DPR.

Spanduk itu bertuliskan "Batalkan Omnibus Law". Selain itu, spanduk juga bertuliskan tuntutan untuk menaikkan upah minimum tahun 2021.

Massa buruh yang berbaris di gedung DPR menutupi satu baris jalan, sehingga hanya tersisa satu baris untuk kendaraan pribadi dan satu baris untuk Transjakarta.

Baca juga: Demo Buruh di Gedung DPR, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Hal ini menimbulkan kemacetan kendaraan yang melintas di depan gedung DPR. Namun sejauh ini polisi belum melakukan rekayasa lalu lintas.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengeklaim ada 1.000 buruh yang melakukan aksi di depan gedung DPR hari ini. Mereka meminta DPR untuk melakukan peninjauan legislatif untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Jokowi.

Sebab, UU itu dinilai merugikan buruh mulai dari karena mempermudah mekanisme pemutusan hubungan kerja, mengurangi jumlah pesangon, membuat pekerja rentan dikontrak seumur hidup, serta membuat outsorcing semakin marak.

"Kami menuntut dibatalkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislative review," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2020) malam.

Baca juga: Buruh Demo Lagi Tolak UU Cipta Kerja, Kali Ini di Gedung DPR

Selain menuntut legislative review ke DPR, buruh juga telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Semula buruh juga menuntut Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU Cipta Kerja ini. Namun upaya itu kandas setelah Presiden Jokowi menandatangani UU Cipta Kerja tersebut.

Selain soal UU Cipta Kerja, buruh dalam aksi hari ini juga meminta DPR untuk mendesak Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah agar menaikkan upah minimum tahun 2021. Menaker sebelumnya menetapkan UMP tahun depan tidak naik karena alasan pandemi Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Begal Pesepeda Ditangkap, Sudah Beraksi 25 Kali di Jakbar

5 Begal Pesepeda Ditangkap, Sudah Beraksi 25 Kali di Jakbar

Megapolitan
Hendak Edarkan 100.000 Dollar AS Palsu, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Hendak Edarkan 100.000 Dollar AS Palsu, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tiga Pelaku Begal Sepeda di Jalan Latumenten Ditangkap Polisi, Satu Buron

Tiga Pelaku Begal Sepeda di Jalan Latumenten Ditangkap Polisi, Satu Buron

Megapolitan
Terdampak Pandemi, 50 Persen Musisi di Kota Bekasi Banting Setir Jadi Kurir hingga Sopir Ojol

Terdampak Pandemi, 50 Persen Musisi di Kota Bekasi Banting Setir Jadi Kurir hingga Sopir Ojol

Megapolitan
Eks Polisi Ditangkap, Menipu Modus Bisa Pinjamkan Rp 3 Miliar dari Bank Dunia

Eks Polisi Ditangkap, Menipu Modus Bisa Pinjamkan Rp 3 Miliar dari Bank Dunia

Megapolitan
Warga Korban Banjir Banding, Pemprov DKI Siap Menghadapi

Warga Korban Banjir Banding, Pemprov DKI Siap Menghadapi

Megapolitan
Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Megapolitan
Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Megapolitan
Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Megapolitan
Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Megapolitan
Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Megapolitan
Live Music Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Live Music Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apa Pun

Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apa Pun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X