Ketua Pansus DPRD DKI: Pemprov Akhirnya Sadar dan Belajar dari Banjir Awal 2020...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mulai serius menanganani permasalahan banjir pada tahun depan.

Sebab jika melihat postur anggaran banjir pada tahun 2021, mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur banjir.

"Karena mungkin juga Pemprov akhirnya sadar dan belajar dari banjir 2020 awal tahun," ucap Zita melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11/2020).

Dengan kondisi ini, kata Zita, manfaat dari program penanganan banjir itu baru bisa dirasakan 2-3 tahun ke depan.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Pemprov DKI Siapkan Hotel hingga Rumah Kos Bagi Korban Banjir

Zita pun mengingatkan bahwa program penanganan banjir yang dilakukan harus bertujuan untuk meningkatkan daya tampung air.

"Tak bosan-bosannya saya selaku Ketua Pansus megingatkan anggaran harus difokuskan ke pembangunan infastruktur yang dampaknya meningkatkan kapasitas air yang dapat ditampung," ucap Zita.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mengatakan, anggaran untuk penanganan banjir yang disiapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) 2021 mencapai Rp 4,05 triliun.

Besaran dana tersebut diterima dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar sebesar Rp 3,1 triliun, sedangkan sisanya dari APBD DKI Jakarta.

Baca juga: Ingatkan Pemprov DKI, FITRA: Dokumen Perencanaan Anggaran Wajib Dibuka untuk Publik

"Karena memang masalah di Jakarta itu ada tiga, macet, banjir, dan pandemi Covid-19. Untuk banjir ini saya minta komitmennya untuk kerja yang betul,” ucap Prasetio seperti dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta.

Nantinya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuuk menangani banjir. Upaya tersebut dilakukan agar banjir yang diakibatkan program revitalisasi trotoar di sejumlah wilayah di Jakarta tidak terulang kembali.

Kepala Dinas SDA Juaini menjelaskan, sebagian besar dari anggaran banjir tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan, seperti pelebaran kali dan pembangunan waduk.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sistem polder pengendali banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan tanggul pengaman pantai (NCICD A).

Kemudian pembangunan drainase vertikal, perencanaan dan pengembangan flood supporting information system, dan penataan kawasan Kota Tua.