Kata Epidemiolog soal Pelonggaran Resepsi Saat PSBB di Jakarta

Dicky menuturkan, pandemi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa masih belum tertangani dengan baik.

Baca juga: Bertambah 5, Kini 18 Gedung di Jakarta Ajukan Izin untuk Gelar Resepsi Pernikahan

Ini terlihat dari persentase kasus positif atau positivity rate yang masih berada di atas 10 persen selama lebih dari empat bulan. Padahal rekomendasi dari WHO seharusnya di bawah 5 persen.

"Jadi kalau di atas 10 persen udah empat bulan, itu bukan tinggi, itu namanya sangat tinggi. Karena artinya setiap hari kita itu banyak kasus positif di masyarakat yang tidak teridentifikasi karena lemahnya atau rendahnya kapasitas testing," kata Dicky.

Pemprov DKI Jakarta melonggarkan sejumlah ketentuan PSBB transisi. Salah satunya adalah pelonggaran resepsi pernikahan.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta memberikan sejumlah ketentuan. Bagi pengelola gedung yang ingin melangsungkan resepsi, maka harus mengajukan permohonan ke Disparekraf DKI Jakarta.

Begitu pula dengan resepsi yang dilangsungkan di rumah. Pemilik acara harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 setempat.

Sementara itu, Kepala Bidang Industri Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan, penyajian makanan dan minuman secara prasmanan masih dilarang dalam resepsi di Jakarta.

Sebagai gantinya, pemilik acara menggantinya dengan metode melayani tamu untuk mengambil makanan.

Selain itu, pemberian konsumsi kepada tamu bisa dilakukan dengan menu makanan kemasan seperti nasi dus.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan aturan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara resepsi pernikahan.