Kompas.com - 18/11/2020, 16:36 WIB
Ilustrasi gaji Thinkstockphotos.comIlustrasi gaji
|


BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kota Bekasi Purnomo Mariadi menilai pihaknya terjebak dalam kebijakan kenaikan upah minimum kota (UMK) Kota Bekasi tahun 2021.

Di satu sisi, pengusaha harus mengikuti peraturan pemerintah untuk menaikan UMK sebesar 4.21 persen.

Di sisi lain, ekonomi perusahaan tak mampu membayar karyawan dengan besaran upah tersebut.

"Inilah buah simalakama. Karena berkaitan dengan legal formal ketentuan pemerintah. Kalau sudah jadi putusan pemerintah mau enggak mau pengusaha harus tunduk, karena enggak dilaksanakan ada sanksi," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Kenaikan UMK 2021 Kota Bekasi Tanpa Persetujuan Unsur Pengusaha, Ini Alasannya...

Sejak awal, Apindo yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kota (Depeko) memang tidak setuju dengan naiknya UMK kota Bekasi.

Kondisi ekonomi perusahaan yang naik turun karena situasi pandemi pun jadi salah satu penyebabnya. Jika UMK dipaksakan tetap naik, Purnomo khawatir perusahaan kesulitan menggaji sehingga berujung terjadinya pengurangan karyawan di tahun 2021.

Pengurangan karyawan pun juga akan berdampak untuk keberlangsungan para pengusaha

"Justru yang kami harapkan kerja sama jangan sampai ada pengurangan tenaga kerja. Karena terjadi, efeknya multi player, pekerja menganggur, daya beli masyarakat berkurang," terang Purnomo.

Namun, Purnomo dan para pelaku usaha lain sepertinya tak punya banyak pilihan. Mau tak mau regulasi UMK yang tengah bergulir di ranah Pemkot Bekasi harus dijalankan walau kondisi usaha semakin terseok-seok.

Baca juga: Pemkot Bekasi dan Buruh Sepakat UMK Tahun 2021 Naik 4,21 Persen

Sebelumnya, rapat Depeko yang digelar kemarin menghasilkan keputusan naiknya UMK Bekasi sebesar 4,21 persen.

Jika naik 4,21 persen, UMK tahun depan akan naik sekitar Rp 193.000 atau mencapai angka Rp 4.782.934.

Hasil rapat ini nantinya akan diserahkan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi agar direkomendasikan ke Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat pun akan mengesahkan UMK tersebut pada akhir tahun ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Megapolitan
Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X