Pengamat Sebut TNI Punya Dasar Hukum untuk Copot Baliho Rizieq Shihab

Kompas.com - 21/11/2020, 16:50 WIB
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati turut menanggapi aksi anggota TNI yang mencopot spanduk bergambar pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu menilai, TNI bisa membantu tugas pemerintah daerah (pemda) atau kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.

"Tugas TNI di bidang pertahanan sesuai tusi (tugas dan fungsi) bisa saja lakukan itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang kita sebut OMSP (operasi militer selain perang)," ujar Nuning saat dihubungi, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Ketika Pangdam Jaya Perintahkan Turunkan Spanduk: Respons FPI dan Pembelaan Satpol PP

 

Terlebih lagi, Nuning menyampaikan, keberadaan spanduk itu melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan.

"Spanduk, baliho, dan reklame diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Semua diatur agar tidak merusak estetika, etika, dan kepastian hukum di DKI," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena itu, kata Nuning, langkah TNI menurunkan baliho bergambar Rizieq merupakan bentuk bantuan terhadap petugas yang berwenang, dalam hal ini Satpol PP, apalagi jika baliho yang dipasang bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia.

"Hal ini merupakan kerangka penegakan hukum. Harus dikatakan dengan pasti negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum," katanya.

Baca juga: Setelah Kerumunan, Pemprov DKI Kembali Disorot soal Baliho Rizieq Shihab

 

Sebelumnya diberitakan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho Rizieq Shihab.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu.

Baca juga: TNI Turun Tangan Tertibkan Baliho Rizieq, DPRD DKI: Kalau Dicopot Satpol PP, Akan Ada Perlawanan

Namun, pihak FPI kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan.

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.

Dudung pun memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq masih akan terus berlanjut.

"Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," katanya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Kabarkan Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19

Anies Kabarkan Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Polisi Usut Peleton Road Bike Melintas di JLNT Antasari

Pemprov DKI Minta Polisi Usut Peleton Road Bike Melintas di JLNT Antasari

Megapolitan
UPDATE: Tambah 315 Kasus di Kota Tangerang, 5.249 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 315 Kasus di Kota Tangerang, 5.249 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: 1.024 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 29 Pasien Meninggal

UPDATE: 1.024 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 29 Pasien Meninggal

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Dua Lapak Barang Bekas dan 9 Pintu Kontrakan di Kalideres Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Dua Lapak Barang Bekas dan 9 Pintu Kontrakan di Kalideres Terbakar

Megapolitan
UPDATE: 279 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 7 Pasien Meninggal

UPDATE: 279 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 7 Pasien Meninggal

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Jakarta Capai Target Lebih Cepat dari Rencana Jokowi

Vaksinasi Covid-19 Jakarta Capai Target Lebih Cepat dari Rencana Jokowi

Megapolitan
Viral Video Peleton Road Bike Terobos Masuk JLNT Antasari

Viral Video Peleton Road Bike Terobos Masuk JLNT Antasari

Megapolitan
Vaksin Akan Jadi Syarat Aktivitas di Jakarta, Bagaimana Penyintas Covid-19 dan Orang Berpenyakit Tertentu?

Vaksin Akan Jadi Syarat Aktivitas di Jakarta, Bagaimana Penyintas Covid-19 dan Orang Berpenyakit Tertentu?

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Megapolitan
Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Megapolitan
Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Megapolitan
Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X