"Jika anda membutuhkan bantuan silahkan kontak kami (di) PEMPROV DKI JAKARTA (Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok B Lt 3 Jakarta Pusat Jakarta Indonesia)," tulis laman itu.
Sedangkan bantuan pengguna melalui chat disediakan melalui Grup Telegram QnASmartPlanningBudgeting.
Kompas.com kemudian beralih ke menu Pantauan Anggaran yang memiliki submenu Arsip, submenu Tahun 2020, dan submenu Tahun 2021.
Saat mulai menjajal pada menu Pantauan Anggaran, mulai terlihat banyak fitur yang dijanjikan Anies tidak tersedia sama sekali.
Ketika pengguna memilih submenu Arsip misalnya, akan disuguhkan riwayat tahapan anggaran Provinsi DKI Jakarta mulai tahun 2018 sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin sampai dengan tahun 2021.
Akan tetapi, di dua tahun terakhir, 2020-2021 unggahan dari dokumen anggaran terlihat tidak selengkap tahun 2018-2019.
Kemudian, beralih ke submenu Tahun 2020. Kejanggalan semakin terasa karrna laman tersebut masih belum tersedia dan hanya bertulis "Maintenance" dan menu untuk kembali ke Beranda.
Sedangkan submenu Tahun 2021 akan mengantarkan pengguna pada gambaran ringkasan anggaran pada tahun 2021.
Namun sayang, di kolom pilihan ringkasan, hanya ada Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang tersedia, tidak ada unggahan KUA-PPAS 2021 atau dokumen anggaran yang lain.
Sistem smart e-budgeting ala Anies juga belum memberikan fitur komentar pengguna yang mengakses smart system ini. Padahal, salah satu janji Anies adalah menyaring partisipasi masyarakat dengan fitur tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.