Fraksi PDI-P Minta Anies Tidak Ragu Minta Bantuan TNI dalam Penegakan Perda

Kompas.com - 23/11/2020, 13:18 WIB
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ragu meminta bantuan aparat TNI untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 yang disahkan 12 November lalu.

Terlebih, kata Gembong, apabila penegakan hukum Perda Covid-19 tersebut mendapat hambatan dan dihalangi oleh sejumlah kelompok massa.

"Jangan ragu meminta dukungan aparat apabila dalam upaya penegakan hukum mendapat gangguan dan hambatan dari pihak manapun, sebab semua orang sama di hadapan hukum," tutur Gembong dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Pangdam Jaya: 900 Spanduk Rizieq Shihab Sudah Dicopot

Politikus PDI-P ini menilai keterlibatan TNI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Bab IV Pasal 7 Ayat 9-10, yaitu membantu pemda dan kepolisian dalam ketertiban masyarakat.

"Artinya dalam hal tugas TNI, selain operasi militer untuk perang, juga dapat melakukan tugas operasi militer selain perang," kata Gembong.

Terlebih saat ini, tutur Gembong, Anies dinilai masih belum tegas dalam menegakkan peraturan daerah DKI Jakarta.

Hal itu terlihat dari penertiban spanduk dan baliho ilegal bergambar pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Organisasi perangkat daerah Satpol PP yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menegakkan hukum justru lemah dalam penertiban spanduk dan baliho Rizieq Shihab.

"Jangan lagi ada pembiaran atas segala bentuk pelanggaran hukum daerah, dalam hal ini pendirian, pemasangan spanduk baliho dan atribut lainnya yang tidak sesuai peraturan," kata dia.

Baca juga: Kapolres Jakpus: Katanya Rizieq Shihab Mau Tes Swab Mandiri

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Megapolitan
Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Megapolitan
Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Megapolitan
Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Megapolitan
Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Megapolitan
12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Megapolitan
BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

Megapolitan
Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Megapolitan
Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Megapolitan
Fraksi PSI Cari 'Teman' untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Fraksi PSI Cari "Teman" untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X