Polisi Ditantang Panggil Kepala Daerah dan Kandidat Pilkada yang Pernah Bikin Kerumunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian ditantang untuk memanggil seluruh kepala daerah yang "kebobolan" wilayahnya pernah jadi tempat kerumunan.

Hal itu diungkapkan analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, yang menilai positif pemanggilan polisi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul adanya kerumunan dalam hajatan Rizieq Shihab baru-baru ini di Ibukota.

"Termasuk, kalau mau jujur, kerumunan (penyambutan kepulangan Rizieq) di Bandara Soekarno-Hatta itu kan masuk ke wilayah Banten, bukan Jakarta. Kenapa itu tidak ditindaklanjuti, dimintai klarifikasi juga?" ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Periksa Anies dan Pejabat DKI Lain soal Kerumunan Rizieq, Apa Saja yang Ditanya Polisi?

Di luar kemungkinan politiknya, Adi menganggap pemanggilan Anies oleh kepolisian bisa jadi pintu masuk bagi Korps Bhayangkara mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara dalam menangani pandemi.

"Pemecatan dua kapolda dan pemanggilan Anies untuk klarifikasi cukup menjadi titik balik dan cukup menjadi momentum, bahwa ke depan tidak boleh lagi ada yang seperti ini," jelasnya.

Jika benar itu tujuannya, Adi menyarankan agar kepolisian juga memanggil semua pihak yang terlibat dalam terciptanya kerumunan pada aneka aktivitas jelang Pilkada 2020 di 270 daerah di Indonesia.

Baca juga: Reuni 212 Ditunda, FPI Minta Pemerintah Tindak Kerumunan Pilkada

Berbagai insiden kerumunan tanpa mengindahkan protokol kesehatan sudah jadi cerita klise dalam Pilkada 2020 yang dipaksa dihelat di tengah pandemi.

Apalagi, tidak ada ketentuan sanksi yang tegas soal hal ini, sedangkan KPU juga tak mewajibkan kampanye online.

Bahkan, putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang ingin berkuasa di Solo juga terlibat dalam kerumunan kampanye ketika proses pendaftaran calon di KPU Solo, 4 September silam.

Pun sama halnya dengan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang maju di Pilkada Medan, yang secara terang-terangan mengakui telah melanggar protokol kesehatan pada 27 September lalu.

"Panggil satu per satu kepala daerah yang ketika ada pendaftaran Pilkada lalu menciptakan kerumunan, yang ada dangdut-dangdut itu, panggil, baru masyarakat percaya 100 persen, atau panggil calon yang bawa ribuan massa berkerumun. Panggil juga dan minta klarifikasi," jelas Adi.

"Jadi jangan terkesan hanya Anies yang digencet dalam persoalan ini, karena yang kerumunan begini kan sebelumnya juga banyak yang lebih dari 100 orang," imbuhnya.