Di Balik Kepulangan Rizieq Shihab

Ramai di lini massa media mengenai sosok Rizieq Shihab yang pulang ke Indonesia. Tak dipungkiri, ada magnitude baru yang hadir mewarnai pemberitaan media saat ini.

Keramaian mulai dari sebelum kedatangan, hingga muncul spekulasi agenda besar yang dikembangkan. Ada pula bantahan yang dikemukakan.

Bagaimana pun sulit untuk dinafikkan, ada bandul demokrasi yang dimainkan dalam kondisi celah ambiguitas politik dan hukum negeri ini!

Spekulasi pertama diungkapkan dari siaran CokroTV yang diampu oleh dua pembawa acara secara terpisah. Ade Armando dosen dan peneliti, lalu ada pula Denny Siregar, influencer pendukung Presiden Jokowi.

Spekulasi Denny atas Anies

Denny mengungkapkan bahwa Rizieq Shihab yang datang ke Indonesia sangat berpotensi untuk jadi grup penekan pemerintah. Massanya yang membeludak pada setiap acara tentu memunculkan pesan bahwa suara yang dibawanya masif dan punya kekuatan.

Dalam siaran CokroTV bahkan ia menyebut salah satu agenda utamanya adalah memuluskan Anies Baswedan untuk kembali dipilih pada tahun 2022 mendatang. 

Pilkada, Pilpres 2024, dan mereka yang bakal hilang panggung

Berdasarkan Undang-undang Pilkada Terakhir, Undang-undang No 10 Tahun 2016, Pasal 201 angka 8 disebutkan, setelah tahun 2020, pilkada disebutkan akan dilangsungkan pada November 2024.

Artinya, tahun 2022 dan 2023 tidak ada Pilkada. Pada pasal selanjutnya disebutkan, Kepala Daerah yang habis masa jabatan di dua tahun tersebut, akan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Artinya, bukan hanya Anies Baswedan yang akan hilang jabatan, tetapi dua jagoan survei lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil juga akan sempat hilang panggung.

Meski spekulasi ini bisa berkembang ke mana-mana jika dikaitkan dengan kursi menteri yang mungkin ada saat terjadi reshuffle di masa-masa nanti.

Misalnya, kepala daerah yang punya peluang dan memang ingin diorbitkan, akan diberi kursi menteri. Dengan catatan sejalan seiring dengan pemerintahan.

Jika habis kepala daerah, lalu menteri?

Anies memang besar kemungkinan akan kehilangan panggung pada dua tahun menjelang Pemilu. Meski namanya selalu ada pada 3 besar setiap survei soal Pilpres.

Ada pula spekulasi agenda besar lainnya, yang masih membawa agenda grup penekan yang sesungguhnya biasa dalam negeri yang menganut sistem demokrasi.

Suara lainnya dari rekan Denny, yakni Ade Armando. Ade mengungkapkan bahwa kasus-kasus Rizieq Shihab harus dibuka kembali. Dua kasus Rizieq soal dugaan percakapan dengan Firza Husein, dan dugaan penghinaan Pancasila sudah di-SP3 oleh polisi karena dianggap tak cukup bukti.

"SP-3 kan bukan berarti selesai, bisa dibuka kembali!" kata Ade yang saya wawancara dalam Program AIMAN, yang selengkapnya tayang pada Senin, 16 November 2022.

Dalam kesempatan ini, saya juga menanyakan kepada Ade Armando atas kasusnya yang juga selalu kandas di tahap proses hukum.

Fadli Zon, Rizieq Shihab, dan Prabowo Subianto

Atas spekulasi yang beredar ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantahnya. Menurut Fadli, apa yang digaungkan dan terus disuarakan oleh Rizieq Shihab adalah amar ma'ruf nahi munkar alias menyeru pada kebaikan dan menjauh pada kemungkaran.

"Saya kira tidak ada agenda selain amar ma'ruf nahi munkar, yang disampaikan Habib Rizieq" kata Fadli kepada saya dalam Program AIMAN.

Lalu saya bertanya kembali kepada Fadli, "jika tidak ada agenda tertentu, tentu tidak menarik bagi politisi. Tapi Habib Rizieq kan selalu menarik, salah satu buktinya Capres 2019 yang juga Ketua Umum Gerindra, berjanji akan memulangkan sendiri Rizieq Shihab!"

Bandul demokrasi yang makin kencang bergerak

Terlepas dari ada atau tidaknya agenda besar dari kepulangan Rizieq Shihab yang kontroversial, selalu ada pendapat dengan argumentasi subyektif yang mewarnainya.

Ya, terlepas dari pro dan kontranya, itulah demokrasi. Saat setiap orang punya hak dan kemerdekaan atas pernyataan pendapatnya.

Namun kini, bandul demokrasi tak dipungkiri akan makin bergerak cepat. Ke kanan dan kiri. Bermain dalam celah ambigunya situasi politik dan hukum pada kondisi pembelahan masyarakat yang dalam sisa residu pilkada dan pemilu yang lalu.

Tapi di luar semua ini, selama ada demokrasi, selama itu ada pula kewajiban yang mengiringi. Dilakukan untuk melindungi atas kerusakan di muka bumi. Selayaknya bagi umat yang diberi amanat untuk terus menjaganya, hingga berakhirnya waktu dunia.

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!