Kala FPI Singgung Kerumunan Pilkada 2020 yang Tak Pernah Ditindak Polisi...

Kompas.com - 18/11/2020, 08:00 WIB
Kawasan Puncak Bogor Jawa Barat dipadati jemaah simpatisan dari Front Pembela Islam (FPI) dalam menyambut kedatangan Rizieq Syihab pada Jumat (13/11/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANKawasan Puncak Bogor Jawa Barat dipadati jemaah simpatisan dari Front Pembela Islam (FPI) dalam menyambut kedatangan Rizieq Syihab pada Jumat (13/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Front Pembela Islam ( FPI) membalas kritik pemerintah dan publik tentang acara kerumunan Rizieq Shihab dengan menyinggung gelaran pilkada 2020.

Pengacara FPI Aziz Yanuar meminta polisi juga mengusut pelanggaran protokol kesehatan dalam gelaran pilkada 2020.

Singgung sikap tak adil kepolisian

Aziz menilai polisi bersikap tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq dan FPI pada acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan.

Untuk diletahui, Polda Metro Jaya memanggil sejumlah pejabat di DKI Jakarta menyusul kerumunan pesta pernikahan dan perayaan Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, yang digelar Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

Baca juga: Kerumunan di Acara Rizieq Diusut Polisi, FPI Singgung soal Massa Gibran hingga Rakor Menteri

Pihak yang dipanggil mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Kasatpol PP DKI Arifin, Lurah Petamburan Setiyono, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Kepala KUA Tanah Abang, Camat Tanah Abang, Ketua RT dan RW tempat tinggal Rizieq, serta Babinkamtibnas.

Padahal, kata Aziz, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan, namun tidak pernah ditindak oleh polisi.

"Ternyata hukum itu hanya berlaku untuk FPI, Habib Rizieq dan para pendukungnya. Karena pelanggaran protokol kesehatan cuma dipermasalahkan yang dilaksanakan Habib Rizieq dan FPI," kata Aziz kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Soal Kerumunan, Pengamat: Jika Hanya Anies yang Dipanggil, Orang Akan Memaknainya Politis

Aziz pun mencontohkan sejumlah kegiatan di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan, tapi tak pernah tersentuh hukum.

Pertama, kerumunan saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

"Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," katanya.

Kedua, para menteri dan jajarannya yang berfoto tanpa masker dan jaga jarak setelah rapat koordinasi menteri di Bali. Terakhir, acara Elite Race Marathon di Magelang yang penontonnya tidak menjaga jarak.

Baca juga: Menurut Jokowi, Gibran Melarangnya Berkunjung ke Solo

"Terakhir, Banser di Banyumas gelar parade kumpul banyak orang, tidak jaga jarak, enggak masalah," ujar Aziz.

Meskipun demikian, Aziz menegaskan FPI akan mengikuti proses hukum apabila dipanggil oleh polisi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang digelar Rizieq Shihab.

Tegas cegah kerumunan Pilkada 2020

Tak hanya mengusut pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada 2020, FPI juga meminta polisi berani bersikap tegas dengan melarang aktivitas pilkada 2020 yang menimbulkan kerumunan.

Apabila polisi tak berani melarang acara kerumunan, maka FPI mengancam akan menggelar reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers bersama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif.

Baca juga: FPI Ancam Tetap Gelar Reuni 212 jika Pemerintah Biarkan Kerumunan Pilkada

"Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat," demikian bunyi siaran pers.

Seperti diketahui, penyelenggaraan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 ditunda karena tak mendapatkan izin penyelenggaraan di Monas. Penundaan disebabkan situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Sebagai gantinya, bakal ada dialog nasional pada 2 Desember 2020 yang akan dihadiri pemimpin FPI Rizieq Shihab dan 100 tokoh ulama. Acara itu disebut akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 pun mengimbau para alumnus 212 untuk mengadakan istigasah pada 2 Desember 2020 agar wabah Covid-19 diangkat dari Indonesia. Istigasah diminta digelar dengan mengikuti protokol kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Megapolitan
Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

Megapolitan
Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Megapolitan
Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

Megapolitan
Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Megapolitan
Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Megapolitan
Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Megapolitan
Diduga Hendak Transaksi, Pengedar Sabu Ditangkap di Ruko Pondok Aren

Diduga Hendak Transaksi, Pengedar Sabu Ditangkap di Ruko Pondok Aren

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 1.661, Sebagian Data Belum Dilaporkan

UPDATE 26 Februari: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 1.661, Sebagian Data Belum Dilaporkan

Megapolitan
PSI Ajak Interpelasi Anies soal Banjir, Sekretaris Fraksi Golkar: Terlalu Mengada-ada

PSI Ajak Interpelasi Anies soal Banjir, Sekretaris Fraksi Golkar: Terlalu Mengada-ada

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X