Ingatkan Pemprov DKI, FITRA: Dokumen Perencanaan Anggaran Wajib Dibuka untuk Publik

Kompas.com - 09/11/2020, 20:57 WIB
Halaman depan situs www.apbd.jakarta.go.id saat diakses pada Rabu (4/11/2020). Tangkapan layar situs APBD DKI JakartaHalaman depan situs www.apbd.jakarta.go.id saat diakses pada Rabu (4/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengatakan, seluruh dokumen perencanaan anggaran daerah wajib dipublikasikan.

Hal ini untuk mengomentari draf anggaran Pemprov DKI yang tidak dipublikasikan meskipun pembahasannya sedang berlangsung.

Dokumen tersebut yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk Penjabaran APBD dan DPA-OPD.

"Termasuk draf rancangan KUA-PPAS atau RAPBD," ucap Misbah kepada Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Baca juga: DPRD Kritik Rancangan APBD-P DKI 2020, dari Formula E sampai Dana PEN

Misbah menambahkan, ketentuan yang mengatur publikasi dokumen perencanaan anggaran daerah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Misbah menyebut, sebelumnya, informasi mengenai pembahasan anggaran pernah dipublikasikan oleh Bappeda DKI. Namun menurutnya, tak lama kemudian informasi tersebut diturunkan.

Selain itu, dia mempertanyakan rencana Pemprov DKI yang akan memperbarui sistem e-budgeting dengan sistem smart e-budgeting.

"Katanya Pemda sudah mengembangkan smart e-planning dan e-budgeting, tapi kita lihat proses penyusunan APBD DKI masih amburadul," tutur Misbah.

Baca juga: Butuh Lahan TPU Jenazah Covid-19, Pemprov Jakarta Anggarkan Rp 254 M dalam APBD-P 2020

Dengan demikian, semestinya Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID) DKI Jakarta membuat aturan untuk mempertegas agar dokumen Rancangan KUA PPAS dipublikasikan secara berkala.

Misbah sebelumnya mengatakan, jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses publik, masyarakat dapat memberikan kritik serta masukan yang substansial.

"Kalau dokumennya sudah final, masyarakat ngapain juga memberi masukan sesuatu yang sudah final?" tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Kendati demikian, rancangan yang dapat diakses publik haruslah draf yang telah disepakati untuk dibahas, agar tidak menimbulkan polemik.

"Jangan sampai ada beberapa versi seperti UU Cipta kerja, yang banyak versi," kata Misbah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Megapolitan
Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberataan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberataan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Megapolitan
Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Megapolitan
Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Megapolitan
Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Megapolitan
Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Megapolitan
Mogok Jualan, Los Pedagang Sapi di Sejumlah Pasar di Jaksel Kosong

Mogok Jualan, Los Pedagang Sapi di Sejumlah Pasar di Jaksel Kosong

Megapolitan
Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

Megapolitan
Polemik Tingginya Harga Daging Sapi hingga Aksi Mogok Berdagang

Polemik Tingginya Harga Daging Sapi hingga Aksi Mogok Berdagang

Megapolitan
Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Megapolitan
Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

Megapolitan
Polisi Tengah Usut Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Polisi Tengah Usut Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Megapolitan
Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X