Jurus Pantun dalam Debat Perdana Pilkada Depok 2020...

"Dari Pasar Minggu ke Tanah Abang, beli kaos buat menantu," kata Pradi.

"Cakep," balas Afifah.

"Jangan ragu, jangan bimbang jika ingin perubahan, ingin Depok bangkit, coblos saja nomor 1," tutup Pradi.

Sementara itu, Idris dan Imam juga menutup debat Pilkada Depok 2020 dengan pantun.

"Jalan-jalan ke Kota Depok sudah pada mulus. Dari Bojongsari ke Kelapa Dua. Warga Depok mohon doa yang tulus, 9 Desember coblos nomor dua," ujar Imam.

"Coblos sarungnya, coblos nomor 2. Lanjutkan, lanjutkan, menangkan, Allahu Akbar, merdeka," lanjut Idris dan Imam.

Sebagai informasi, Pilkada Depok 2020 menjadi ajang perebutan dua kandidat petahana.
Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Idris akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono. Imam telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP serta Partai Berkarya di luar parlemen.

Baca juga: Dalam Debat Pilkada Depok, Afifah Sindir Pembangunan Hanya Terpusat di Margonda

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali Kota Depok Idris, akan berusaha mendepak rekannya lewat pilkada.

Pradi akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari 33 partai di DPRD Kota Depok, yakni Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI, serta 7 partai lain di luar parlemen.

Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Depok menggelar debat publik perdana calon wali kota dan wali kota Depok 2021-2026 pada Minggu (22/11/2020) sore.

Debat perdana mempertemukan pasangan calon nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia melawan pasangan calon nomor urut 2, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono berlangsung pada pukul 15.00-17.00 WIB.

Debat ini disiarkan langsung di stasiun televisi iNews dan dapat juga disaksikan melalui kanal resmi YouTube KPU Kota Depok.

Debat publik perdana ini mengambil tema tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan hukum dalam era kebiasaan baru.