Mengadu ke DPRD, Para Pengusaha Sebut Pemerintah DKI Banyak Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku banyak menerima keluhan pengusaha terkait kebijakan pemerintah.

Para pengusaha, kata Zita, kerap menilai kebijakan pemerintah DKI Jakarta di masa pandemi Covid-19 tidak memerhatikan pelaku usaha. Di satu sisi, pemerintah DKI Jakarta dinilai lebih banyak pencitraan.

"Banyak masyarakat khususnya para pengusaha yang menganggap pemerintah justru terlalu banyak pencitraan tanpa kerja nyata," ujar dia dalam pesan singkat, Selasa (10/11/2020).

Zita menjelaskan, sangat sedikit kebijakan yang dirasakan berdampak pada kemajuan ekonomi.

Baca juga: Airlangga: Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sudah Bisa Dilakukan Seimbang

Terutama pengusaha yang merasa kurang diperhatikan dan hanya mendapat keringanan diskon pembayaran BPJS.

Zita menilai tidak ada inovasi insentif perpajakan yang diberikan, khususnya untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Alhasil sekarang DKI menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Pengangguran DKI Jakarta Meningkat, DPRD: Karena PSBB Ketat Mendadak

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada periode Agustus 2020 pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang sehingga jumlah keseluruhan pengangguran di Indonesia menjadi 9,77 juta orang.

Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta mendominasi dengan jumlah 10,95 persen dari total keseluruhan pengangguran yang ada di Indonesia.

BPS juga merilis kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) DKI Jakarta meningkat 4,41 persen dibandingkan tahun lalu.