Buruh Minta Fraksi Demokrat dan PKS Inisiasi Legislative Review UU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/11/2020, 16:10 WIB
Sekjen Dewan Pimpinan Pusat FSPMI Riden Hatam Aziz (baju abu-abu), melaksanakan konferensi pers pada aksi tolak UU Cipta Kerja, pada Senin (9/11/2020) di depan Gedung DPR-RI. Kompas.com/Sonya Teresa Sekjen Dewan Pimpinan Pusat FSPMI Riden Hatam Aziz (baju abu-abu), melaksanakan konferensi pers pada aksi tolak UU Cipta Kerja, pada Senin (9/11/2020) di depan Gedung DPR-RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Senin (9/11/2020).

Dalam konferensi pers di depan Gedung DPR-RI hari ini, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat FSPMI Riden Hatam Aziz mengungkapkan apresiasinya terhadap fraksi Demokrat dan PKS yang menyatakan menolak UU Cipta Kerja.

"Khusus kepada fraksi PKS dan Demokrat kami ucapkan terima kasih atas sikap menolak pengesahan RUU omnibus law tersebut," ujar Riden.

Riden kemudian mengimbau masyarakat, fraksi PKS, dan juga fraksi Demokrat untuk menginisiasi dilakukannya legislative review UU Cipta Kerja.

Baca juga: Belum Pertimbangkan Legislative Review, PKS Masih Pelajari UU Cipta Kerja

"Maka, mari kita bersama-sama dengan kaum pekerja dan masyarakat umumnya, fraksi PKS dan Demokrat, untuk lakukan bersama-sama kami inisiasi adakan review legislatif terkait UU No. 11 Tahun 2020," kata Riden.

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh menuntut DPR untuk melakukan legislative review dari Undang-Undang yang disahkan pada Senin (2/11/2020) lalu.

"Kami tuntut DPR RI yang kami sebut review legislatif bisa dengan cara DPR RI lalukan paripurna kembali dengn agenda putuskan omnibus law UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020," ujar Riden.

Selain itu, Riden juga menegaskan bahwa buruh akan tetap melakukan perlawanan sampai Undang-Undang tersebut dicabut.

Baca juga: Demokrat Siapkan Upaya Legislative Review UU Cipta Kerja

"Tentunya aksi ini akan terus kami lakukan di samping kami ajukan judicial review kepada MK. Semua lini dan kesempatan akan kami gunakan," tambahnya.

Sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senin (9/11/2020).

Aksi yang dilaksanakan serentak di 24 provinsi ini, merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin (2/11/2020).

Pada kesempatan tersebut, massa dari KSPI dan KSPSI menyampaikan pernyataan sikap kepada Mahkamah Konstistusi (MK) sebagai pengingat akan tuntutan buruh.

Namun, pada Senin malam, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang tersebut.

Satu hari setelahnya, Selasa (3/11/2020), KSPI dan KSPSI langsung mengajukan permohonan judicial review.

Baca juga: KSPI Desak DPR Lakukan Legislative Review UU Cipta Kerja



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambretan Marak di Tangsel, Korbannya Bocah hingga Lansia

Penjambretan Marak di Tangsel, Korbannya Bocah hingga Lansia

Megapolitan
Baru Bebas Karena Sabu-sabu dan Mengaku Kapok, Millen Cyrus Kembali Tersandung Kasus Narkoba

Baru Bebas Karena Sabu-sabu dan Mengaku Kapok, Millen Cyrus Kembali Tersandung Kasus Narkoba

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

Megapolitan
Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Megapolitan
Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Megapolitan
Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Megapolitan
Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

Megapolitan
Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Megapolitan
Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Megapolitan
Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Megapolitan
Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X