Kompas.com - 09/11/2020, 20:57 WIB
Halaman depan situs www.apbd.jakarta.go.id saat diakses pada Rabu (4/11/2020). Tangkapan layar situs APBD DKI JakartaHalaman depan situs www.apbd.jakarta.go.id saat diakses pada Rabu (4/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengatakan, seluruh dokumen perencanaan anggaran daerah wajib dipublikasikan.

Hal ini untuk mengomentari draf anggaran Pemprov DKI yang tidak dipublikasikan meskipun pembahasannya sedang berlangsung.

Dokumen tersebut yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk Penjabaran APBD dan DPA-OPD.

"Termasuk draf rancangan KUA-PPAS atau RAPBD," ucap Misbah kepada Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Baca juga: DPRD Kritik Rancangan APBD-P DKI 2020, dari Formula E sampai Dana PEN

Misbah menambahkan, ketentuan yang mengatur publikasi dokumen perencanaan anggaran daerah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Misbah menyebut, sebelumnya, informasi mengenai pembahasan anggaran pernah dipublikasikan oleh Bappeda DKI. Namun menurutnya, tak lama kemudian informasi tersebut diturunkan.

Selain itu, dia mempertanyakan rencana Pemprov DKI yang akan memperbarui sistem e-budgeting dengan sistem smart e-budgeting.

"Katanya Pemda sudah mengembangkan smart e-planning dan e-budgeting, tapi kita lihat proses penyusunan APBD DKI masih amburadul," tutur Misbah.

Baca juga: Butuh Lahan TPU Jenazah Covid-19, Pemprov Jakarta Anggarkan Rp 254 M dalam APBD-P 2020

Dengan demikian, semestinya Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID) DKI Jakarta membuat aturan untuk mempertegas agar dokumen Rancangan KUA PPAS dipublikasikan secara berkala.

Misbah sebelumnya mengatakan, jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses publik, masyarakat dapat memberikan kritik serta masukan yang substansial.

"Kalau dokumennya sudah final, masyarakat ngapain juga memberi masukan sesuatu yang sudah final?" tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Kendati demikian, rancangan yang dapat diakses publik haruslah draf yang telah disepakati untuk dibahas, agar tidak menimbulkan polemik.

"Jangan sampai ada beberapa versi seperti UU Cipta kerja, yang banyak versi," kata Misbah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Hutang

Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Hutang

Megapolitan
Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Megapolitan
Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Megapolitan
Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Megapolitan
Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Megapolitan
Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Megapolitan
25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Megapolitan
Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X