Kompas.com - 19/11/2020, 11:56 WIB
Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa memakai pakaian adat Jawa dengan menaiki sepeda onthel menuju ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIPaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa memakai pakaian adat Jawa dengan menaiki sepeda onthel menuju ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar tak terima dengan sikap polisi yang membedakan kerumunan Rizieq Shihab dengan kerumunan Pilkada.

Polisi sebelumnya beralasan tidak menindak kerumunan saat pendaftaran putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo karena hal tersebut ditangani Badan Pengawas Pemilu.

Namun, Aziz menegaskan, kerumunan dalam acara pernikahan putri Rizieq sekaligus peringatan Maulid Nabi di Petamburan juga bukan kewenangan polisi.

"Ini juga bukan kewenangan mereka karena ini pelanggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB itu peraturan yang diserahkan ke daerah," kata Aziz kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Polri Sebut Kerumunan Massa Rizieq Shihab Berbeda dengan Pilkada Solo

 

Aziz mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang terjadi di acara Rizieq sudah ditindak oleh Pemprov DKI. Pemprov melalui Satpol PP sudah menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 50 juta. Rizieq pun sudah membayar denda itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini polisi melakukan ne bis in idem. Sudah diproses, diproses lagi, ya enggak boleh lah. Yang disana (Solo) malah enak, sudah Bawaslu enggak diproses, polisi enggak proses," katanya.

Jika polisi kemudian turun tangan di kerumunan Rizieq, maka Aziz menilai harusnya polisi juga bisa turun tangan dalam mengusut kerumunan Gibran.

"Di sini problemnya bukan wewenang, problemnya ketidakadilan," ucap dia.

Baca juga: Camat: Lurah Petamburan Positif Covid-19 Bukan karena Acara Rizieq Shihab

Polri sebelumnya meminta kasus kerumunan saat pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo tak disamakan dengan kasus kerumunan acara Rizieq Shihab.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, kerumunan saat tahapan Pilkada 2020 seperti pendaftaran Gibran merupakan wewenang Bawaslu.

"Jangan samakan kasusnya. Ini kan ceritanya sekarang masalah apa, pentahapan (pendaftaran pilkada). Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) iya. Jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan ada," kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Apakah Rizieq Shihab Akan Dipanggil Terkait Kerumunan di Petamburan? Ini Jawaban Polisi

Adapun Polda Metro Jaya sudah memanggil sejumlah pihak terkait kerumunan di acara Rizieq.

Polisi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Camat Tanah Abang Yassin Pasaribu, Kepala KUA Tanah Abang, Bhabinkamtibmas, serta perangkat RT dan RW terkait.

Polda Metro juga melakukan pemeriksaan terhadap panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq. Tidak menutup kemungkinan juga polisi akan memanggil Rizieq. 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Tuduhan Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Polisi Tangkap dan Tahan Youtuber Savas

Soal Tuduhan Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Polisi Tangkap dan Tahan Youtuber Savas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Gelar Sekolah Tatap Muka Tingkat SD Mulai 27 September

Pemkot Tangerang Akan Gelar Sekolah Tatap Muka Tingkat SD Mulai 27 September

Megapolitan
Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang: Kami Lapor ke Mana?

Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang: Kami Lapor ke Mana?

Megapolitan
Warga Cawang Tolak Makelar Tanah Terkait Proyek Normalisasi Ciliwung

Warga Cawang Tolak Makelar Tanah Terkait Proyek Normalisasi Ciliwung

Megapolitan
DKI Jakarta Enggan Beri Denda Warga Penolak Vaksinasi Covid-19

DKI Jakarta Enggan Beri Denda Warga Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Ada Aturan Ganjil Genap, Ancol Siapkan Kantong Parkir dan Bus Gratis untuk Pengunjung

Ada Aturan Ganjil Genap, Ancol Siapkan Kantong Parkir dan Bus Gratis untuk Pengunjung

Megapolitan
Paket 5.052 Butir Ekstasi Dikirim dari Belgia, Polisi: Dikendalikan Dua Napi

Paket 5.052 Butir Ekstasi Dikirim dari Belgia, Polisi: Dikendalikan Dua Napi

Megapolitan
Rumah 2 Lantai Terbakar di Koja, 11 Mobil Damkar Diterjunkan

Rumah 2 Lantai Terbakar di Koja, 11 Mobil Damkar Diterjunkan

Megapolitan
Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

Megapolitan
Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

Megapolitan
Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Megapolitan
Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Megapolitan
Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa Terkait Kebakaran

Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa Terkait Kebakaran

Megapolitan
Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.