Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kilas Balik Penertiban Kerumunan Massa di Tengah Pandemi, Kafe Disegel hingga Penyelenggara Jadi Tersangka

Kompas.com - 17/11/2020, 11:53 WIB
Tria Sutrisna,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan penegakan aturan mengenai protokol kesehatan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang dilakukan Pemprov DKI dengan daerah lain.

Menurut dia, tidak ada pemerintah daerah yang memberlakukan pengawasan protokol kesehatan seperti DKI Jakarta yang memberikan surat imbauan protokol kesehatan bagi penyelenggara acara di tengah pandemi Covid-19.

"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan (kerumunan)," ujar Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Bahkan, Anies mengatakan bahwa banyak daerah di Indonesia yang saat ini sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak tidak melaksanakan hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," kata Anies.

Baca juga: Anies: Saya Datang sebagai Warga Negara untuk Penuhi Undangan Polda Metro

Pernyataan tersebut diungkapkan Anies ketika Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga Polda Metro Jaya dan Polda Jabar, tengah menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan.

Pemprov DKI dan kepolisian dinilai membiarkan pemimpin organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menggelar acara yang mengundang kerumunan.

Salah satunya adalah acara pernikahan putri Rizieq sekaligus Maulid Nabi yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

Acara tersebut menimbulkan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Selain di Ibu Kota, acara Rizieq yang menimbulkan kerumuman juga terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2020).

Rentetan acara yang menimbulkan kerumuman itu pun dianggap masyarakat menjadi contoh bahwa pemerintah daerah dan kepolisian tebang pilih dalam menegakkan aturan.

Baca juga: Puncak Bogor Macet Berjam-jam Imbas Kedatangan Rizieq Shihab

Sebab, tidak ada langkah preventif untuk mencegah terselenggaranya acara yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan jajaran TNI-Polri di sejumlah wilayah sebelumnya sudah cukup gencar menindak masyarakat hingga pelaku usaha yang melanggar protokol.

Catatan Kompas.com, terdapat sejumlah upaya pemerintah dan aparat yang pernah dilakukan dalam rangka mencegah kerumunan hingga penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan di Tanah Air.

Kafe pelanggar PSBB di Jakarta Selatan ditutup permanen

Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran Satpol PP DKI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kafe dan restoran di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2020) malam.

Saat melakukan sidak, Anies yang mengenakan atribut lengkap pengawasan dan mengenakan masker menemukan kafe Tebalik Kopi di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Dalam video itu yang diunggah di akun Instagram @aniesbaswedan, kafe tampak ramai dikunjungi pengunjung.

Anies pun langsung menemui pihak pengelola dan secara tegas mempertanyakan penerapan protokol kesehatan di kafe tersebut.

"Mana protokolnya?" kata Anies ketika menegur manajemen Kafe Tebalik Kopi.

"Tahu enggak aturannya?" tanya dia lagi.

"Tahu, Pak," jawab manajemen Tebalik Kopi ketika ditanya Anies.

"Tahu? Kenapa dilanggar?" timpal Anies.

Baca juga: Satpol PP: Kafe Tebalik yang Ditutup Anies Belum Bayar Denda Progresif

Anies menekankan, pelanggaran protokol kesehatan membahayakan nyawa. Kafe tersebut pun kemudian ditutup sementara selama 1x24 jam.

Sehari kemudian, petugas Satpol PP kembali melakukan razia dan menemukan Kafe Tebalik Kopi beroperasi tanpa menaati aturan protokol kesehatan Covid-19.

"Mau main-main sudah tutup kenapa kau buka? Kau merendahkan pemerintah daerah ya. Siapa jagoan di sini? Sudah ditutup semalam sama Gubernur. Kau main-main lagi kau sudah merendahkan derajatnya pemerintah," kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin melalui video di akun Instagram @SatpolPPDKIJakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com