Ingin Gunakan Hak Interpelasi, Fraksi PSI: Anies Bahayakan Nyawa Ribuan Warga Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta akan menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebab, Anies dinilai telah membahayakan nyawa masyarakat dengan melakukan pembiaran terhadap massa pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Kami perlu tekankan bahwa pemanggilan ini bukan urusan politik, namun ini adalah tentang penegakan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab: Kapolda Dicopot, Anies Diperingatkan dan Dipanggil Polisi

Anggara menegaskan, berbagai acara FPI yang sudah diketahui sejak jauh-jauh hari itu mestinya bisa dicegah. Namun, Anies dinilai tidak melakukan tindakan tegas untuk mencegah acara yang menimbulkan kerumunan itu.

Padahal, kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung bisa meningkatkan penularan hingga membuat banyak nyawa melayang.

"Oleh sebab itu, tindakan Pak Gubernur ini bisa dikategorikan telah membahayakan nyawa ribuan warga Jakarta,” ucap Anggara.

Anggara juga menyoroti langkah Anies yang justru berkunjung ke kediaman Rizieq tak lama setelah pentolan FPI itu tiba dari Arab Saudi.

Padahal, menurut protokol yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, orang yang baru pulang dari luar negeri wajib menerapkan isolasi mandiri 14 hari.

Baca juga: Besok, Polda Metro Panggil Anies Baswedan Terkait Pelanggaran Prokes di Acara Rizieq Shihab

Ia menilai Anies sebagai kepala daerah harusnya memberi contoh ke masyarakat, bukan melanggar aturan.

“Agar pandemi Covid-19 bisa ditangani, semua pihak harus disiplin dan pihak pemerintah harus memberikan contoh. Kami ingin mengetahui mengapa Pak Gubernur malah melanggar protokol kesehatan. Jika Pemprov DKI dan para pejabatnya tidak memberikan contoh, maka segala macam protokol dan aturan yang sudah dibuat tidak ada maknanya lagi," katanya.