Langkah Berani Pemkot Rencanakan KBM Tatap Muka Saat Bekasi Berstatus Zona Merah Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi kembali menggulirkan rencana kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan ini sedang dibahas Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Simulasi belajar tatap muka sebelumnya pernah digelar di enam sekolah pada awal Agustus 2020. Enam sekolah itu, yakni SMPN 2 Kota Bekasi, SMP Victory, SMP Nassa, SDN Pekayonjaya VI, SD Negeri Jaticempaka VI, dan SD Al Azhar VI.

Walaupun dikritik sejumlah pihak, simulasi KBM tatap muka tetap berjalan selama tiga hari hingga akhirnya dihentikan atas masukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Simulasi direncanakan pada Desember 2020

Kali ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen kembali ingin menggelar kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan alasan tren penyebaran Covid-19 di Bekasi yang mulai turun dan tingginya angka kesembuhan pasien.

Selain itu, menurut Pepen, sekolah daring membuat siswa menjadi malas.

"Kalau menurut saya, sekolah juga sudah bisa dilakukan. Daripada kondisi daring bikin anak-anak malas dan tidak bergerak," kata Pepen saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2020).

Simulasi KBM tatap muka direncanakan akan dilakukan pada 20 Desember 2020.

Baca juga: Pemkot Bekasi Kembali Gelar Simulasi Belajar Tatap Muka pada 20 Desember

Dinas Pendidikan Kota Bekasi terlebih dahulu mengirim surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait rencana simulasi KBM tatap muka itu.

Nantinya, pemerintah pusat akan memberikan balasan berupa rekomendasi diperbolehkan atau tidaknya kegiatan simulasi belajar tatap muka.

Jika simulasi dilaksanakan dan dianggap berhasil, maka Dinas Pendidikan berencana menerapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara efektif mulai awal 2021.

"Januari diharapkan efektif. Yang jelas sebelum UN (ujian nasional), kami ada penyesuaian lah, itu kan ditetapkan dulu oleh tim kami," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, Rabu (11/11/2020).

Ditentang DPRD Kota Bekasi hingga perhimpunan guru

Menanggapi rencana KBM tatap muka itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI-P Heri Purnomo menilai, Pemkot Bekasi seharusnya tetap fokus menekan angka penyebaran Covid-19.

Sebab, Kota Bekasi kini masih berstatus zona merah.

Heri khawatir, sekolah tatap muka bisa menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

Sebab, siswa nantinya bisa saja secara tidak sadar membawa virus itu ke rumah maupun sebaliknya.

"Saya berharap ini (Covid-19) dulu tunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa dibukanya setelah zona benar-benar aman, jangan terlalu terburu-buru," kata Heri, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Wacana Belajar Tatap Muka di Kota Bekasi yang Digulirkan Kembali...

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim juga meminta Pemkot Bekasi tak terburu-buru mengambil keputusan menggelar KBM tatap muka.

Sebab, hingga saat ini belum ada vaksin atau obat Covid-19.

Oleh karena itu, Satriawan meminta Pemkot Bekasi menggelar KBM tatap muka setidaknya sampai vaksin Covid-19 terbukti ampuh dan sudah diedarkan.

Menurut dia, keberadaan vaksin setidaknya bisa mengurangi kekhawatiran siswa dan guru saat KBM tatap muka digelar.

"Lebih baik menunggu vaksin (Covid-19) diedarkan. Tunggu proses uji vaksin dan sudah betul-betul diberikan fatwa oleh lembaga terkait apakah BPOM atau MUI bahwa ini vaksinnya aman dan bisa dipakai," kata Satriawan, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Simulasi KBM Tatap Muka di Bekasi Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nantinya, Satriawan meminta pemerintah memprioritaskan siswa dan tenaga pendidik untuk mendapatkan vaksin sehingga KBM tatap muka bisa terlaksana.

Selain itu, Kota Bekasi masih berstatus zona merah Covid-19.

Satriawan menyampaikan, syarat yang harus dipenuhi untuk menggelar KBM tatap muka adalah lokasi sekolah berstatus zona hijau.

Aturan tersebut sesuai surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan kegiatan mengajar selama pandemi Covid-19.

"Ya yang pasti kalau tidak zona hijau akan melanggar SKB empat menteri tentang panduan penyelenggaraan kegiatan belajar," ujar Satriawan.

"Yang paling aman lagi menurut saya kita tetap belajar via daring dari rumah selama tahun ajaran ini sampai ganti ke tahun ajaran baru," lanjutnya.