Buruh: Hukum Ketenagakerjaan Harus Direformasi, Pengusaha Enggak Bayar Upah, Adem Ayem Saja

Kompas.com - 09/11/2020, 14:12 WIB
Ketua Umum SPM (kanan) dalam konferensi pers ketika aksi tolak omnibus law, Senin (9/11/2020). Kompas.com/Sonya TeresaKetua Umum SPM (kanan) dalam konferensi pers ketika aksi tolak omnibus law, Senin (9/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam aksi buruh tolak omnibus law UU Cipta Kerja, Senin (9/11/2020), Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Joko menyatakan bahwa DPR juga harus melakukan reformasi hukum ketenagakerjaan.

"Setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 dibatalkan, tidak selesai di situ saja. DPR harus mereformasi semua hukum ketenagakerjaan," ujar Joko saat konferensi pers aksi di depan Gedung DPR RI.

Joko menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sekarang tidak melindungi kaum pekerja.

"Hukum ketenagakerjaan kita sekarang itu tidak bisa diaplikasikan untuk melindungi kaum pekerja," jelas Joko.

Baca juga: Buruh Tutupi Pagar Gedung DPR dengan Spanduk Tolak UU Omnibus Law

"Harus segera direformasi, harus konkret untuk bisa memberikan perlindungan kepada kaum pekerja yang menuntut kepastian hubungaan kerja, kepastian status kerjanya, kepastian pendapatan," tambahnya.

Ia juga menyatakan, hingga kini, pelanggaran-pelanggaran yang menyalahi aturan saat ini tidak dapat diusut secara hukum sebab aturan tidak dibuat dengan jelas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang kalau pengusaha enggak bayar upah, enggak diapa-apakan; pelanggaran banyak, enggak bayar pesangon, lewat begitu saja; enggak bayar THR, adem ayem saja," jelas Joko.

"Jadi enggak selesai sampai sini saja. Setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 dicabut, segera buat reformasi hukum ketenagakerjaan!" tutupnya.

Baca juga: Buruh: Tuntutan Kami Hanya Satu, Cabut UU Cipta Kerja

Sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senin ini.

Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi mereka pada Senin (2/11/2020) pekan lalu, di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Saat itu, massa dari KSPI dan KSPSI menyampaikan pernyataan sikap kepada Mahkamah Konstistusi (MK) sebagai pengingat akan tuntutan buruh.

Malam harinya seusai buruh berdemo, Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja.

KSPI dan KSPSI langsung mengajukan permohonan judicial review keesokan harinya, Selasa (3/11/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluhan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tes PCR Mahal dan Sulit Akses PeduliLindungi

Keluhan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tes PCR Mahal dan Sulit Akses PeduliLindungi

Megapolitan
Janji Kampanye Cetak Wirausaha Baru, Anies: Alhamdulillah Target Tidak Tercapai, tetapi Terlampaui...

Janji Kampanye Cetak Wirausaha Baru, Anies: Alhamdulillah Target Tidak Tercapai, tetapi Terlampaui...

Megapolitan
Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Dapat Keluar 3 Jam Setelah Pengambilan Sampel

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Dapat Keluar 3 Jam Setelah Pengambilan Sampel

Megapolitan
Cerita Andriawan Soal Pesan Terakhir Ibunya yang Tewas Tertimpa Rumah Ambruk di Kalideres

Cerita Andriawan Soal Pesan Terakhir Ibunya yang Tewas Tertimpa Rumah Ambruk di Kalideres

Megapolitan
Remaja Palak Sopir Truk di Kalideres, Polisi: Alasannya Buat Beli Rokok dan Nasi

Remaja Palak Sopir Truk di Kalideres, Polisi: Alasannya Buat Beli Rokok dan Nasi

Megapolitan
Puslabfor Polri Olah TKP Rumah di Kalideres yang Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak

Puslabfor Polri Olah TKP Rumah di Kalideres yang Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak

Megapolitan
Video Sopir Truk Dipalak di Kalideres Viral, Polisi Tangkap Pelaku yang Ternyata Masih Remaja

Video Sopir Truk Dipalak di Kalideres Viral, Polisi Tangkap Pelaku yang Ternyata Masih Remaja

Megapolitan
Ibu dan Adiknya Tewas Tertimpa Rumah Ambruk di Kalideres, Andriawan: Saya Cuma Bisa Pasrah...

Ibu dan Adiknya Tewas Tertimpa Rumah Ambruk di Kalideres, Andriawan: Saya Cuma Bisa Pasrah...

Megapolitan
Rumah Ambruk di Kalideres, Anak Korban Sempat Ikut Mencari Jasad Ibu dan Adiknya

Rumah Ambruk di Kalideres, Anak Korban Sempat Ikut Mencari Jasad Ibu dan Adiknya

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Pembatasan Kapasitas Penumpang KRL Masih Berlaku

PPKM Level 2 di Jakarta, Pembatasan Kapasitas Penumpang KRL Masih Berlaku

Megapolitan
Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Megapolitan
Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Megapolitan
Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Megapolitan
Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Megapolitan
Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.