362 Korban Banjir Penggugat Anies Sampaikan Bukti Tertulis ke PN Jakpus

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga korban banjir yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bukti tertulis ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2020) hari ini.

"Agenda hari ini penyampaian bukti tertulis dari para penggugat," kata Tim Advokasi korban banjir Jakarta 2020 Azas Tigor Nainggolan saat dihubungi Kompas.com, Selasa siang.

Tigor mengatakan, dalam gugatan class action ini, ada 362 warga Jakarta yang menggugat Anies karena menjadi korban banjir, 1 Januari 2020.

Mereka menuntut kerugian materil Rp 60 miliar dan kerugian imateril Rp 1 triliun.

Tigor mengatakan, tim kuasa hukum sudah berhasil mengumpulkan bukti tertulis dari 362 warga yang menggugat Anies.

"Semua (sudah terkumpul), buktinya berupa KTP, foto-foto waktu kejadian (banjir) yang dialami masing-masing penggugat," kata Tigor.

Baca juga: Gugatan Korban Banjir Jakarta Dinyatakan Sah, Sidang Class Action Terhadap Anies Dilanjutkan

Tigor menambahkan, agenda penyampaian bukti tertulis ini sebenarnya sudah dijadwalkan sejak pekan lalu. Namun saat itu tim kuasa hukum gubernur tidak hadir sehingga sidang ditunda.

"Kemarin sih saya sudah minta, hari ini harus jalan walau enggak ada kuasa hukum gubernur. Jadi dianggap kuasa hukum gubernur tak menggunakan haknya," ujar dia.

Azas mengungkapkan ada dua tujuan dalam gugatan banjir kali ini.

Selain mendapatkan ganti rugi, para korban berharap ada perbaikan dari Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir.

Baca juga: Gugat Gubernur Anies, Korban Banjir Jakarta Mengaku Rugi hingga Rp 200 Juta

Sebab, pada banjir 1 Januari 2020, para korban tidak menerima informasi peringatan dini banjir. Hal itu membuat warga tidak sempat menyelamatkan diri dan benda berharga saat air mulai memasuki rumah.

"Padahal BMKG saat itu sudah menginformasikan curah hujan tinggi. Tapi tidak ada persiapan dan informasi dari Pemprov DKI," kata Tigor.

Para korban juga berharap ada perbaikan dalam sistem bantuan darurat saat banjir. Sebab, pengalaman banjir 1 Januari 2020 lalu, bantuan dari pemprov terlambat datang.