Kompas.com - 18/11/2020, 15:13 WIB
Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANJalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok mengusulkan rekomendasi kenaikan upah minimum kota (UMK) tahun 2021 menjadi Rp 4.339.514.

Sebagai informasi, tahun ini UMK Depok sebesar Rp 4.202.105.

Pejabat Sementara Wali Kota Depok, Dedi Supandi menyampaikan, kenaikan itu telah dibahas bersama dalam rapat Dewan Pengupahan tingkat kota yang dihadiri unsur pengusaha maupun pekerja serta pemerintah.

"Lalu ada tanggapan dari teman-teman Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kemudian ada tanggapan dari buruh. Muncul penyesuaian, buruh inginnya sekian, Apindo inginnya sekian, jadi naik sekitar 3,2 persen," jelas Dedi kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Pemkot Bekasi dan Buruh Sepakat UMK Tahun 2021 Naik 4,21 Persen

Dalam pertimbangannya, Dewan Pengupahan mengusulkan kenaikan UMK 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Pasal 43-44.

Beberapa dasar perhitungan kenaikan oleh Dewam Pengupahan, yakni laju pertumbuhan ekonomi/produk domestik bruto (PDB) tahun 2020, yang jika dirata-rata naik 1,85 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ditambah lagi ada inflasi nasional hingga September 2020 sebesar 1,42 persen.

"Jika diakumulasilan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,27 persen. Dari formula tersebut, maka upah minimum 2021 Kota Depok sebesar Rp. 4.339.514," kata Dedi.

Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat itu berujar, usulan rekomendasi UMK 2021 Kota Depok itu sudah dilayangkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ditanya mengenai mekanisme asimetris seperti yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta, di mana perusahaan yang dianggap terdampak pandemi Covid-19 dikecualikan dari kenaikan upah, Dedi mengaku belum dapat memastikan.

Baca juga: Disnaker Tangsel Kirim Usulan Buruh UMK 2021 Naik 8,51 Persen ke Gubernur Banten

"Nanti kita ada rapat dengan provinsi, nanti setelah itu kita coba saja jika ada hal-hal yang ingin kita bahas kembali," kata dia.

"Sementara kebijakan kita yang berdasarkan hasil rapat di kita ya seperti itu, mudah-mudahan tidak berubah," lanjut Dedi.

Sebelumnya, kenaikan upah minimum 2021 juga diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi.

Situasi ini berkebalikan dengan arahan pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia, untuk tak menaikkan upah minimum 2021.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," sebut Ida dalam surat edaran itu, dikutip pada Selasa (27/10/2020).

Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada wali kota dan bupati melalui Surat Edaran 561/4795/Hukham.

"Untuk proses penetapan UMK 2021, bupati/wali kota harus menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai UMK yang direkomendasikan sama dengan nilai UMK tahun 2020," kata Ridwan Kamil.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Tersangka Penyelundup 144.100 Benih Lobster ke Singapura Ditangkap

4 Tersangka Penyelundup 144.100 Benih Lobster ke Singapura Ditangkap

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Kemendikbud Hati-Hati Gunakan Istilah Klaster Covid-19 akibat PTM

Pemprov DKI Minta Kemendikbud Hati-Hati Gunakan Istilah Klaster Covid-19 akibat PTM

Megapolitan
Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Juga Tusuk Seorang Warga

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Juga Tusuk Seorang Warga

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Megapolitan
Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Megapolitan
Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Megapolitan
Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Megapolitan
Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Megapolitan
Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak 'Nyampah' di Kali

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak "Nyampah" di Kali

Megapolitan
Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.