Pengamat Sebut TNI Punya Dasar Hukum untuk Copot Baliho Rizieq Shihab

Kompas.com - 21/11/2020, 16:50 WIB
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati turut menanggapi aksi anggota TNI yang mencopot spanduk bergambar pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu menilai, TNI bisa membantu tugas pemerintah daerah (pemda) atau kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.

"Tugas TNI di bidang pertahanan sesuai tusi (tugas dan fungsi) bisa saja lakukan itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang kita sebut OMSP (operasi militer selain perang)," ujar Nuning saat dihubungi, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Ketika Pangdam Jaya Perintahkan Turunkan Spanduk: Respons FPI dan Pembelaan Satpol PP

 

Terlebih lagi, Nuning menyampaikan, keberadaan spanduk itu melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan.

"Spanduk, baliho, dan reklame diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Semua diatur agar tidak merusak estetika, etika, dan kepastian hukum di DKI," katanya.

Karena itu, kata Nuning, langkah TNI menurunkan baliho bergambar Rizieq merupakan bentuk bantuan terhadap petugas yang berwenang, dalam hal ini Satpol PP, apalagi jika baliho yang dipasang bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia.

"Hal ini merupakan kerangka penegakan hukum. Harus dikatakan dengan pasti negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum," katanya.

Baca juga: Setelah Kerumunan, Pemprov DKI Kembali Disorot soal Baliho Rizieq Shihab

 

Sebelumnya diberitakan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho Rizieq Shihab.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu.

Baca juga: TNI Turun Tangan Tertibkan Baliho Rizieq, DPRD DKI: Kalau Dicopot Satpol PP, Akan Ada Perlawanan

Namun, pihak FPI kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan.

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.

Dudung pun memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq masih akan terus berlanjut.

"Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Depok Diminta Waspada, Ular Bermunculan di Sekitar Rumah Saat Awal Musim Hujan

Warga Depok Diminta Waspada, Ular Bermunculan di Sekitar Rumah Saat Awal Musim Hujan

Megapolitan
Soal KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Usul Pembelajaran Blended Learning

Soal KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Usul Pembelajaran Blended Learning

Megapolitan
Ular Sanca hingga Kobra Jawa Ditemukan di Perumahan di Depok

Ular Sanca hingga Kobra Jawa Ditemukan di Perumahan di Depok

Megapolitan
Pelipatan 1 Juta Surat Suara Pilkada Tangsel Ditargetkan Rampung Dalam 4 Hari

Pelipatan 1 Juta Surat Suara Pilkada Tangsel Ditargetkan Rampung Dalam 4 Hari

Megapolitan
Antisipasi Penularan Covid-19, KPU Tangsel Tak Libatkan Warga untuk Lipat Surat Suara

Antisipasi Penularan Covid-19, KPU Tangsel Tak Libatkan Warga untuk Lipat Surat Suara

Megapolitan
UPDATE 24 November: Bertambah 1.015, Kini Ada 129.188 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 24 November: Bertambah 1.015, Kini Ada 129.188 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
62 Vaksinator di Bekasi Dilatih Jelang Pemberian Vaksin Covid-19

62 Vaksinator di Bekasi Dilatih Jelang Pemberian Vaksin Covid-19

Megapolitan
Truk Kayu Terguling, Lalu Lintas di Jalan Tol Jakarta-Tangerang Tersendat

Truk Kayu Terguling, Lalu Lintas di Jalan Tol Jakarta-Tangerang Tersendat

Megapolitan
Terlepas dari Truk, Kontainer Tergulir di Tol Jorr Cakung

Terlepas dari Truk, Kontainer Tergulir di Tol Jorr Cakung

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Biayai 9.800 Tes Swab Setiap Hari

Pemprov DKI Klaim Biayai 9.800 Tes Swab Setiap Hari

Megapolitan
Sudah 38 Orang Positif Covid-19 Hasil Pelacakan Kontak Lurah Petamburan

Sudah 38 Orang Positif Covid-19 Hasil Pelacakan Kontak Lurah Petamburan

Megapolitan
Pembangunan Pilar Jati Bike Park Macet 2 Minggu Belakangan

Pembangunan Pilar Jati Bike Park Macet 2 Minggu Belakangan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Warga Petamburan Lakukan Tes Covid-19

Wagub DKI Minta Warga Petamburan Lakukan Tes Covid-19

Megapolitan
Polisi: Millen Cyrus Gunakan Sabu-sabu untuk Hilangkan Stres dan Galau

Polisi: Millen Cyrus Gunakan Sabu-sabu untuk Hilangkan Stres dan Galau

Megapolitan
Transjakarta Belum Bukan Lowongan, Hati-hati Penipuan

Transjakarta Belum Bukan Lowongan, Hati-hati Penipuan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X