Janji-janji Idris-Imam dalam Debat Pilkada, dari Kartu Depok Sejahtera hingga Pengaduan Digital

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wali kota Depok nomor urut 2, Mohammad Idris menyampaikan sejumlah rencana kebijakan jika kembali terpilih pada Pilkada Depok 2020, dalam debat publik perdana yang digelar kemarin petang, Minggu (22/11/2020).

Idris yang saat ini sedang cuti dari jabatannya sebagai wali kota berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya bersama calon wakilnya dari PKS, Imam Budi Hartono.

Berikut rangkumannya:

1. Maksimalkan potensi PAD

Idris mengaku bakal memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggenjot sektor pajak restoran dan parkir.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Duel Seru Saling Sikut Wali Kota Depok dan Wakilnya di Debat Perdana Pilkada...

"Memang belum maksimal karena memang kita masih menggunakan alat-alat yang manual. Ke depan dan akan kita tingkatkan dari pajak restoran yang sudah kita mulai dengan alat-alat untuk mengukur bagaimana restoran ini merasa jujur dan terbuka, transparan," jelas Idris.

"Ke depan kami akan tingkatkan lagi yaitu dari sisi sarana-prasarana untuk mengukur kejujuran dari pajak-pajak parkir ,yang memang selama ini kita rasakan belum belum maksimal dilakukan oleh para pengelola," lanjutnya.

Di sisi lain, ia juga mengeklaim akan memaksimalkan potensi UMKM serta investasi di Depok.

"Hasil survei, investasi di Depok juga masih tinggi, itu dari sisi properti, tetapi tentunya properti yang berwawasan lingkungan," jelas Idris.

2. Bikin sistem pengaduan digital

Idris yang pernah jadi wakil wali kota Depok juga mengaku bakal mengembangkan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital.

Hal itu ia sampaikan, merespons pertanyaan tentang inovasi out of the box soal tata kelola pemerintahan yang efisien dan ramah teknologi.

"Kami akan membangun platform di mana nanti masyarakat bisa mengaktifkan langsung lewat gadget-nya kepada kami jika ada tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan di kalangan masyarakat," jelas Idris.

Baca juga: Jurus Pantun dalam Debat Perdana Pilkada Depok 2020...

Sementara itu, calon wakil Idris, Imam Budi Hartono berujar bahwa mereka bakal memperdalam aplikasi Depok Single Window.

"Jadi seluruh warga Depok cukup dalam pelayanan lewat handphone saja," ujar Imam.

3. Realisasi wacana pembangunan infrastruktur

Idris sempat ditanya lawannya, Pradi Supriatna mengenai rencananya membangun infrastruktur.

Menurut Pradi yang saat ini masih merupakan wakilnya di pemerintahan, Idris tak banyak merealisasikan rencana pembangunan di Depok.

"Pembangunan underpass pertama di Kota Depok di Jalan Dewi Sartika, pembebasan lahan dan pembangunan jalan tembus Margonda-Kukusan sudah kami buat DED-nya (detailed engineering design)," jawab Idris.

Ia juga mengungkapkan sederet wacana lain untuk pembangunan kota, termasuk melalui program Rp 5 miliar per kelurahan.

"Dan penataan pedestrian Jalan Margonda tahun depan sudah kami buat, begitu pula Cinere Raya," tuturnya.

4. Kartu Depok Sejahtera

Terakhir, Idris dan Imam juga memperkenalkan program Kartu Depok Sejahtera. Program ini disampaikan oleh Idris ketika hendak menutup debat.

"Dari semua yang kami paparkan di atas, saya Mohammad Idris dan wakil saya Imam Budi Hartono berkomitmen melaksanakan dua dari tiga tugas pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan dan pelayanan. Oleh karena itu kami akan mengeluarkan KDS (Kartu Depok Sejahtera)," ujarnya.

Baca juga: Idris-Imam Janji Keluarkan Kartu Depok Sejahtera di Akhir Debat Pilkada, Apa Itu?

Imam melanjutkan, ada tujuh manfaat KDS. Pertama, Imam menyebutkan, KDS bermanfaat untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis atau BPJS gratis.

"Kedua, bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi. Ketiga, jaminan kesediaan pangan. Keempat, bantuan renovasi rumah tak layak huni," tambah Imam.

KDS juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan santuan kematian. Selanjutnya, KDS bermanfaat bagi warga mendapatkan bantuan lanjut usia dan disabilitas berdaya.

"Ketujuh, pelatihan keterampilan, bantuan usaha dan penyaluran kerja," ujar Imam.