Debat Pilkada Tangsel: Azizah-Rohama, Politik Pohon Kelor dan Sindiran Kota Otopilot

Kompas.com - 23/11/2020, 09:15 WIB
Paslon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 2, Nur Azizah-Ruhamaben dalam debat pilkada, Minggu (22/11/2020). Tangkapan layar Kompas TVPaslon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 2, Nur Azizah-Ruhamaben dalam debat pilkada, Minggu (22/11/2020).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan memasuki babak debat adu gagasan yang sudah diselenggarakan pada Minggu (22/11/2020) malam di KompasTV.

Tiga pasangan calon (paslon) mulai dari paslon nomor urut 1 Muhammad-Rahayu Saraswati (Sara), nomor urut 2 Siti Nur Azizah dan Ruhamaben, dan paslon nomor urut 3 Benyamine Davnie-Pilar Saga Ichsan berebut panggung, saling serang untuk menunjukkan kepantasan mereka dalam memimpin Kota Tangerang Selatan.

Pasangan nomor urut 2 Siti Nur Azizah atau dikenal dengan Azizah Maruf dan Ruhamaben memberikan banyak sindiran terhadap kerja petahana yang dinilai tidak bekerja dengan baik.

Baca juga: Jelang Debat Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Siapkan Mental dan Materi Hasil Blusukan

Ruhamaben dalam penutup debat mengatakan, Tangsel selama 12 tahun seperti tidak ada prestasi khusus yang dicapai oleh daerah dengan julukan "Kota Anggrek" tersebut.

"Masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang masih terabaikan dan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah," tutur Ruhama dalam sesi penutup debat Pilkada Tangsel.

Ruhama juga mengatakan, Kota Tangerang Selatan sebagai kota otopilot yang berjalan sendiri tanpa adanya pemimpin.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari beragam pembangunan di Tangsel yang banyak dimiliki oleh pengembang swasta, bukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel.

Baca juga: Banyak PR Tak Selesai, Azizah-Ruhamaben Sebut Tangsel Kota Autopilot

"Pembangunan Kota Tangsel dimiliki swasta, bukan pemerintah, wajar jika Tangsel menjadi kota otopilot," kata Ruhama.

Dia juga menyindir soal pembangunan yang tidak dirasakan oleh masyarakat Tangsel karena pengembang swasta hanya memiliki segmen tertentu untuk melakukan pembangunan.

"Wajar jika pemerataan pembangunan di Kota Tangsel tidak dirasakan oleh masyarakatnya. Wajar jika jurang ketimpangan makin menganga. Wajar jika masalah lapangan kerja, banjir, macet, lingkungan, transportasi, infrastruktur, dan masalah lainnya seolah tidak menemukan secercah cahaya," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota TNI AD Ditusuk Tetangga Pemakai Narkoba di Jakarta Timur

Anggota TNI AD Ditusuk Tetangga Pemakai Narkoba di Jakarta Timur

Megapolitan
Detik-detik Polisi Mabuk Tembak TNI dan Pegawai di Kafe RM, Saksi: Orang-orang Keluar Menangis

Detik-detik Polisi Mabuk Tembak TNI dan Pegawai di Kafe RM, Saksi: Orang-orang Keluar Menangis

Megapolitan
Oknum Polisi Tewaskan 3 Orang di Kafe Cengkareng, Kapolda Metro Meminta Maaf

Oknum Polisi Tewaskan 3 Orang di Kafe Cengkareng, Kapolda Metro Meminta Maaf

Megapolitan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Dilantik Terpisah, Idris di Bandung dan Imam di RS karena Positif Covid-19

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Dilantik Terpisah, Idris di Bandung dan Imam di RS karena Positif Covid-19

Megapolitan
Cuma Kritik Anies tapi Tak Sentil Ganjar soal Banjir, PSI: Di Jateng Gubernurnya Mengaku Salah

Cuma Kritik Anies tapi Tak Sentil Ganjar soal Banjir, PSI: Di Jateng Gubernurnya Mengaku Salah

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator Beton di Pondok Indah, Sopir Mengaku Mengantuk

Mobil Tabrak Separator Beton di Pondok Indah, Sopir Mengaku Mengantuk

Megapolitan
Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Tidak Didukung Fraksi Lain di DPRD DKI

Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Tidak Didukung Fraksi Lain di DPRD DKI

Megapolitan
Waspada Hujan Lebat di Jabodetabek Malam Nanti dan Dini Hari Besok

Waspada Hujan Lebat di Jabodetabek Malam Nanti dan Dini Hari Besok

Megapolitan
Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI

Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penembakan di Cengkareng | Friedrich Silaban Belajar Shalat demi Rancang Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Penembakan di Cengkareng | Friedrich Silaban Belajar Shalat demi Rancang Masjid Istiqlal

Megapolitan
Kafe RM, Lokasi Penembakan yang Tewaskan 3 Orang di Cengkareng, Langgar Prokes dan Akan Ditutup Permanen

Kafe RM, Lokasi Penembakan yang Tewaskan 3 Orang di Cengkareng, Langgar Prokes dan Akan Ditutup Permanen

Megapolitan
Nasib Janji Pembangunan 1,8 Juta Sumur Resapan di Jakarta yang Minim Realisasi...

Nasib Janji Pembangunan 1,8 Juta Sumur Resapan di Jakarta yang Minim Realisasi...

Megapolitan
Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X