Pemkot Bekasi Ingin Gelar Sekolah Tatap Muka, DPRD: Jangan Terburu-buru...

Kompas.com - 10/11/2020, 13:55 WIB
Sejumlah siswi baru mengikuti upacara di SMAN 2 Bekasi di Jawa Barat, Senin (13/7/2020). Menurut pihak sekolah sebanyak 48 siswa baru dari 384 peserta didik baru menjadi perwakilan mengikuti upacara bendera, yang merupakan rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama tiga hari. ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHSejumlah siswi baru mengikuti upacara di SMAN 2 Bekasi di Jawa Barat, Senin (13/7/2020). Menurut pihak sekolah sebanyak 48 siswa baru dari 384 peserta didik baru menjadi perwakilan mengikuti upacara bendera, yang merupakan rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama tiga hari.
|

BEKASI, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Heri Purnomo menilai Pemkot Bekasi terlalu terburu-buru dalam menyelenggarakan sekolah tatap muka di tengah pandemi.

Heri menilai, pemerintah seharusnya fokus dahulu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi yang kini masih berstatus zona merah.

"Saya berharap ini (Covid-19) dulu tunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa dibukanya setelah zona benar-benar aman, jangan terlalu terburu buru," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: 1.500-an Pekerja Kota Bekasi Jadi Korban PHK Dampak Pandemi Covid-19

Menurut Heri, penyebaran Covid-19 rentan terjadi di setiap kegiatan yang berkerumun, termasuk belajar mengajar di sekolah. Padahal siswa tidak selalu melakukan kegiatan belajar di dalam kelas.

Kegiatan lain seperti makan dan bercengkrama antarsiswa pun sudah pasti akan dilakukan di lingkungan sekolah.

Sulit untuk memastikan para pelajar benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di dalam dan di luar kelas.

Jangan sampai, lanjut Heri, dibukanya sekolah justru dapat menimbulkan klaster penyebaran baru.

"Namun tetap harus dipertimbangkan, ini anak sekolah. Kan kita enggak tahu nanti mereka jajannya seperti apa, makanannya seperti apa ," kata dia.

Baca juga: Angka Pengangguran Naik, Pemkot Bekasi Diharap Bantu Modal Usaha UMKM

Dia berharap Pemkot lebih fokus kepada penanganan Covid-19 dari segi infrastruktur dengan membangun rumah RSUD tipe D dibandingkan dengan rencana belajar mengajar secara langsung.

"Seharusnya pemerintah memperbanyak rumah sakit tipe D yang saat ini baru ada tiga. Demi memutuskan mata rantai (Covid-19) tingkat keluarga," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Megapolitan
Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Megapolitan
Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Megapolitan
Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Megapolitan
Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Megapolitan
Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Megapolitan
Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDI-P Sebut sejak Awal Memang Bermasalah

Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDI-P Sebut sejak Awal Memang Bermasalah

Megapolitan
Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X