PKS Tak Mau Ikut Campur Rekonsiliasi Rizieq dan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan partainya tak akan mencampuri urusan rekonsiliasi antara pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab dengan pemerintah.

Syaikhu menyebut rekonsiliasi itu sepenuhnya ada di tangan Rizieq.

"Ya hal-hal itu tentu kita serahkan ke Rizieq. Kepada anak bangsa, hal-hal yang rekonsiliasi hal-hal niscaya lah," kata Syaikhu usai bertemu Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020) malam.

Syaikhu menegaskan, tak ada pembahasan spesifik soal upaya rekonsiliasi dalam pertemuannya dengan Rizieq. Syaikhu yang datang bersama jajaran DPP dan majelis syuro PKS itu menegaskan hanya bersilaturahim.

Baca juga: Tamu-tamu Spesial di Masa Karantina Rizieq Shihab Pasca Pulang dari Arab Saudi...

"Ya silahturahmi karena kita sudah lama tidak ketemu, ya, habib juga lama juga enggak ketemu. Kita membangun silahturahmi, alhamdulillah hari ini kita bisa diterima oleh Habib Muhammad Rizieq Syihab," kata dia.

Saat ditanya isu spesifik yang dibahas, Syaikhu menyebut aturan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satunya.

Menurut dia, Rizieq juga menyoroti UU yang dianggap merugikan buruh dan pekerja itu.

Selain itu, Syaikhu menuturkan Rizieq juga sedang mengkaji UU yang jumlahnya mencapai 1187 halaman itu.

"Beliau sedang melakukan kajian. Ada timnya yang beliau sedang tugaskan, sehingga mungkin belum bisa di ekspose sekarang," katanya.

Baca juga: Deretan Kasus yang Menyeret Rizieq Shihab, Penodaan Agama hingga Chat Mesum

Adapun Rizieq baru tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020) kemarin setelah selama 3 tahun lebih berada di Arab Saudi. Rizieq pergi ke Saudi tahun 2017.

Saat itu, polisi sedang menyelidiki kasusnya atas tuduhan pesan pornografi. Polisi telah menerbitkan penghentian penyidikan perkara (SP3) atas kasus itu.

Rizieq sebelumnya menyatakan bahwa dia dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia sehingga tak bisa kembali. Namun, Pemerintah Indonesia membantah hal tersebut.

Berbeda dengan PKS yang enggan ikut campur rekonsiliasi Rizieq dan pemerintah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan justru menegaskan, ia bersedia menjadi fasilitator.

"Saya siap menjadi mediator dan memfasilitasi rekonsiliasi. Semuanya demi kepentingan bangsa dan negara," kata Zulkifli.