Kompas.com - 16/11/2020, 19:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar tidak ada lagi kerumunan di Jakarta, termasuk untuk kegiatan keagamaan.

Pernyataan ini dia sampaikan di tengah ramainya sorotan terhadap kerumunan dalam beberapa acara pimpinan FPI Rizieq Shihab, dari mulai Maulid Nabi hingga pernikahan.

"Kami minta jangan lagi ada kerumunan di seluruh Jakarta, kegiatan-kegiatan apa pun termasuk kegiatan keagamaan," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Dia juga meminta masyarakat yang melaksanakan kegiatan untuk melakukannya dengan jumlah peserta yang terbatas, sesuai dengan protokol kesehatan dan regulasi yang ada.

Baca juga: Pembelaan Wagub DKI Tak Cegah Kerumunan di Acara Rizieq Shihab: Jumlah Kami Terbatas

Selain itu, jika bisa, kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring agar tidak menimbulkan kerumunan.

"Kami minta dilakukan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan protokol Covid-19, sesuai dengan ketentuan yang ada, regulasi yang ada. Kemudian kami minta sedapat mungkin dilakukan secara online, secara virtual," ucap Ariza.

Ariza menambahkan, apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa denda dengan nominal tertinggi Rp 50 juta.

Namun jika pelanggaran tersebut diulangi lagi, maka denda yang dikenakan bisa bertambah dua kali lipat menjadi Rp 100 juta.

Baca juga: Penegakan Prokes di Acara Rizieq Shihab Disebut Tanggung Jawab DKI, Wagub: Kami Sudah Lakukan Tugas

"Kemudian ketika ada pelanggaran kami tindak, diberikan sanksi yang tertinggi Rp 50 juta, kalau diulang lagi sanksi dua kali lipat, Rp 100 juta dan seterusnya," tutur Ariza.

Sebelumnya diberitakan, massa mendatangi acara yang diselenggarakan oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020).

Kegiatan itu berujung pada kerumunan masyarakat. Padahal Jakarta saat ini sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Sehari setelah kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 50 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Megapolitan
Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Megapolitan
Saat Inisiatif Pemkot Depok Bangun Trotoar 'Instagramable' Malah Kecewakan Publik...

Saat Inisiatif Pemkot Depok Bangun Trotoar "Instagramable" Malah Kecewakan Publik...

Megapolitan
Ketika Rumah Sosial Kutub Ubah Limbah Minyak Jelantah Jadi Penyumbang Devisa Negara

Ketika Rumah Sosial Kutub Ubah Limbah Minyak Jelantah Jadi Penyumbang Devisa Negara

Megapolitan
Porprov Banten Usai, Atlet Kota Tangerang Peraih Emas Menanti Bonus Puluhan Miliar Rupiah

Porprov Banten Usai, Atlet Kota Tangerang Peraih Emas Menanti Bonus Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
Tidak Ada Kampung Pecinan di Pondok Cina Depok, Begini Alasan dan Sejarahnya...

Tidak Ada Kampung Pecinan di Pondok Cina Depok, Begini Alasan dan Sejarahnya...

Megapolitan
Fakta Baru Sekeluarga Tewas di Kalideres, Berkaitan dengan Ritual yang Bersumber dari Budyanto

Fakta Baru Sekeluarga Tewas di Kalideres, Berkaitan dengan Ritual yang Bersumber dari Budyanto

Megapolitan
Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang Buat Bayar Sewa

Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang Buat Bayar Sewa

Megapolitan
Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Megapolitan
Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Megapolitan
Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

Megapolitan
Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Megapolitan
Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.