Wagub DKI: Denda Pelanggar PSBB DKI Jakarta Capai Rp 5,1 Miliar

Kompas.com - 20/11/2020, 18:16 WIB
Petugas Satpol PP mengawasi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang melaksanakan sanksi kerja sosial di Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Penindakan itu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar agar mereka patuh terhadap kebijakan PSBB sekaligus meminimalisir potensi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAPetugas Satpol PP mengawasi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang melaksanakan sanksi kerja sosial di Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Penindakan itu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar agar mereka patuh terhadap kebijakan PSBB sekaligus meminimalisir potensi penyebaran COVID-19.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, denda yang dibayar pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta mencapai Rp 5,1 miliar.

Nilai tersebut merupakan akumulasi yang terhitung hingga 31 Oktober lalu.

"Per tanggal 31 Oktober 2020, denda terhadap pelanggaran PSBB mencapai Rp 5 miliar lebih atau tepatnya Rp 5.112.795.000," ujar dia melalui akun resmi Facebook-nya, Jumat (20/10/2020).

Pria yang akrab disapa Ariza ini mengatakan, denda tersebut sebagai bentuk ketegasan Pemprov DKI Jakarta bagi pelanggar PSBB yang sudah tercatat sebanyak 21.068 pelanggaran protokol di tempat umum.

"Seperti kafe, resto, kegiatan perkantoran, serta pelanggaran penggunaan masker perorangan," kata Ariza.

Baca juga: Denda Pelanggar PSBB di Tangerang Selatan Terkumpul Rp 34,5 Juta

Dia menjelaskan, selain sanksi denda, ada pula pelanggar PSBB yang dikenai sanksi sosial, sanksi teguran tertulis, dan sanksi lainnya.

"Jika ditotal lebih dari 236.413 penindakan (data per 31 Oktober 2020). Mohon kabari kami jika ada pelanggaran lewat aplikasi JAKI," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, akan menindak dengan tegas dan tanpa tebang pilih.

"Kami melakukan banyak sekali pencegahan dan penindakan dengan tegas, adil, tanpa tebang pilih," tutur Ariza.

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Rizieq Shihab dan FPI Didenda Rp 50 Juta

Buktinya, Pemprov DKI telah memberikan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam acara pernikahan putri pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Ariza menjelaskan, acara itu terbukti melanggar Pergub 79 Tahun 2020 sehingga panitia harus membayar sanksi denda Rp 50 juta.

"Dan langsung dibayarkan secara tunai," kata Ariza.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manfaatkan Celah, Pembantu hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Manfaatkan Celah, Pembantu hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
7 Tahun Lalu, Sakit Hati dan Cemburu Melatarbelakangi Pembunuhan Ade Sara

7 Tahun Lalu, Sakit Hati dan Cemburu Melatarbelakangi Pembunuhan Ade Sara

Megapolitan
Guru Harapkan Belajar Tatap Muka, Pemkot Tangsel Tunggu Keputusan Pusat

Guru Harapkan Belajar Tatap Muka, Pemkot Tangsel Tunggu Keputusan Pusat

Megapolitan
Wali Kota Ali Maulana Buka Pelaksanaan Vaksinasi ASN, TNI-Polri di Jakarta Utara

Wali Kota Ali Maulana Buka Pelaksanaan Vaksinasi ASN, TNI-Polri di Jakarta Utara

Megapolitan
Soal Virus Corona Varian B.1.1.7, Wali Kota Depok Tunggu Arahan Resmi Kemenkes

Soal Virus Corona Varian B.1.1.7, Wali Kota Depok Tunggu Arahan Resmi Kemenkes

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 bagi ASN TNI-Polri di Jakarta Utara Mulai 8 Maret 2021

Vaksinasi Covid-19 bagi ASN TNI-Polri di Jakarta Utara Mulai 8 Maret 2021

Megapolitan
Komnas Perempuan Pertanyakan Lambannya Polisi Usut Kasus Lurah Cabul di Bekasi

Komnas Perempuan Pertanyakan Lambannya Polisi Usut Kasus Lurah Cabul di Bekasi

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning Penyebaran Covid-19, Wali Kota Airin: Jangan Jemawa

Tangsel Masuk Zona Kuning Penyebaran Covid-19, Wali Kota Airin: Jangan Jemawa

Megapolitan
Terseret Dugaan Pelecehan Seksual, Lurah di Bekasi Dibina oleh Pemkot

Terseret Dugaan Pelecehan Seksual, Lurah di Bekasi Dibina oleh Pemkot

Megapolitan
Bandar Narkotika yang Ditangkap Polisi Punya Belasan Hektar Ladang Ganja di Mandailing Natal

Bandar Narkotika yang Ditangkap Polisi Punya Belasan Hektar Ladang Ganja di Mandailing Natal

Megapolitan
Penganiayaan 26 Jam oleh Sepasang Kekasih yang Terbakar Cemburu hingga Bunuh Ade Sara

Penganiayaan 26 Jam oleh Sepasang Kekasih yang Terbakar Cemburu hingga Bunuh Ade Sara

Megapolitan
Pemkot Tangerang Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Rampung Hari Ini

Pemkot Tangerang Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Rampung Hari Ini

Megapolitan
Polisi Lambat Tangani Kasus Lurah Diduga Cabul di Bekasi, Komnas Perempuan: Bisa Perburuk Kondisi Korban

Polisi Lambat Tangani Kasus Lurah Diduga Cabul di Bekasi, Komnas Perempuan: Bisa Perburuk Kondisi Korban

Megapolitan
Komnas Perempuan Desak Polisi Usut Kasus Lurah di Bekasi Diduga Cabuli Pedagang Warung

Komnas Perempuan Desak Polisi Usut Kasus Lurah di Bekasi Diduga Cabuli Pedagang Warung

Megapolitan
Video Viral Pemotor Marahi Petugas karena Dilarang Masuk Busway, Ini Kata PT Transjakarta

Video Viral Pemotor Marahi Petugas karena Dilarang Masuk Busway, Ini Kata PT Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X