Wagub DKI Minta Perayaan Natal dan Tahun Baru Dilaksanakan dengan Peserta Terbatas

Kompas.com - 16/11/2020, 20:06 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2020). ANTARA FOTO/DEKA WIRA SWakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku masih mengkaji kebijakan mengenai perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

"Nanti kami akan diskusikan, pelajari. Dari pengalaman kemarin akan kami evaluasi lebih baik lagi," ucap Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Dia mengatakan, selama masa pandemi, seluruh perayaan mengacu pada regulasi yang ada.

"Semua mengacu pada regulasi yang ada, UU dan ketentuan yang ada, dan perda yang ada. Nanti semua akan diatur sesuai dengan aturan yang ada," tutur dia.

Baca juga: Pembelaan Wagub DKI Tak Cegah Kerumunan di Acara Rizieq Shihab: Jumlah Kami Terbatas

Dia juga meminta masyarakat yang melaksanakan kegiatan untuk melakukannya dengan jumlah peserta yang terbatas, sesuai dengan protokol kesehatan dan regulasi yang ada.

Selain itu, jika bisa, kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring agar tidak menimbulkan kerumunan.

"Kami minta dilakukan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan protokol Covid-19, sesuai dengan ketentuan yang ada, regulasi yang ada. Kemudian kami minta sedapat mungkin dilakukan secara online, secara virtual," ucap Ariza.

Ariza menambahkan, apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa denda dengan nominal tertinggi Rp 50 juta.

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab: Kapolda Dicopot, Anies Diperingatkan dan Dipanggil Polisi

Namun jika pelanggaran tersebut diulangi lagi, maka denda yang dikenakan bisa bertambah dua kali lipat, menjadi Rp 100 juta.

Sebelumnya diberitakan, massa mendatangi acara yang diselenggarakan oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020).

Kegiatan itu berujung pada kerumunan masyarakat. Padahal Jakarta saat ini sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Sehari setelah kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 50 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

Megapolitan
Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Megapolitan
Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Megapolitan
Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Megapolitan
50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Megapolitan
18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

Megapolitan
UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Megapolitan
Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Megapolitan
Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Direktur RSUD Depok: Kami Tambah ICU dan Ruang Isolasi Pasien Covid-19, Langsung Penuh Lagi

Direktur RSUD Depok: Kami Tambah ICU dan Ruang Isolasi Pasien Covid-19, Langsung Penuh Lagi

Megapolitan
Suami Nindy Ayunda Miliki Senpi Ilegal sejak 2018

Suami Nindy Ayunda Miliki Senpi Ilegal sejak 2018

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X