Kompas.com - 17/11/2020, 10:18 WIB
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyapa simpatisannya saat tiba di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Dalam kunjungan tersebut, Rizieq Shihab dijadwalkan menghadiri acara peresmian pembangunan Masjid Raya di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural sekaligus mengisi ceramah shalat Jumat. AFP/ADITYA SAPUTRAPemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyapa simpatisannya saat tiba di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Dalam kunjungan tersebut, Rizieq Shihab dijadwalkan menghadiri acara peresmian pembangunan Masjid Raya di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural sekaligus mengisi ceramah shalat Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mempertanyakan sanksi denda Rp 50 juta kepada Rizieq Shihab.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta harus lebih memperhitungkan implikasi kerugian yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Coba dilakukan upaya (penghitungan) berapa besar denda Rp 50 juta itu dengan implikasi kerugian atau mereka (berapa orang) yang terkena Covid-19 ini," tutur Yayat dalam acara talk show yang disiarkan KompasTV, Senin (16/11/2020) malam.

Data teranyar yang diambil dari FKM Universitas Indonesia, biaya perawatan satu orang yang terpapar Covid-19 bisa menghabiskan Rp 184 juta.

Yayat melanjutkan, selain ada penghitungan ulang denda yang diberikan ke Rizieq Shihab, Pemprov DKI juga seharusnya langsung bertindak melakukan tracing di tempat kerumunan tersebut.

Baca juga: Pakar Kesehatan Sebut Denda Rp 50 Juta pada Rizieq Shihab Masih Murah

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Implikasi terbesar apakah dalam peristiwa itu dilakukan tidak pengecekan kesehatannya? tidak dilakukan, padahal kita ketahui DKI itu statusnya dalam zonasi zona merah," kata Yayat.

Dia juga menyayangkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak bisa mencegah terjadinya kerumunan di petamburan.

Dia menyayangkan adanya sanksi denda, padahal pencegahan bisa saja dilakukan karena sifat kerumunan berbentuk acara yang terencana.

"Denda ini terjadi ketika pelanggaran sudah terjadi, ada ketidaktegasan di dalamnya," ujar dia.

Baca juga: Standar Ganda Penegakan PSBB ala Anies Baswedan

Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP mengeluarkan surat denda sebesar Rp 50 juta kepada Rizieq Shihab karena menyelenggarakan pesta pernikahan tanpa mematuhi protokol kesehatan.

Surat denda tersebut tertuang ada dua Peraturan Gubernur (Pergub) yang dilanggar yaitu Pergub Nomor 79 Tahun 2020 dan Pergun Nomor 80 Tahun 2020.

"Berdasarkan pengamatan kami serta kondisi atas fakta yang terjadi dalam acara tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19," tulis Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin dalam surat sanksi, Minggu (15/11/2020).

Sebelumnya, kerumunan massa tidak hanya terjadi sekali terjadi melibatkan Pimpinan Ormas FPI Rizieq Shihab.

Baca juga: Rizieq Shihab dan FPI Disebut Telah Bayar Denda Pelanggaran Protkol Kesehatan Rp 50 Juta

Pada saat kedatangan Rizieq terjadi kerumunan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/11/2020). Kerumunan juga terjadi di Jalan KS Tumbun di sekitar Petamburan.

Kerumunan massa kembali terjadi saat FPI menggelar kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2020).

Lalu, pada Sabtu malam (14/11/2020), Rizieq Shihab membuat acara pernikahan putrinya yang mengundang kerumunan di Petamburan.

Ia menikahkan putrinya, Sharifa Najwa Shihab, sekaligus menggelar peringatan Maulid.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Megapolitan
Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid di RS Kota Bogor Capai 49 Persen

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid di RS Kota Bogor Capai 49 Persen

Megapolitan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tangsel Batal jika Kasus Covid-19 Masih Melonjak Awal Juli

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tangsel Batal jika Kasus Covid-19 Masih Melonjak Awal Juli

Megapolitan
Update 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sebanyak 19.244

Update 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sebanyak 19.244

Megapolitan
Tergelincir, Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Graha Raya Tangsel

Tergelincir, Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Graha Raya Tangsel

Megapolitan
Anies Raih Penghargaan Nurwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

Anies Raih Penghargaan Nurwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi Terkendali, Graha Wisata TMII Sediakan 3 Petugas Kesehatan Setiap Hari

Jadi Tempat Isolasi Terkendali, Graha Wisata TMII Sediakan 3 Petugas Kesehatan Setiap Hari

Megapolitan
STAN Belum Terima Surat Gugatan Terkait Keputusan Drop Out 69 Mahasiswa

STAN Belum Terima Surat Gugatan Terkait Keputusan Drop Out 69 Mahasiswa

Megapolitan
Jabar Siaga 1 Covid-19, Kota Bogor Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien

Jabar Siaga 1 Covid-19, Kota Bogor Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien

Megapolitan
787 CPDB Jakarta yang Tidak Lapor Diri Akan Masuk Daftar Hitam

787 CPDB Jakarta yang Tidak Lapor Diri Akan Masuk Daftar Hitam

Megapolitan
Wagub DKI: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Masker di Jakarta Ditingkatkan, Prokes Diperketat

Wagub DKI: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Masker di Jakarta Ditingkatkan, Prokes Diperketat

Megapolitan
RS Covid-19 Wisma Atlet Sempat Stop Sementara Penerimaan Pasien

RS Covid-19 Wisma Atlet Sempat Stop Sementara Penerimaan Pasien

Megapolitan
Wisma Atlet Semakin Penuh, DKI Buka Kembali Isolasi Terkendali di Ragunan dan TMII

Wisma Atlet Semakin Penuh, DKI Buka Kembali Isolasi Terkendali di Ragunan dan TMII

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X